Amnesty Internasional Indonesia Minta Jokowi Tuntaskan Tragedi 65

Eddy FloEddy Flo - Senin, 18 September 2017
Amnesty Internasional Indonesia Minta Jokowi Tuntaskan Tragedi 65

Direktur Amnesty Internasional ?Indonesia Usman Hamid (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Presiden Joko Widodo diminta untuk mengambil tindakan tegas untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya yang terjadi di masa lampau. Dalam hal ini, terkait tragedi kelam tahun 1965.

‎Apalagi, Jokowi telah berulang kali berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Baik melalui mekanisme hukum maupun non hukum.

"Jadi itu yang sebenarnya perlu dipertimbangkan Jokowi untuk dilaksanakan," ujar Direktur Amnesty Internasional ‎Indonesia Usman Hamid kepada merahputih.com di Jakarta, Senin (18/9).

Pasalnya, sambung Usman, Jokowi selalu mengatakan hal itu saat perayaan Hari HAM. Baik pada 2014, 2015 ataupun di tahun 2016.

Karenanya, dia menagih komitmen Presiden Indonesia ke-tujuh itu untuk menyelesaikan kasus pembunuhan massal tahun 1965 ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

"Jadi usaha untuk menyelesaikan pembunuhan massal tahun 1965-1966 itu kedalam RPJMN itu pun ditambah dengan pernyataan Jokowi di Hari HAM di tahun 2014, Hari HAM 2015, Hari HAM 2016," jelas dia.

Usman menyadari, pasti akan ada risiko yang dihadapi Jokowi.‎ Menurutnya, hal wajar apabila menghadapi resiko dan tantangan dalam mengambil keputusan.

‎"Tapi sejauh presiden memegang kendali pada pimpinan keamanan, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan sejauh Polri menjalankan tugasnya dengan aturan hukum, saya kira tidak akan ada masalah-masalah yang merugikan pemerintah," tegasnya.

Usman menyatakan Jokowi dan pemerintah seharusnya menyajikan fakta-fakta akan peristiwa tersebut dari berbagai versi. Baik dari sudut pandang pemerintah dan TNI, ataupun dari mereka yang pernah dituduh terlibat dalam Partai Komunis Indonesia (PKI). Kata dia, semua pihak tersebut perlu didengar pandangannya.

"Termasuk dari ilmuwan sosial, kajian sejarah, kajian politik, maupun kajian antropologi. Itu kan bisa jadi rujukan untuk mencerdaskan dan mendewasakan masyarakat dalam menghadapi masalah seperti ini," pungkas Usman.

Ratusan massa mengepung Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sejak Minggu (17/9) hingga Senin (18/9) dinihari. Hal itu lantaran massa menuding ada kegiatan berbau Partai Komunis Indonesia (PKI) di tempat tersebut.

Padahal, LBH-YLBHI hanya menyelenggarakan acara seni bertajuk #AsikAsikAksi sebagai bentuk keprihatinan mereka atas pembubaran acara seminar sejarah yang dibubarkan oleh aparat kepolisian sehari sebelumnya.(Pon)

#Usman Hamid #G30S/PKI #Partai Komunis Indonesia (PKI) #Amnesty Internasional
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kisah 7 Pahlawan Revolusi yang Gugur saat Peristiwa G30S/PKI, Diceritakan dalam Film
Sebanyak tujuh pahlawan revolusi gugur dalam peristiwa G30S/PKI. Kisahnya pun diangkat ke dalam film.
Soffi Amira - Rabu, 30 September 2026
Kisah 7 Pahlawan Revolusi yang Gugur saat Peristiwa G30S/PKI, Diceritakan dalam Film
Lifestyle
Alasan Film 'Pengkhianatan G30S PKI' Selalu Dicari Menjelang 1 Oktober
Film garapan Arifin C Noer tersebut seolah memiliki tempat tersendiri dalam ingatan publik, terutama menjelang 1 Oktober.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Alasan Film 'Pengkhianatan G30S PKI' Selalu Dicari Menjelang 1 Oktober
ShowBiz
Sinopsis Film 'G30S/PKI': Kisah Penculikan Jenderal hingga Peristiwa Lubang Buaya
Sinopsis film Pengkhianatan G30S/PKI menceritakan tentang penculikan jenderal hingga peristiwa Lubang Buaya.
Soffi Amira - Rabu, 30 September 2026
Sinopsis Film 'G30S/PKI': Kisah Penculikan Jenderal hingga Peristiwa Lubang Buaya
Indonesia
Sejarah Kelam Gerakan 30 September PKI, 3 Jenderal Dibunuh di Rumah
Menurut catatan sejarahnya, pemberontakam ini terjadi pada 30 September 1965 yang diinisiasi partai politik terbesar saat itu, Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Sejarah Kelam Gerakan 30 September PKI, 3 Jenderal Dibunuh di Rumah
Lifestyle
1 Oktober Hari Apa? Ini Sejarah dan Makna Hari Kesaktian Pancasila
1 Oktober hari apa? Simak sejarah Hari Kesaktian Pancasila 2026, tema, makna, dan apakah 1 Oktober termasuk tanggal merah.
ImanK - Rabu, 30 September 2026
1 Oktober Hari Apa? Ini Sejarah dan Makna Hari Kesaktian Pancasila
Indonesia
Amnesty Soroti Program Bela Negara bagi Massa Demo DPR, Sebut Sarat Intimidasi
Amnesty International menyoroti program bela negara bagi warga dan pelajar yang ditangkap saat demo DPR/MPR pada 27 Agustus 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 10 September 2026
Amnesty Soroti Program Bela Negara bagi Massa Demo DPR, Sebut Sarat Intimidasi
Indonesia
Amnesty Internasional Tak Puas dengan Dalih ‘Dendam Pribadi’ di Balik Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Usman memandang peristiwa ini bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan ancaman serius terhadap demokrasi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 17 April 2026
Amnesty Internasional Tak Puas dengan Dalih ‘Dendam Pribadi’ di Balik Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
Indonesia
Prabowo Diminta Segera Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen Kasus Penyerangan Aktivis
Presiden Prabowo Subianto diminta turun tangan dengan membentuk tim khusus guna memastikan keadilan bagi korban.
Frengky Aruan - Kamis, 19 Maret 2026
Prabowo Diminta Segera Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta Independen Kasus Penyerangan Aktivis
Indonesia
Amnesty International Kritik Pernyataan Prabowo soal ‘Menertibkan’ Pengkritik Pemerintah
Amnesty International mengkritik pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, mengenai pengamat yang tidak menyukai keberhasilan pemerintah.
Soffi Amira - Selasa, 17 Maret 2026
Amnesty International Kritik Pernyataan Prabowo soal ‘Menertibkan’ Pengkritik Pemerintah
Indonesia
Amnesty Anggap Rencana Pengiriman TNI ke Jalur Gaza Palestina sebagai Pertaruhan yang Berbahaya
Saat banyak negara menolak, Indonesia malah mendukung lewat pengiriman pasukan ke sana.
Dwi Astarini - Sabtu, 14 Februari 2026
Amnesty Anggap Rencana Pengiriman TNI ke Jalur Gaza Palestina sebagai Pertaruhan yang Berbahaya
Bagikan