Amnesti dan Abolisi dari Prabowo ke Lebih dari Seribu Orang Dinilai Solusi Atasi Masalah Kelebihan Kapasitas di Lapas
Presiden Prabowo (MP/Ponco)
Merahputih.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti dan abolisi kepada lebih dari seribu orang. Di antara mereka, terdapat nama-nama seperti Thomas Lembong dan Hasto Kristianto.
Menurutnya, langkah ini menunjukkan sikap kenegarawanan Presiden dan merupakan upaya untuk mengembalikan rasa keadilan, terutama bagi kedua tokoh tersebut.
"Kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk Pak Tom dan Mas Hasto, tapi juga untuk ribuan narapidana lainnya. Ini adalah solusi untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan," jelas Yanuar dalam rilis pers, Senin (4/8).
Baca juga:
Ia menambahkan, amnesti dan abolisi ini diberikan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria, termasuk usia, faktor kemanusiaan, serta kasus-kasus terkait kebebasan berekspresi, seperti mereka yang terjerat UU ITE karena mengkritik pemerintah.
"Presiden ingin menegaskan bahwa hukum dan politik harus berjalan di jalurnya masing-masing. Hukum tidak boleh dijadikan alat untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat politik," tegas politisi dari Fraksi PKS ini.
Baca juga:
Golkar Sebut Abolisi untuk Tom Lembong dan Amnesti Hasto Momen untuk Merajut Semangat Kebangsaan
Ia juga menyatakan bahwa seluruh fraksi dan komisi di DPR telah menyetujui penerbitan Keputusan Presiden (Kepres) terkait kebijakan ini.
"Kepres tersebut akan memuat nama-nama penerima amnesti dan abolisi secara rinci, beserta pertimbangan hukum, sosial, dan politiknya," pungkasnya.
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
DPR Bongkar Ironi Jaksa di Daerah Terpencil dan Wilayah Kepulauan, untuk Pulang Kampung Saja Enggak Cukup
DPR Percepat RUU Migas, Pertamina PHE Jadi Calon Tunggal Pengelola Kontrak Energi
Pasien Cuci Darah Nyaris 'Lewat' Gara-gara BPJS Mati Mendadak, DPR Ngamuk Minta Aktivasi Darurat Sekarang
DPR Cecar Dewas BPKH Soal Transparansi Uang Jemaah, Nasib Uang Haji di Ujung Tanduk?
Arief Hidayat Resmi Pensiun Dari Hakim Konstitusi MK
Dosen Politik Senior UI Kritik Pemilu, Lahirkan Partai “Rental” Pemuja Uang
Raker Menteri Imipas dengan Komisi XIII DPR Bahas Implementasi KUHP dan KUHAP
DPR Endus Kekuatan Besar di Balik Perputaran Uang Rp 992 Triliun Tambang Emas Ilegal
Korban Rentan Dijadikan Tersangka karena Bela Diri dari Ancaman Kejahatan, DPR Peringatkan Polisi Jangan Terlalu 'Kaku' Terapkan Aturan