Amien Rais Bicara Kriteria Capres Pengganti Jokowi

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 31 Mei 2022
Amien Rais Bicara Kriteria Capres Pengganti Jokowi

Amien Rais. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masa bakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan berakhir pada 2024. Sejumlah nama sudah bermunculan sebagai calon presiden (capres).

Politikus senior Amien Rais memiliki kriteria capres yang layak memimpin Indonesia setelah Jokowi.

"Tokoh yang menjadi calon pemimpin Indonesia harus yang memiliki komitmen memelihara ideologi bangsa, yaitu Pancasila," kata Amien di Solo, Selasa (31/5).

Baca Juga

Jokowi Minta Masa Kampanye 90 Hari, Komisi II DPR: Jadi Bahan Pertimbangan

Kemudian, pendiri Partai Ummat itu menyebutkan kriterian lain sosok capres yakni memiliki dedikasi terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Ia pun menyinggung soal keberpihakan ke Tiongkok maupun Amerika Serikat (AS).

"Kalau ada calon pemimpin terlalu ke arah barat jangan dipilih, atau terlalu ke arah negeri tirai bambu jangan dipilih. Kiblat kita Indonesia," tegas dia.

Ia mengatakan demokrasi di Indonesia merupakan semacam pasar bebas bagi masyarakat di mana setiap orang bisa memilih ide-ide yang ditawarkan oleh setiap capres maupun cawapres. Melalui langkah tersebut, lanjutnya, masyarakat dapat menilai karakter capres tersebut.

"Jadi jangan sampai salah pilih. Itu demi bangsa Indonesia ke depan," ujarnya.

Baca Juga

Presiden Jokowi Beri 6 Arahan ke KPU Terkait Pemilu 2024

Sementara itu, untuk menjaga transparansi penghitungan suara pada Pilpres 2024, ia mengusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertindak sebagai penyelenggara pemilu tidak menjadi satu-satunya lembaga yang secara resmi bisa menghitung hasil pemilihan suara.

"Saat ini model pemilihan umum kan KPU, saya usulkan yang menghitung KPU ditambah partai-partai. Partai politik juga banyak yang ahli IT. Itu akan lebih adil dan fair," katanya.

Mengenai persiapan Partai Ummat menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024, ia menyatakan segera membicarakan dengan para pengurus.

"Saya punya partai kan belum diverifikasi, kalau sudah pun saya akan bicara sebagai Ketua Majelis Syura tentang pilpres ini," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Demokrat Sayangkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Hanya 90 Hari

#Amien Rais #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Kemenangan tersebut memberi Lula masa jabatan presiden keempat yang tidak berurutan, setelah menang pada 2002, 2006, dan 2022.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Oktober 2026
Lula da Silva Menangkan Masa Jabatan Presiden Brasil ke-4
Indonesia
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Isu-isu strategis yang akan dibahas itu menjadi dasar bagi panja untuk mengundang pihak-pihak terkait guna menyampaikan saran dan masukannya terhadap sistem Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
10 Isu Strategis Dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu
Dunia
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Calon presiden Flavio Bolsonari memperoleh suara 47,23 persen. Kemudian, Lula da Silva memperoleh suara 44,93 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 05 Oktober 2026
Pilpres Brazil 2 Putaran, Petahana Dikalahkan Oposisi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan