AMAN Soroti Kegagalan Nawacita Jokowi Merdekakan Masyarakat Adat

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Sabtu, 10 Agustus 2024
AMAN Soroti Kegagalan Nawacita Jokowi Merdekakan Masyarakat Adat

Deputi Sekretaris Jenderal AMAN bidang Ekonomi dan Dukungan Komunitas Annas Radin Syarif menyampaikan materi kondisi masyarakat adat di Indonesia dalam diskusi Forum Bumi, di Jakarta Selatan, Kamis (8

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari perayaan 79 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia akan tiba dalam hitungan hari, tepatnya 17 Agustus mendatang. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyoroti ihwal kemerdekaan masyarakat adat yang belum sepenuhnya mendapatkan hak-haknya untuk merdeka.

Deputi Sekretaris Jenderal AMAN bidang Ekonomi dan Dukungan Komunitas Annas Radin Syarif menyatakan selama kepemimpinan dua periode Presiden Joko Widodo (Jokowi) janji-janjinya soal masyarakat adat belum terpenuhi.

Annas membeberkan Jokowi dalam poin Nawacitanya sempat menjanjikan kepada masyarakat adat soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat, pembentukan Komisi Nasional (Komnas) Masyarakat Adat, hingga pengakuan tanah adat. Namun, lanjut dia, janji-janji Jokowi itu tidak ada terwujud.

"Enggak jelas sekarang. Soal komnas Masyarakat Adat. Ya di Nawacita tidak ada sama sekali prestasinya," kata Annas, saat berbincang dengan MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (8/8) lalu.

Baca juga:

Pandemi dan Legalitas Masyarakat Adat

Terkait klaim Jokowi tentang pengakuan tanah adat, Annas menyoroti realisasi sangat kecil tidak sesuai dengan jumlah yang ditargetkan dalam janji Program Nawacita. Menurutnya, realisasi itu masih belum cukup memberikan hak-hak masyarakat adat.

"Ya paling hutan adat itu saja. Tetapi tanah adat pun dari 30 juta, ditargetkan sekitar 12 atau delapan hektar. (Terealisasi) Itu kan baru 200-300 ribu hektar cuma di beberapa komunitas (masyarakat adat)," ungkapnya.

Dilansir dari laman Mangobay, Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga kini baru menetapkan hutan adat sebanyak 131 komunitas dengan total 244.195 hektar.

Padahal, potensi hutan adat dari peta wilayah adat teregistrasi di Data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencapai 22,8 juta hektar. Adapun masa pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir terhitung dua bulan lagi, Oktober 2024 ini.

Baca juga:

RPJM Peninggalan SBY Bikin Nawacita Jilid II Jokowi Terkendala

"Di situ kita lihat, selama dua periode capaiannya hampir tidak ada terkait komitmen dia (Jokowi) sendiri," pengurus AMAN itu. (Tka)

#Masyarakat Adat #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Tika Ayu

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Beredar video yang menampilkan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tengah mengunjungi lokasi bencana alam Sumatra. Cek fakta lengkapnya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ingin Dicap sebagai Pahlawan, Jokowi Datangi Lokasi Bencana di Sumatra
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Larangan itu disebut terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu yang menimpa Jokowi.
Dwi Astarini - Senin, 01 Desember 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Prabowo Larang Jokowi Pergi ke Luar Negeri karena Kasus Dugaan Ijazah Palsu
Indonesia
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Jokowi disebut pernah meresmikan bandara ilegal. Namun, ia menegaskan tidak pernah meresmikan bandara tersebut.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Disebut Resmikan Bandara IMIP Morowali, Jokowi: Semua yang Tidak Baik Dikaitkan dengan Saya
Indonesia
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Polda Metro menerima aduan Roy Suryo. Polisi pun segera menggelar perkara khusus dalam kasus hoaks ijazah Jokowi.
Soffi Amira - Jumat, 28 November 2025
Polda Metro Terima Aduan Roy Suryo, Gelar Perkara Khusus atas Kasus Hoax Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Beredar video yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo marah kepada Menkeu Purbaya karena menolak bayar utang Whoosh menggunakan APBN.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 25 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Marahi Menkeu Purbaya karena Menolak Membayar Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Indonesia
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
ANRI menegaskan tidak berwenang untuk meminta dokumen yang bakal diarsipkan. ?
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
ANRI Pastikan tak Terima Salinan Ijazah Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Bobby Nasution viral di medsos karena pernyataan menyinggung ke aparat. Cek kebenaran infonya!
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 November 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Bobby Nasution Sebut Hanya Iblis yang Tak Bisa Dipanggil Penegak Hukum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Akun TikTok 'Voxa File Media' menyebut Roy Suryo mengaku keliru soal ucapannya menuding ijazah Jokowi palsu dan meminta meminta maaf.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
[HOAKS atau FAKTA] : Roy Suryo Akhirnya Akui Keaslian Ijazah dan Meminta Maaf kepada Jokowi
Indonesia
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Jokowi merefleksi satu dekade pembangunan Indonesia sekaligus peta jalan menuju intelligence economy, ekonomi berbasis kecerdasan, babak baru persaingan global.
Dwi Astarini - Minggu, 23 November 2025
Jokowi Pidato Forum Bloomberg New Economy Forum 2025, Paparkan Revolusi Ekonomi Cerdas
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Bagikan