Alasan Indonesia Tak Lagi Menjadi Anggota PBB

PEMBENTUKAN Federasi Malaya membuat berang Bung Besar. Sukarno merespons keras aksi Inggris membentuk negara penggabungan Malaysia, Singapura, dan Brunei. Pada pidato di hadapan rakyat Yogyakarta, 23 September 1963, Bung Karno menyeru "Ganyang Malaysia!". Ia juga tak ragu berteriak untuk mengganyang musuh-musuh Indonesia. "Inggris kita linggis! Amerika kita setrika," tegas Sukarno.

Ketegangan Indonesia-Malaysia pun menjalar hingga di meja Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kamis, 7 Januari 1965, Indonesia memutuskan keluar sebagai anggota PBB. Sukarno menilai organisasi dunia tersebut tidak becus dalam mengurus persoalan anggota-anggotanya, termasuk mengurus konflik wilayah teritori antara Indonesia dan Malaysia. "Hajar cecunguk Malayan itu! Pukul dan sikat! Jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu," kata Sukarno ketika Indonesia berkonfrontasi dengan negara buatan Inggris itu.

Keputusan mundurnya Indonesia tak ayal membuat Sekretaris Jenderal PBB U Thant kelimpungan. U Thant sangat berhati-hati dalam mengambil sikap atas keputusan Sukarno. Hingga waktu dua bulan, ia baru bisa merespons. Menurutnya, PBB tak mampu mencegah keputusan sebuah negara yang ingin keluar dari organisasi dunia tersebut.

Kemudian U Thant mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri RI saat itu Dr. Soebandrio. Isinya tak lain bahwa ia sangat menyesalkan keputusan Indonesia. Di dalam kalimat pengantarnya untuk laporan tahunan PBB bulan September 1965, Thant berharap keputusan Sukarno hanyalah fase temporer.

"Untuk jangka pajang, Indonesia dapat dilayani dengan sebaik-baiknya dengan melanjutkan keanggotaan dan dengan berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan organisasi yang konstruktif," tulis U Thant dalam Public Papers of the Secretaries General of the United Nations: Volume 7 U. Thant 1965-1967 (2010) yang disusun sejarawan PBB Andrew W. Cordier dan Max Harrelson.

Alasan Lain

Selain bersitegang dengan Malaysia, ada beberapa hal lain yang membuat Sukarno meradang terhadap PBB. Hal itu pula yang menjadi dasar Indonesia menarik diri dari keanggotaan.

Pertama terkait masalah kedudukan PBB di Amerika Serikat. Sukarno menilai dalam suasana perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, tidak sepatutnya markas PBB malah berada di salah satu negara konflik. Menurutnya, PBB harus bersikap netral. Sukarno pun mengusulkan agar PBB bermarkas di Jenewa, Asia, Afrika, atau daerah di luar blok Amerika dan Soviet.

Alasan kedua terkait sikap PBB yang dinilai lamban dalam menyikapi konflik antarnegara, terlebih masalah di Indonesia. Dalam perkara tersebut, Sukarno menilai PBB tidak membawa penyelesaian, melainkan menjadi ruang perdebatan.

Pasca perang dunia II, banyak negara baru terbebas dari penderitaan penjajahan. Namun, faktanya dalam piagam-piagam yang dilahirkan maupun dalam preambule-nya, tidak pernah menyebut perkataan kolonialisme. "PBB tidak menempatkan negara-negara yang baru merdeka secara proporsional," tulis sejarawan Roso Daras.

Kemudian, alasan ketiga mundurnya Indonesia dari PBB terkait sekretariat yang selalu dipegang kepala staf berkebangsaan Amerika. Tak ayal jika segala kebijakan yang keluar mengakomodasi kepentingan dunia barat. "Imperialisme dan kolonialisme adalah anak kandung dari sistem Negara Barat. Seperti halnya mayoritas anggota PBB, aku benci imperialisme dan aku jijik pada kolonialisme," kata Sukarno.

Alasan keempat menyangkut masalah Tiongkok. Sukarno menganggap PBB keliru besar dengan menolak perwakilan negara tirai bambu tersebut. Sementara, di Dewan Keamanan ada Taiwan yang pada saat itu tidak diakui oleh Indonesia.

"Dengan mengesampingkan bangsa yang besar, bangsa yang agung dan kuat dalam arti jumlah penduduk, kebudayaan, kemampuan, peninggalan kebudayaan kuno, suatu bangsa yang penuh kekuatan dan daya-ekonomi, dengan mengesampingkan bangsa itu, maka PBB sangat melemahkan kekuatan dan kemampuannya untuk berunding justru karena ia menolak keanggotaan bangsa yang terbesar di dunia," kata Sukarno.

Kemudian, alasan terakhir Indonesia keluar dari PBB terkait soal hak veto negara sosialis. Menurut Sukarno, PBB mencerminkan peta ekonomi, militer dan kekuatan tahun 1945, tidak mencerminkan bangkitnya negara-negara sosialis serta munculnya perkembangan cepat kemerdekaan negara-negara di Asia dan Afrika.

Negara-negara itu, kata Sukarno, tidak difasilitasi karena hak veto hanya milik Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, dan Taiwan. "Kondisi yang tidak aktual lagi, tetapi tidak ada satu orang pun yang berusaha bergerak mengubahnya," kata Roso Daras.