Alasan Demokrat Ingin Anies Segera Dideklarasikan sebagai Capres

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 Januari 2023
Alasan Demokrat Ingin Anies Segera Dideklarasikan sebagai Capres

Bakal calon presiden Anies Baswedan memberikan keterangan pers usai bertemu tokoh Partai NasDem, Demokrat dan PKS di rumah Anies, Jakarta Selatan, Jumat (27/1). ANTARA/Fauzi Lamboka

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya berharap koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan Demokrat segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.

"Harapan kami tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden," ujar Harsya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/1).

Baca Juga

PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Jadi Capres

Harsya menegaskan, saat ini Demokrat terus mendorong untuk menyegerakan deklarasi karena kecukupan ambang patas pencalonan presiden sebesar 20 persen sangat penting.

"Kami yakin PKS dan Nasdem juga akan menyegerakan," ujarnya.

Menurut ia, percepatan deklarasi sangat penting. Nantinya untuk selanjutnya diglorifikasi dan disebarkan kepada seluruh pendukung dan masyarakat Indonesia.

Riefky menegaskan dalam pertemuan itu, partainya menegaskan komitmen dan posisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang secara terang benderang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga

Koalisi Perubahan Pengusung Anies Segera Terwujud

Sementara itu, politikus Partai NasDem Willy Aditya menegaskan pihaknya tidak akan ikut mencampuri penentuan bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.

Willy menjelaskan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menyerahkan penentuan cawapres kepada Anies. Alasannya, hanya Anies yang tahu pasti sosok yang cocok dengannya.

Dia mengatakan NasDem tak ingin mengekang Anies dengan tuntutan psikologis ataupun politis dalam menentukan pendampingnya.

Di samping itu, Willy mengatakan wajar jika dua partai politik lain calon pengusung Anies, merekomendasikan masing-masing kadernya untuk jadi cawapres Anies.

“Partai memberikan referensi, itu suatu hal yang sangat , suatu hal yang biasa saja. Politik kan adalah anasir dari ketemunya kepentingan satu dan lainnya,” ujar wakil ketua Badan Legislatif DPR itu.

Bagi NasDem, cawapres Anies nantinya memuaskan setiap pihak, bukan hasil dari kawin paksa. Sehingga, duet capres-cawapres dihasilkan yang terbaik untuk masyarakat. (Knu)

Baca Juga

PKS Ungkap Alasan Belum Deklarasi Anies Jadi Capres

#Anies Baswedan #Partai Demokrat #Partai Nasdem #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Bagikan