Alasan Demokrat Ingin Anies Segera Dideklarasikan sebagai Capres

Andika PratamaAndika Pratama - Sabtu, 28 Januari 2023
Alasan Demokrat Ingin Anies Segera Dideklarasikan sebagai Capres

Bakal calon presiden Anies Baswedan memberikan keterangan pers usai bertemu tokoh Partai NasDem, Demokrat dan PKS di rumah Anies, Jakarta Selatan, Jumat (27/1). ANTARA/Fauzi Lamboka

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya berharap koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, PKS, dan Demokrat segera mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden untuk Pemilu 2024.

"Harapan kami tiga partai segera menandatangani dukungan untuk Anies Baswedan sebagai calon presiden," ujar Harsya dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (28/1).

Baca Juga

PKS Tegaskan Dukung Anies Baswedan Jadi Capres

Harsya menegaskan, saat ini Demokrat terus mendorong untuk menyegerakan deklarasi karena kecukupan ambang patas pencalonan presiden sebesar 20 persen sangat penting.

"Kami yakin PKS dan Nasdem juga akan menyegerakan," ujarnya.

Menurut ia, percepatan deklarasi sangat penting. Nantinya untuk selanjutnya diglorifikasi dan disebarkan kepada seluruh pendukung dan masyarakat Indonesia.

Riefky menegaskan dalam pertemuan itu, partainya menegaskan komitmen dan posisi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang secara terang benderang mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

Baca Juga

Koalisi Perubahan Pengusung Anies Segera Terwujud

Sementara itu, politikus Partai NasDem Willy Aditya menegaskan pihaknya tidak akan ikut mencampuri penentuan bakal calon wakil presiden untuk Anies Baswedan.

Willy menjelaskan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh sudah menyerahkan penentuan cawapres kepada Anies. Alasannya, hanya Anies yang tahu pasti sosok yang cocok dengannya.

Dia mengatakan NasDem tak ingin mengekang Anies dengan tuntutan psikologis ataupun politis dalam menentukan pendampingnya.

Di samping itu, Willy mengatakan wajar jika dua partai politik lain calon pengusung Anies, merekomendasikan masing-masing kadernya untuk jadi cawapres Anies.

“Partai memberikan referensi, itu suatu hal yang sangat , suatu hal yang biasa saja. Politik kan adalah anasir dari ketemunya kepentingan satu dan lainnya,” ujar wakil ketua Badan Legislatif DPR itu.

Bagi NasDem, cawapres Anies nantinya memuaskan setiap pihak, bukan hasil dari kawin paksa. Sehingga, duet capres-cawapres dihasilkan yang terbaik untuk masyarakat. (Knu)

Baca Juga

PKS Ungkap Alasan Belum Deklarasi Anies Jadi Capres

#Anies Baswedan #Partai Demokrat #Partai Nasdem #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Pilpres #Pemilu
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Akademisi Universitas Brawijaya menilai Indonesia belum siap menerapkan e-voting karena rawan diretas dan berpotensi menurunkan kepercayaan publik.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
RDP dengan DPR, Pakar Pemilu Sebut E-Voting Rawan Diretas
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Beredar kabar yang menyebut PDIP usung sekjen mereka, Hasto Kristiyanto, maju di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasnya!
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 03 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pilpres 2029, PDIP 'Colong Start' Usung Hasto Jadi Capres
Indonesia
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, membantah isu Gibran maju di Pilpres 2029. Ia tetap mendukung Prabowo-Gibran dua periode.
Soffi Amira - Senin, 02 Februari 2026
Jokowi Tegaskan Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode di Pilpres 2029
Berita
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Parlemen Myanmar, yang terdiri atas dua majelis, memiliki jumlah total kursi sebanyak 664, tetapi dengan 25 persen kursi dialokasikan untuk perwira militer.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 31 Januari 2026
Kubu Pro Junta Militer Menang Pemilu, Kuasi 86 Persen Kursi Parlemen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Penghapusan ambang batas berpotensi melahirkan fragmentasi partai yang berlebihan dan melemahkan efektivitas pemerintahan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, NasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Sampai 7 Persen
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Bagikan