Akademisi Tolak UU Cipta Kerja

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 07 Oktober 2020
Akademisi Tolak UU Cipta Kerja

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Harijanti. Foto: Youtube

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Professor, Dekan, dan Akademisi dari 67 Perguruan Tinggi Indonesia menolak Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang disahkan DPR RI dan pemerintah pada Senin (5/10) malam kemarin.

Guru Besar Universitas Padjadjaran, Profesor Susi Dwi Harijanti mengatakan, pengesahan UU Cipta Kerja yang disahkan pada malam hari mengejutkan para intelektual. Menurut dia, sebuah perilaku politik yang dilaksanakan pada waktu tengah malam sering sekali berdekatan dengan penyimpangan.

Ia pun mengaku heran dengan rapat pembahasan RUU Cipta Kerja ini yang dilaksanakan dengan cepat. Biasanya DPR dan pemerintah lamban dalam membuat Undang-undang bahkan Undang-undang Dasar.

Baca Juga

Ini Alasan Akun @TMCPoldaMetro Ikutan "Komen" Soal UU Cipta Kerja

"Yang jelas 2 dibutuhkan oleh rakyat ditunda pembahasannya, kenapa UU Cipta Kerja yang prosedur dan materi muatannya sebagaimana tadi yang disampaikan banyak bermasalah harus terburu-buru disahkan bahkan sampai menyita waktu istirahat para anggota dewan dan Menteri-Menteri," kata Susi melalui Yotube kanal PUSAKO FHUA, pada Rabu (7/10).

Menurut pasal 96 UU nomor 12 tahun 2011 junto UU nomor 15 tahun tahun 2019 tentang pebentukan Peraturan perundang-undangan. Harunya wakil rakyat mendengarkan suara dan aspirasi rakyat dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini. Tapi pada kenyataanya aspirasi rakyat tak didengar dengan mengkebut pembahsan UU tersebut.

"Untuk siapa sebetulnya UU Cipta Kerja ini jika rakyat tidak didengarkan, padahal UU itu cara rakyat untuk menentukan bagaimana cara negara diatur bagaimana cara negara diselenggarakan," ungkapnya.

Dengan tingkah wakil rakyat mengesahkan UU Cipta Kerja itu membuat para Professor, Dekan, dan Akademisi merasa dongkol dan keberatan.

Baca Juga

Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja

"Bapak bapak ibu ibu yang terhormat yang terlibat di dalam pembentukan UU Cipta Kerja ini dengan sungguh-sungguh mendengarkan suara keberatan kami. Kami rakyat Indonesia," tutupnya. (Asp)

#UU Cipta Kerja
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja sebelumnya dibentuk untuk mempercepat penerapan UU Cipta Kerja di seluruh wilayah Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 November 2024
Prabowo Bubarkan Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja
Indonesia
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Putusan MK ini berdampak besar terhadap upah minimum yang akan ditentukan dalam waktu dekat.
Dwi Astarini - Selasa, 05 November 2024
21 Poin Penting Putusan MK soal Uji Materi UU Cipta Kerja
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Putusan MK yang telah mengakomodasi berbagai aspirasi publik terkait UU Ciptaker.
Wisnu Cipto - Selasa, 05 November 2024
DPR Minta Pemerintah Tindak Lanjuti Putusan MK Tentang UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
MK setidaknya mengabulkan pengujian konstitusional 21 norma dalam UU Cipta Kerja yang dimohonkan oleh Partai Buruh.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 31 Oktober 2024
MK Kabulkan Sebagian Gugatan  Partai Buruh Tentang Cipta Kerja.
Indonesia
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Jokowi menyinggung UU Cipta Kerja yang merevisi 80 UU dan 1.200 pasal sebagai upaya menderegulasi peraturan yang tumpang tindih.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
Jokowi Pamerkan Capaian Bikin UU Cipta Kerja dan KUHP di 10 Tahun Pemerintahan
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menunggu revisi Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) terkait tuntutan kenaikan sebesar 15 persen Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024.
Mula Akmal - Kamis, 02 November 2023
Pemprov DKI Tunggu Revisi UU Cipta Kerja Soal Tuntutan Kenaikan UMP
Indonesia
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Zulfikar Sy - Senin, 02 Oktober 2023
Kelompok Buruh Susun Strategi Respons Balik Putusan MK Soal UU Cipta Kerja
Indonesia
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) sebagai UU tak melanggar ketentuan pembentukan perundang-undangan.
Mula Akmal - Senin, 02 Oktober 2023
MK Putuskan Perppu Cipta Kerja Tak Langgar Aturan, Gugatan Buruh Ditolak
Indonesia
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Kaitannya dengan undang-undang pertambangan atau isu tentang pertambangan itu utamanya adalah kepada konteks perizinan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Mei 2023
Dakwaan Terhadap Pengusaha Helmut Dinilai Tidak Sesuai Prinsip UU Cipta Kerja
Indonesia
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Sekretaris Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Tenaga Kerja(Kemnaker) RI, Surya Lukita menyebutkan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang dirilis Maret lalu pada dasarnya dirancang guna melindungi serta memenuhi hak-hak para pekerja.
Mula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
Kemnaker Klaim UU Cipta Kerja Lindungi Hak Para Pekerja
Bagikan