Pemilu 2019

Akademisi Desak Pemilu 2019 Dievaluasi Secara Total

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 28 April 2019
 Akademisi Desak Pemilu 2019 Dievaluasi Secara Total

Para petugas KPPS sedang menjalankan tugas dalam Pemilu 2019 (Foto: antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Desakan untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu 2019 secara total mulai bergulir dari sejumlah kalangan termasuk akademisi. Banyaknya korban petugas KPPS menjadi salah satu pertimbangan kepada penyelenggara Pemilu.

Melyana R Pugu, akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura meminta pemilu 2024 perlu direncanakan secara matang oleh pihak penyelenggara karena jumlah surat suara bertambah menjadi tujuh lembar dengan mengacu pada pemilu 2019 yang hanya lima lembar surat suara.

Lebih lanjut Melyana R Pugu yang juga dosen Hubungan Internasional Fisip Uncen ketika dimintai tanggapannya mengatakan untuk pemilu pada 2024 mendatang, perlu direncanakan secara matang oleh pihak penyelenggara, yakni KPU dan Bawaslu.

Melyana berpendapat perlu dievaluasi apakah dipertahankan model pemilu serentak jika sumber daya tidak siap jangan dipaksakan, dengan berkaca pada pemilu 2019 yang menelan banyak korban.

Akademisi Uncen Jayapura Melyana R Pugu
Akademisi Uncen Jayapura Melyana R Pugu meminta pemerintah mengevaluasi Pemilu 2019 (Foto: Ist)

"Sumber daya dalam hal ini uang tidak cukup. Uang ada dan bisa diadakan tetapi tidak cukup untuk tingkat bawah karena terserap di tengah jalan, misalnya sumber daya itu siap atau tidak, jadi perlu dievaluasi, apakah pemilu serentak atau dibikin kembali seperti yang semula," kata Melyana di Jayapura, Minggu (28/4).

Melyana menilai, pemilu sebelumnya sebenarnya masih kacau balau, maka di pemilu serentak lebih kacau lagi.

Dia mengatakan, berkaca dari pemilu 2019 seharusnya seluruh penyelenggara pemilu mulai dari KPU, Bawaslu, KPPS, dan PPS juga perlu dicek kesehatannya.

"Mereka perlu tes kesehatan juga karena ke depan pemilunya lebih berat, sehingga orang-orang yang bekerja di situ sehat, baik secara jasmani maupun rohani, supaya jiwanya seimbang, supaya pelaksanaan pemilu yang panjang itu mereka butuh orang-orang sehat dalam tanda petik," katanya.

Penghitungan surat suara yang sangat banyak sangat susah, mata bisa capek, dan bisa salah hitung.

Melyana sebagaimana dilansir Antara mengatakan banyak korban yang berjatuhan pada pemilu ini, santunannya perlu manusiawi karena bukan hanya KPPS dan PPS saja yang meninggal karena banyak aparat kepolisian yang meninggal karena kelelahan.

"Santuananya harus manusiawi karena dia punya keluarga dan anak yang perlu dibiayai. Jadi santunannya yang manusiawilah, saya tidak sebutkan jumlahnya tetapi santunan seperti apalah begitu," katanya.

Melyana yang pernah menjabat anggota Divisi Teknis Kepemiluan KPU Kabupaten Keerom pada 2008-2013 itu menyebutkan, semisal memberikan rumah atau membiayai satu anaknya dalam rumah, atau anaknya dikasi pekerjaan yang layak.(*)

#Pemilu 2019 #Pengamat Politik #Komisi Pemilihan Umum #Bawaslu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka bisa memengaruhi elektabilitas di Pilpres 2029. Pengamat pun mengungkap dampaknya.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Berpotensi Pengaruhi Elektabilitas di Pilpres 2029, ini Kata Pengamat
Indonesia
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia diperkirakan menuju kapitalisme negara atau welfare state. Ekonom mengungkapkan risikonya.
Soffi Amira - Jumat, 04 September 2026
Indonesia Menuju Kapitalisme Negara atau Welfare State? ini Pandangan Para Ekonom
Indonesia
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Pengamat Politik, Fernando Emas, mencurigai ada oknum lain di Kejagung dalam kasus korupsi eks Jampidsus, Febrie Adriansyah.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
Pengamat Curiga Ada Oknum Lain di Kejagung, Minta Febrie Adriansyah Bongkar Pemilik Emas dan Uang Sitaan
Indonesia
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, meminta semua nama yang terlibat dalam kasus Febrie Adriansyah dibongkar.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kasus Febrie Adriansyah Dinilai tak Berdiri Sendiri, Pengamat: Bongkar Semua yang Terlibat
Indonesia
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Direktur Eksekutif Citra Institute Yusak Farchan menilai pola komunikasi pemerintahan Prabowo semakin terpusat pada figur-figur di lingkaran inti Presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Juli 2026
Pengamat: Pola Komunikasi Pemerintahan Prabowo Kini Makin Terpusat di Lingkaran Inti Presiden
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
DPR menilai fenomena 'inflasi pengamat' relevan. Habiburokhman menyebut sebagian kritik bersifat provokatif hingga berpotensi jadi propaganda politik.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 April 2026
DPR Soroti Fenomena 'Inflasi Pengamat', Kritik Dinilai Bisa Jadi Propaganda
Indonesia
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Perang AS-Israel vs Iran kini makin memanas. Pengamat pun meminta Indonesia agar tetap netral dan mendorong perdamaian.
Soffi Amira - Jumat, 06 Maret 2026
Perang AS-Israel vs Iran, Pengamat Minta Indonesia Tetap Netral dan Dorong Perdamaian
Bagikan