Andika Pratama
MerahPutih.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam kegiatan konfrensi pers tatap muka yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengenai pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota. Acara tersebut berlangsung di Balai Kota, Jakarta Pusat pada Selasa (7/4) malam.
Para narasumber di antaranya jajaran Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan instansi terkait lainnya. Sebelumnya mereka dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat tatap muka di gedung yang sama.
Baca Juga
Pelaksanaan PSBB, Pemprov DKI Jakarta Koordinasi dengan Daerah Penyangga
Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani mengatakan, sejumlah jurnalis yang hadir membentuk kerumunan, begitu pula dengan narasumber yang hadir di acara tersebut.
Asnil menerangkan, kegiatan pengumpulan massa seperti ini kontraproduktif dengan imbauan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
"Termasuk kebijakan Pemerintah dalam penanganan penyebaran Covid-19 yang di antaranya menggarisbawahi pentingnya menjaga jarak fisik," kata Asnil dalam keterangannya, Kamis (8/4)
Ansnil menambahkan, pelanggaran atas hal ini bisa diancam pidana satu tahun penjara.
"Karena dianggap menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, sesuai Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular," jelas Asnil.
Asnil menyesalkan langkah Pemprov DKI Jakarta yang masih mengadakan konferensi pers secara tatap muka, tidak menggunakan metode daring.
"Seharusnya jurnalis untuk tidak menghadiri segala bentuk konferensi pers tatap muka," sesal Asnil," jelas Asnil.
Ia juga memgingatkan perusahaan media agar tidak mengirimkan jurnalis ke tempat yang berpotensi terjadi kerumunan orang. Perusahaan media juga diimbau memantau jurnalisnya yang ikut dalam konferensi pers tatap muka di Balai Kota dengan melakukan tes COVID-19 serta melakukan karantina mandiri selama 14 hari.
Baca Juga
Pemprov DKI Masih Kaji Jumlah Penumpang Kendaraan Pribadi dan Umum Saat PSBB
"Kami meminta perusahaan media untuk berpegang teguh pada prinsip 'Tidak Ada Berita Seharga Nyawa'. Redaksi harus sigap jika ada sesuatu hal yang membahayakan keselamatan jurnalisnya,: terang Asnil.
Ia juga berharap Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan Ombudsman RI untuk menegur dan memproses potensi pelanggaran yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam konferensi pers tatap muka di Balai Kota. (Knu)
