AJI dan ELSAM Tolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto: Diktator dan Pelanggar HAM!

MerahPutih.com - Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menolak tegas usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Kedua lembaga menilai Soeharto tidak layak menyandang gelar tersebut karena rekam jejak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan praktik korupsi yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru.

Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardana, menilai sikap DPR dan sejumlah menteri yang mendukung usulan tersebut justru mempermalukan lembaga legislatif dan eksekutif di mata publik.

“DPR buta dan tuli, sama seperti menteri. Bukti-buktinya banyak, dan kalau memakai akal sehat, mestinya mudah dilihat. Dari perspektif kebebasan berekspresi dan pers, ini mempermalukan dirinya sendiri,” ujar Bayu dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11).

Baca juga:

Ini Kata Jokowi Soal Rencana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional ke Soeharto

Dukung Gagasan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, PBNU Soroti Jasa Besar dalam Pembangunan Ekonomi

Menurut Bayu, secara moral dan fakta sejarah, Soeharto tidak pantas dijadikan pahlawan nasional.

“Kalau mau legal formal, mungkin mayoritas menyetujui. Tapi mayoritas itu mengabaikan fakta. Faktanya, Soeharto punya banyak kejahatan,” tegasnya.

Bayu mencontohkan bagaimana Jerman menyikapi masa kelam di bawah kepemimpinan Adolf Hitler.

“Jerman tidak pernah mengusulkan Hitler jadi pahlawan. Mereka malah menjadikan masa itu pelajaran penting agar tidak terulang. Kalau Soeharto jadi pahlawan, bahaya—karena bisa masuk buku pelajaran,” katanya.

Ia menilai langkah tersebut bisa melupakan kejahatan masa lalu dan menyesatkan generasi muda.

“Kalau masa gelap tidak diakui, bisa terulang lagi. Jangan sampai kita mundur ke masa 70-an, 80-an, atau 90-an,” ujarnya.

Baca juga:

Sekjen Gerindra Dukung Usulan Soeharto dan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

Tokoh Muhammadiyah-NU Kritik Rencana Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Suara Penolakan Menguat

Bayu juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang pernah mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu, termasuk tragedi 1965.

“Jokowi sudah mengakui ada 12 pelanggaran HAM berat, termasuk 1965. Mau bukti apa lagi?” ucap Bayu.

Sementara itu, peneliti ELSAM Octania Wynn menyebut ada empat alasan utama mengapa Soeharto tidak layak diberi gelar pahlawan nasional.

Pertama, adanya jejak pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dilakukan oleh Soeharto dan kroninya.
Kedua, pelanggaran prinsip demokrasi dan kebebasan sipil selama 32 tahun pemerintahannya. Ketiga, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang meluas di era Orde Baru.

Baca juga:

Gelar untuk Soeharto, Legislator PDIP: Pahlawan Sejati tak Bawa Duka bagi Rakyatnya

Bahlil Lahadalia Minta Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Ungkit Peran Transmigrasi dalam 'Menjodohkan' Suku Jawa dan Papua

Kemudian keempat, secara hukum Soeharto tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“Soeharto tidak mewakili nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kerakyatan, dan integritas moral serta keteladanan sebagaimana disyaratkan undang-undang,” ujarnya.

Octania juga menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang sebelumnya menyebut tidak ada fakta pelanggaran HAM terkait Soeharto.

“Pernyataan Fadli Zon menunjukkan sikap tutup mata terhadap fakta sejarah. Korban pelanggaran HAM masa lalu masih bisa kita temui, misalnya di Aksi Kamisan,” tegasnya. (Pon)