Airlangga Hartarto Punya Hak Veto untuk Rombak Kepengurusan Partai Golkar

MerahPutih.Com - Menjelang Munas Partai Golkar yang sedianya akan berlangsung pada Desember 2019 muncul manuver dari sejumlah kader senior partai berlambang pohon beringin tersebut.

Selain desakan untuk mempercepat Munas, beberapa kader Golkar yang masih dalam struktur pengurus DPP Partai Golkar yang dibawah pimpinan Airlangga Hartarto secara terang-terangan membelot dengan mendukung calon penantang Airlangga.

Baca Juga:

Airlangga Hartarto Dinilai Berhasil Bangkitkan Partai Golkar

Kondisi tersebut menurut Ketua PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Irwan Kurniawan seharus para pengurus DPP yang tak lagi mendukung Airlangga bisa diganti atau dicopot. Pasalnya, lanjut Irwan, sebagai Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto mempunyai hak veto untuk mengambil sejumlah kebijakan demi kebaikan partai termasuk merombak kepengurusan.

"Sebagai pimpinan tertinggi organisasi yang sudah disepakati secara konstitusional, Pak Airlangga berhak membuat kebijakan yang seharusnya diterima semua pengurus dan kader dalam pendekatan hak veto," kata Irwan di Jakarta, Kamis (5/9).

Pernyataan Irwan menyikapi kemarahan segelintir kader atas kebijakan-kebijakan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga menyatakan mosi tidak percaya. Salah satu kebijakan Airlangga,yakni merombak kepengurusan DPP Golkar.

Irwan menekankan, jabatan ketua umum di sebuah organisasi selayaknya jabatan presiden di suatu negara. Sedangkan para pengurus tak ubahnya seperti menteri yang dipilih secara prerogatif oleh Presiden.

"Bedanya, yaitu kalau presiden memecat para pembantunya atau tidak diajak kerja sama lagi, bisa diterima tanpa memperpanjang masalahnya," kata Irwan.

Tetapi, kata Irwan, pemahaman seperti itu tidak berlaku dalam organisasi politik atau sejenisnya. Jajaran pengurus kadang tidak terima atas kebijakan yang dibuat oleh ketua umum. Misalnya terkait perombakan kepengurusan.

"Para individu ini lupa bahwa saat awal itu meminta belah kasihan dari petinggi organisasi melalui mekanisme yang disepakati bersama," tutur Irwan.

Baca Juga:

Bisa Pertahankan Elektabilitas Golkar, Upaya 'Kudeta' Airlangga Hartarto Dinilai Aneh

Irwan Kurniawan sebagaimana dilansir Antara mengatakan jika ada pengurus atau pembantu atau pelengkap organisasi yang dianggap tidak lagi bisa bekerjasama, maka sudah sewajarnya akan diganti dengan orang lain.

"Pertanyaannya kenapa harus ada mosi tidak percaya atau sejenisnya? Kelompok itu seolah ingin membuat keputusan organisasi tanpa melibatkan ketua umum selaku pemegang hak mandat," ujar Irwan.

Dia menekankan pengangkatan ketua umum dilaksanakan oleh majelis tertinggi, maka pertanggungjawaban atas apa yang sudah dikerjakan ketua umum sepatutnya dilakukan di hadapan majelis tertinggi.(*)

Baca Juga:

Mulai Digoyang, Pengamat Nilai Kepemimpinan Airlangga Hartarto di Golkar Kurang Mengakar