Air PAM Masih Ada Cacing, DPRD DKI Setujui Anggaran PDAM Rp516 Miliar

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 28 November 2019
 Air PAM Masih Ada Cacing, DPRD DKI Setujui Anggaran PDAM Rp516 Miliar

Pembahasan anggaran ABPD DKI 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (27/11) (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPRD DKI Jakarta menyetujui dana anggaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Jaya sebesar Rp 516.700.000.000 atau Rp 516 miliar dalam KUA-PPAS tahun 2020.

Pembahasan anggaran PDAM yang berlangsung di lantai 3 DPRD DKI, Jakarta Pusat berjalan alot lantaran banyak pandangan dan instruksi dari anggota dewan saat rapat badan anggaran (Banggar) lanjutan KUA-PPAS ini.

Baca Juga:

Hadapi Kemarau, PAM Jaya Jamin Tarif Air Bersih Tidak Naik

Sebab sejumlah anggota DPRD menganggap dana sebesar Rp 516 miliar itu sangat besar sedangkan saat ini PDAM belum maksimal untuk menyalurkan air bersih kepada warga Jakarta.

"Pada waktu itu dijanjikan sebenarnya sampai di rumah itu sudah betul-betul sesuai namanya air minum konsekuensinya seluruh pipa ganti, tapi apa yang terjadi sampai hari ini tetap saja tidak layak minum," tegas anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Pantas Nainggolan.

PDAM Jaya dapat alokasi dana sekitar 516 miliar dari ABPD DKI 2020
Gedung PAM Jaya (Foto: MP/Novriadi Sitompul)

Kemudian Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmuda juga tak setuju dengan nilai dana PDAM sebesar Rp 516 miliar. Ia lebih setuju anggaran perusahaan air minum itu dianggarkan Rp 240.000.000.000 atau Rp 240 miliar pada 2020.

Angka itu ia pilih karena kesepakatan pada pagi tadi dengan anggota Banggar bahwa anggaran yang disepakati adalah Rp 240 miliar.

"Kesepakatan rapat pagi tadi saya setuju anggaran (PDAM) Rp 240 miliar," jelas dia.

Tapi ada sejumlah anggota Banggar yang setuju dengan anggaran PDAM senilai Rp 516 miliar dalam APBD 2020.

Lauw Siegvrieda anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP setuju dana anggaran PDAM sebesar Rp 516 miliar untuk pembenahan penyaluran air bersih pada warga DKI. Sebab kata Rieda panggilan akrabnya masih ada cacing dalam air PAM.

"Jadi saya ingin menyampaikan betul-betul minta tolong kepada pak Direktur PDAM (Priyatno Bambang Hernowo) perjuangkan lah untuk air bersih, itu ada air PAM juga masih ada cacingnya bayangin," papar dia.

Tapi dengan anggaran Rp 516 miliar ini, lanjut dia, PDAM harus bekerja dengan baik memberikan air bersih pada masyarakat Jakarta.

"Tolong kalau betul betul memang sesuai untuk kepentingan masyarakat saya setuju- saja (Rp 516 miliah) kalau tidak ada air bersih saya udak-udak," lanjut dia.

Ketua Fraksi PAN DPRD DKI, Lukmanul Hakim juga setuju dengan nilai anggaran PDAM Jaya sebesar Rp 516 miliar. Dengan nilai itu PDAM bisa berbenah.

"Saya juga berpendapat dengan ibu Rieda tadi, saya tinggal di Barat pipa-pipa di Barat jangan ada cacing pak, jadi saya setuju Rp 516 miliar," jelas dia.

Baca Juga:

Kemarau Panjang, Stok Air Bersih Ibu Kota Aman

Sudah menampung dan mendengarkan pandangan dari anggota, Ketua Banggar Prasetyo Edi Marsudi akhirnya menyetujui anggaran PDAM sebesar Rp 516 miliar.

"Saya putuskan anggaran PDAM sebesar Rp 516 miliar," kata Prasetyo sambil mengetuk palu.(Asp)

Baca Juga:

Penyediaan Air Bersih, Pemprov DKI Kerja Sama Pemkab Tangerang

#PDAM Jakarta #APBD DKI #DPRD DKI Jakarta #Stok Air Bersih Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Persoalan tersebut bermula ketika pembahasan APBD 2026 dilakukan pada 2025. Saat itu, besaran UMP Jakarta 2026 belum ditetapkan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Kekurangan Gaji 10 Bulan PJLP DKI Jakarta Janji Dibayarkan Akhir Oktober
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
DPRD DKI dan TAPD menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp 79,56 triliun. Layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan bansos tetap dijaga.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Perubahan APBD DKI 2026 Disepakati Rp79,56 Triliun, Layanan Dasar Tetap Dijaga
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Gubernur DKI Pramono Anung menargetkan pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas dimulai Januari 2027 dan rampung pada Agustus 2028.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Pramono: Pembangunan LRT Manggarai-Dukuh Atas Dimulai Paling Lambat Januari 2027
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Bagikan