Ahok Seharusnya Dituntut Maksimal Karena Beberapa Hal Ini

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 20 April 2017
Ahok Seharusnya Dituntut Maksimal Karena Beberapa Hal Ini

Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Ahok mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Kamis (20/4). (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakkir mengatakan ada beberapa hal yang seharusnya membuat jaksa dapat menuntut terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan tuntutan maksimal.

Menurut Muzakkir, tuntutan jaksa terhadap terdakwa dalam sidang pembacaan tuntutan terlalu ringan dan tidak sesuai dengan pasal yang dijeratkan.

"Jika Jaksa menganggap dakwaannya benar 156a dan 156 semestinya ada dua tindak pidana yang terbukti. Penghinaan golongan dan penodaan agama. Oleh sebab itu, hukumannya digabung," terangnya kepada merahputih.com, Kamis (20/4).

Selanjutnya, kata Muzakkir, Jaksa semestinya mempertimbangkan apakah terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakuinya.

"Jika dilihat dari history itu, terdakwa yakin tidak berbuat itu. Terdakwa sudah minta maaf, tapi bukan konten dakwaan. Justru minta maaf karena menggangu ketertiban dan ketentraman. Artinya, terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Kalau itu terjadi, itu faktor memberatkan, bukan meringankan," terangnya.

Faktor lain yang bikin Ahok seharusnya dituntut maksimal adalah tidak melakukan pengulangan perbuatan yang sama.

"Mesti dimonitor karena terdakwa tidak ditahan, apakah terdakwa selama proses persidangan, apakah terdakwa melakukan perbuatan pengulangan atau tidak. Tapi menurut laporan, ada lagi dugaan penodaan yang sama. Ini juga jadi pertimbangan," imbuhnya.

Terakhir, dampak kerugian yang ditimbulkan terdakwa.

"Dalam tindak pidana penghinaan itu, bukan ukuran fisik tapi psikis artinya tidak tampak, bukan kerugian materiel tapi imateriil. Membuat sesuatu itu ternoda, oleh sebab itu ukuran itu harus dipertimbangkan juga karena itu terkait sikap dan ucapan," pungkasnya.

Sehubungan dengan tuntutan Ahok yang dinilai ringan, Muzakkir mengingatkan bahwa hakim boleh memutuskan di luar tuntutan jaksa.

"Terkait kewenangan hakim, hakim boleh memutuskan karena dia yang memeriksa secara objektif, apakah ikut ketentuan jaksa atau tidak. Artinya tidak berpatokan kepada tuntutan jaksa. Tapi bisa juga lebih dari pada itu. Hakim bisa memutuskan di atas tuntutan jaksa, bisa," pungkasnya. (Fdi)

Baca juga berita terkait tuntutan terhadap Ahok dalam artikel: Ahok Dituntut Ringan, GNPF MUI Adukan Jaksa Ke Komisi Kejaksaan

#Basuki Tjahaja Purnama #Sidang Ahok
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merombak struktur dewan pengawas dan komisaris BUMD dan mengangkat sejumlah orang dekatnya.
Frengky Aruan - Kamis, 21 Agustus 2025
Belum Tertarik Jabat Komisaris BUMD DKI, Ahok: Enakan Begini, Free Man
Indonesia
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Ahok singgung soal polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Bertemu Gubernur Pramono, Ahok Ngobrol soal Pajak Bumi dan Bangunan
Indonesia
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Ahok juga menyinggung soal uang pajak.
Frengky Aruan - Rabu, 20 Agustus 2025
Tak Persoalkan Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta, Ahok: Asalkan Bekerja Profesional
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Mantan Komisaris Utama Pertamina, Ahok, menyinggung nama Jokowi dalam kasus korupsi Pertamina. Namun, apakah berita ini benar?
Soffi Amira - Selasa, 05 Agustus 2025
[HOAKS atau FAKTA]: Ahok Singgung Nama Jokowi dalam Kasus Korupsi Pertamina
Indonesia
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Ahok diperiksa atas kasus korupsi lahan di Cengkareng. Namun, ia mengaku tak tahu secara detail mengenai dugaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Bagikan