Ahok Calon Kuat Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru, KSP: Dia Punya Succes Story

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 07 Maret 2020
Ahok Calon Kuat Badan Otorita Ibu Kota Negara Baru, KSP: Dia Punya Succes Story

Komisaris Utama Pertamina Ahok (tengah) bersalaman dengan Presiden Jokowi. (Foto: instagram.com/basukibtp)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kantor Staf Kepresidenan menilai, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dinilai cocok masuk kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Timur. Sebab, ia memiliki rekam jejak baik dalam memimpin ibu kota.

"Saya kira nama Pak Ahok bukan lagi sesuatu yang mengherankan karena beliau saja pernah menjadi gubernur, punya track record dalam mengelola sebuah apa namanya itu ibu kota ya," kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian, usai menghadiri diskusi MNC Trijaya di Jakarta Pusat, Sabtu (7/3).

Baca Juga:

Pernah Pimpin Jakarta, Ahok Dinilai Cocok jadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota

Menurutnya, Ahok banyak menelurkan cerita sukses ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Oleh karenanya, kata dia, tak heran Ahok terpilih sebagai kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Negara baru.

"Jadi ada succes story-nya, kita tahu bersama, jadi saya kira nama itu tidak membuat kita heran ya, karena apa, karena memang ada kompetensinya begitu, jadi bukan sembarangan ya," ujarnya.

Diskusi Polemik MNCTrijaya bertajuk "WNI ISIS Dipulangkan atau Dilupakan?", di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3). (Foto: MP/Kanugrahan)
Diskusi Polemik MNCTrijaya bertajuk "WNI ISIS Dipulangkan atau Dilupakan?", di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta Pusat, Sabtu (7/3). (Foto: MP/Kanugrahan)

Donny mengatakan, ada kisah sukses yang telah ditorehkan oleh Ahok.

"Kita tahu bersama jadi saya kira nama itu tidak membuat kita heran ya karena memang ada kompetensinya. Jadi bukan sembarangan," ujarnya.

Baca Juga:

Ahok Disebut Calon Kuat Ketua Otorita Ibu Kota Baru

Meski begitu, Donny menyebut sosok yang dipilih menjadi Kepala Badan Otorita Ibu Kota masih dalam pembahasan dan belum diputuskan. Dia menyebut masyarakat mesti menunggu keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya membenarkan kabar bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masuk dalam bursa kandidat pimpinan Badan Otorita Ibu Kota Baru.

"Kandidatnya ada banyak, satu Pak Bambang Brodjonegoro, dua Pak Ahok, tiga Pak Tumiyono, empat Pak Azwar Anas," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

Ahok Ditolak Jadi Kepala Badan Otoritas Ibu Kota Oleh Kelompok yang Belum Move On?

#Pemindahan Ibu Kota #Basuki Tjahaja Purnama
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Berita Foto
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Suasana kepadatan lalu-lintas di Kawasan Simpang Susun Semanggi, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu (13/5/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 13 Mei 2026
Gubernur DKI Pramono Anung: Jakarta Tetap Ibu Kota Negara Sebelum Terbit Keppres
Indonesia
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Sejauh ini, tim penyidik Jampidsus Kejagung menetapkan 18 tersangka yang berasal dari jajaran petinggi BUMN, perusahaan rekanan, hingga pengusaha swasta kenamaan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 01 Februari 2026
Pengamat Nilai Kesaksian Ahok Bongkar Borok Tata Kelola Pertamina 2013-2024, Kejaksaan Harus Tindaklanjuti
Indonesia
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Dalam kesempatan tersebut, Ahok juga merespons dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) yang menyebut adanya kerugian negara fantastis mencapai Rp285 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Ahok 'Nyanyi' di Sidang Tipikor Dugaan Korupsi Pertamina, Sebut Laporan BPK dan BPKP Bersih dari Penyimpangan
Indonesia
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Negara diperkirakan menanggung kerugian total mencapai Rp285,18 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 27 Januari 2026
Candaan Ahok Pecahkan Suasana Sidang Korupsi Pertamina yang Tegang
Indonesia
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Selain kantor legislatif, Wapres juga meninjau rencana pembangunan gedung Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 01 Januari 2026
Wapres Gibran Kejar Target Pusat Kelembagaan IKN Selesai Tahun 2027
Indonesia
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Penguasaan lahan yang terlampau lama berpotensi menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Indonesia
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Pramono berharap hal itu tak terjadi.
Dwi Astarini - Minggu, 16 November 2025
Gubernur DKI Jakarta Pramono Tanggapi Pernyataan Ahok Monas akan Kebanjiran jika Tanggul Laut Mutiara Jebol
Indonesia
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Qodari pernah menjelaskan bahwa IKN akan mulai berfungsi sebagai pusat operasional pemerintahan setelah semua fasilitas eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai dibangun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 November 2025
DPR Bakal Kawal IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2028 Sesuai Perpres 79/2025
Indonesia
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Nama Ahok diseret-seret oleh tersangka mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto sebagai pihak yang bertanggung jawab.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Tersangka Sebut Ahok Terlibat Korupsi LNG Pertamina, Ini Reaksi KPK
Indonesia
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Kalau sikap Golkar kan sebetulnya dari awal ketika ada rencana pemindahan Ibu Kota ke IKN itu kan kita memang mendukung penuh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 September 2025
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
Bagikan