Ahmad Syaikhu Pikir-Pikir Lagi Lepas DPR Demi Jabatan Wagub yang Belum Pasti
Politisi PKS yang juga Cawagub DKI Jakarta Ahmad Syaikhu (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Ahmad Syaikhu salah satu kandidat cagub menyatakan tidak terlalu tertarik dengan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengingat dirinya bakal melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak mau berjudi untuk jabatan wagub yang diakuinya belum tentu dimandatkan kepada dirinya. Sebab, PKS selalu partai pengusung mengajukan dua nama ke DPRD DKI Jakarta yakni dirinya dan Agung Yulianto.
Meski demikian, Ahmad Syaikhu berharap proses pemilihan Wagub DKI bisa dipercepat sehingga ada kepastian terkait pengganti Sandiaga Uno.
"Ya mudah-mudahanlah itu teman-teman di Dewan bisa cepat menyelesaikan pansus," kata Syaikhu di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).
Sebagaimana diketahui pada Pemilu 2019, mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu maju sebagai caleg DPR dari PKS untuk Dapil Jawa Barat VII. Dan berdasarkan perhitungan, Syaikhu lolos sebagai anggota legislatif pusat dengan total perolehan suara 147.573.
BACA JUGA: Wapres Jusuf Kalla Minta Masyarakat Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh
Pengamat Politik Desak Prabowo Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan 22 Mei
Dengan posisinya sebagai anggota DPR terpilih, ia berharap proses pemilihan wagub DKI Jakarta dipercepat sehingga bisa mundur dari DPR.
"Kalau pemilihan sebelum 1 Oktober ya enggak ada alasan juga untuk saya mundur kan. Tapi kan belum dilantik DPR RI," cetusnya.
Namun saat ditanya mana yang akan dipilihnya diantara kursi parlemen dan wakil guberbur, jawaban Ahmad Syaikhu belum memberikan jawaban kepastian. Ia pun menyerahkan proses cawagub kepada Pansus.
"Ya kita serahkan saja ke pansus gimana baiknya. Kan sudah diini kan, nah tanyain ke pansus. Kalau saya ikutan saja ikut mekanisme yang dibuat," tutup Ahmad Syaikhu.(Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pasca-Putusan MKD, Gerindra Pastikan Rahayu Saraswati Tetap Jabat Wakil Ketua Komisi VII DPR
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer
Usulan PPPK Diangkat Jadi PNS Dapat Dukungan dari DPR: Demi Kesejahteraan dan Karier yang Pasti
Hari Santri Jadi Momen Krusial! Pemerintah Diingatkan Agar Pendidikan Keagamaan Tidak Terlupakan dalam Revisi UU Sisdiknas
Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT
DPR Sebut 'Gimmick' AMDK Berlabel 'Air Pegunungan' Bentuk Pelecehan Kedaulatan Negara, Menteri Jangan Hanya Mengimbau Masyarakat
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat