Headline

Ahmad Syaikhu Pikir-Pikir Lagi Lepas DPR Demi Jabatan Wagub yang Belum Pasti

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 24 Mei 2019
 Ahmad Syaikhu Pikir-Pikir Lagi Lepas DPR Demi Jabatan Wagub yang Belum Pasti

Politisi PKS yang juga Cawagub DKI Jakarta Ahmad Syaikhu (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ahmad Syaikhu salah satu kandidat cagub menyatakan tidak terlalu tertarik dengan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengingat dirinya bakal melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak mau berjudi untuk jabatan wagub yang diakuinya belum tentu dimandatkan kepada dirinya. Sebab, PKS selalu partai pengusung mengajukan dua nama ke DPRD DKI Jakarta yakni dirinya dan Agung Yulianto.

Meski demikian, Ahmad Syaikhu berharap proses pemilihan Wagub DKI bisa dipercepat sehingga ada kepastian terkait pengganti Sandiaga Uno.

"Ya mudah-mudahanlah itu teman-teman di Dewan bisa cepat menyelesaikan pansus," kata Syaikhu di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

PKS dan Gerindra selaku partai pengusung Cawagub DKI Jakarta
Pertemuan pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) sore. Foto: MP/Asropih

Sebagaimana diketahui pada Pemilu 2019, mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu maju sebagai caleg DPR dari PKS untuk Dapil Jawa Barat VII. Dan berdasarkan perhitungan, Syaikhu lolos sebagai anggota legislatif pusat dengan total perolehan suara 147.573.

BACA JUGA: Wapres Jusuf Kalla Minta Masyarakat Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh

Pengamat Politik Desak Prabowo Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan 22 Mei

Dengan posisinya sebagai anggota DPR terpilih, ia berharap proses pemilihan wagub DKI Jakarta dipercepat sehingga bisa mundur dari DPR.

"Kalau pemilihan sebelum 1 Oktober ya enggak ada alasan juga untuk saya mundur kan. Tapi kan belum dilantik DPR RI," cetusnya.

Namun saat ditanya mana yang akan dipilihnya diantara kursi parlemen dan wakil guberbur, jawaban Ahmad Syaikhu belum memberikan jawaban kepastian. Ia pun menyerahkan proses cawagub kepada Pansus.

"Ya kita serahkan saja ke pansus gimana baiknya. Kan sudah diini kan, nah tanyain ke pansus. Kalau saya ikutan saja ikut mekanisme yang dibuat," tutup Ahmad Syaikhu.(Asp)

#Ahmad Syaikhu #Wakil Gubernur DKI Jakarta #PKS #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Kelompok masyarakat pengguna produk PSO merupakan prioritas utama perlindungan ekonomi dari hantaman inflasi global
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
Pertamina-Kementerian ESDM Bakal Dimintai Keterangan Soal Lonjakan Harga Pertamax
Indonesia
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Kementerian HAM sejatinya mengajukan kebutuhan total sebesar Rp3,982 triliun, namun otoritas fiskal hanya menyetujui pagu indikatif sebesar Rp728,1 miliar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Endus Kejanggalan Dana Kementerian HAM, Tantang Transparansi Penggunaan Uang Rakyat
Indonesia
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Aturan terkini turut merombak total struktur Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
DPR Janji UU Kepolisian Terbaru Bikin Wajah Polri Bebas Citra Negatif
Indonesia
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Akurasi data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) menjadi persoalan utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 Juni 2026
BPJS Kesehatan Jebol Rp 2 Triliun Sebulan, DPR Bongkar Carut Marut Data PBI Kemensos
Indonesia
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Daniel Johan juga mengingatkan potensi serangan hama kuat saat kondisi lahan kering berlebihan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
El Nino Bakal Menggila Hingga Paruh Kedua 2026, Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Kekeringan
Indonesia
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Sayangnya, regulasi teknis pembagian keuntungan tersebut belum memiliki aturan turunan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Juni 2026
DPR Tuntut Evaluasi Total Skema Kenaikan Tarif Jalan Tol Berkala Setiap Dua Tahun
Indonesia
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan difokuskan pada penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
DPR dan Pemerintah Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Institusi kepolisian harus terlindungi dari intervensi politik maupun pengaruh kelompok oligarki.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 07 Juni 2026
Politikus PDIP Ingin Mekanisme Pengawasan di RUU Kepolisian Diperkuat
Indonesia
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Pergantian Dadan Hindayana dengan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN, dinilai sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto dalam mengevaluasi para pembantunya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 05 Juni 2026
Pergantian Kepala BGN Harus Jadi Jalan Perbaikan Program Makan Bergisi Gratis
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan pendapat akhir ke Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Juni 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU P2SK Menjadi UU P2SK
Bagikan