Headline

Ahmad Syaikhu Pikir-Pikir Lagi Lepas DPR Demi Jabatan Wagub yang Belum Pasti

Eddy FloEddy Flo - Jumat, 24 Mei 2019
 Ahmad Syaikhu Pikir-Pikir Lagi Lepas DPR Demi Jabatan Wagub yang Belum Pasti

Politisi PKS yang juga Cawagub DKI Jakarta Ahmad Syaikhu (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ahmad Syaikhu salah satu kandidat cagub menyatakan tidak terlalu tertarik dengan posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta mengingat dirinya bakal melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu tak mau berjudi untuk jabatan wagub yang diakuinya belum tentu dimandatkan kepada dirinya. Sebab, PKS selalu partai pengusung mengajukan dua nama ke DPRD DKI Jakarta yakni dirinya dan Agung Yulianto.

Meski demikian, Ahmad Syaikhu berharap proses pemilihan Wagub DKI bisa dipercepat sehingga ada kepastian terkait pengganti Sandiaga Uno.

"Ya mudah-mudahanlah itu teman-teman di Dewan bisa cepat menyelesaikan pansus," kata Syaikhu di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (24/5).

PKS dan Gerindra selaku partai pengusung Cawagub DKI Jakarta
Pertemuan pengurus DPD Partai Gerindra DKI Jakarta dan DPW PKS DKI Jakarta di kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (5/11) sore. Foto: MP/Asropih

Sebagaimana diketahui pada Pemilu 2019, mantan Wakil Wali Kota Bekasi itu maju sebagai caleg DPR dari PKS untuk Dapil Jawa Barat VII. Dan berdasarkan perhitungan, Syaikhu lolos sebagai anggota legislatif pusat dengan total perolehan suara 147.573.

BACA JUGA: Wapres Jusuf Kalla Minta Masyarakat Bedakan Pengunjuk Rasa dan Perusuh

Pengamat Politik Desak Prabowo Bertanggung Jawab Atas Kerusuhan 22 Mei

Dengan posisinya sebagai anggota DPR terpilih, ia berharap proses pemilihan wagub DKI Jakarta dipercepat sehingga bisa mundur dari DPR.

"Kalau pemilihan sebelum 1 Oktober ya enggak ada alasan juga untuk saya mundur kan. Tapi kan belum dilantik DPR RI," cetusnya.

Namun saat ditanya mana yang akan dipilihnya diantara kursi parlemen dan wakil guberbur, jawaban Ahmad Syaikhu belum memberikan jawaban kepastian. Ia pun menyerahkan proses cawagub kepada Pansus.

"Ya kita serahkan saja ke pansus gimana baiknya. Kan sudah diini kan, nah tanyain ke pansus. Kalau saya ikutan saja ikut mekanisme yang dibuat," tutup Ahmad Syaikhu.(Asp)

#Ahmad Syaikhu #Wakil Gubernur DKI Jakarta #PKS #DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Lalu Hadrian menegaskan bahwa hambatan pendidikan di Papua memang nyata adanya
Angga Yudha Pratama - 54 menit lalu
Desak Negara Hadir Selamatkan Pendidikan 700 Ribu Anak Papua
Indonesia
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Pengawasan ketat di gerbang negara menjadi kunci utama untuk menjaga kondusivitas
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPR Minta Imigrasi Plototin WNA Jelang Nataru Biar Enggak Kecolongan Pelanggaran Administrasi Hingga Narkoba
Indonesia
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Legislator dari Fraksi PKB tersebut mendesak agar tim bentukan Presiden nantinya tidak terjebak dalam birokrasi yang lamban
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bentukan Prabowo Diharap Jadi Juru Selamat Korban Banjir Sumatra
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Selain gelombang tinggi, bibit siklon tropis 93S juga berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
DPR Ingatkan Pemerintah Bersiap Hadapi Siklon Tropis 93S di Wilayah Timur Indonesia
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Lasarus juga menyoroti fakta bahwa negara telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk pemenuhan peralatan dan kebutuhan operasional BMKG
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
DPR Desak BMKG Lakukan Pembenahan Total untuk Kirim Peringatan Dini Sampai ke Pelosok
Indonesia
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia sering disebut sebagai negara dengan istilah supermarket bencana
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
DPR Minta Riset Kebencanaan Harus 'Membumi', Kesiapsiagaan Bencana Melalui Pendidikan dan Riset
Indonesia
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Komisi IV siap memberikan dukungan politik agar persoalan ini dapat diselesaikan melalui aksi nyata
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 06 Desember 2025
DPR Sentil Kemenhut Soal Loyonya Penegakan Hukum Kehutanan, Taubat Ekologi Bisa Jadi Solusi
Bagikan