Adu Rayu 3 Koalisi: Pilih Keberlanjutan atau Perubahan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 15 Agustus 2023
Adu Rayu 3 Koalisi: Pilih Keberlanjutan atau Perubahan

Ilustrasi - Calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. (ANTARA/Naufal Ammar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Konstelasi politik Indonesia semakin dinamis menjelang pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 pada 19 Oktober 2023.

Deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar membuat peta koalisi semakin jelas.

Dengan dukungan dua partai tersebut, maka sudah terbentuk tiga koalisi, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP), dan Koalisi PDI Perjuangan (PDIP).

Baca Juga:

PAN dan Golkar Merapat Prabowo, Peta Koalisi Pemerintah Berubah

Direktur Eksekutif Ethical Politics Hasyibulloh Mulyawan menilai, bergabungnya PAN dan Golkar ke KIR, maka ada dua koalisi yang mengusung narasi "keberlanjutan".

"Jika kita lihat, bergabungnya PAN dan Golkar bersama Gerindra dan PKB secara tidak langsung mengukuhkan koalisi yang sama-sama mengusung keberlanjutan pembangunan era Jokowi," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/8).

Hal ini berbeda dengan KPP yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres dengan menggaungkan narasi "perubahan".

Pria yang karib disapa Iwan ini menjelaskan, dengan adanya dua koalisi yang mengusung narasi keberlanjutan, maka keduanya harus memiliki identitas narasi dan program yang jelas.

Di sisi lain, Iwan menuturkan, dengan adanya dua koalisi mengusung narasi yang sama, hal itu sangat menguntungkan pemerintahan Jokowi.

"Tentu narasi keberlanjutan dari dua koalisi menguntungkan Jokowi, namun seberapa besar efek elektoral ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh masing-masing partai dalam dua Koalisi tersebut," sambungnya.

Baca Juga:

Golkar dan PAN Dukung Prabowo Subianto Sesuai Skenario Koalisi Besar, Ada Arahan Jokowi

Adapun tiga poros koalisi saat ini. KIR berisi Gerindra, PKB, PAN, Golkar, PBB. Sementara, koalisi PDIP isinya PDIP, PPP, Hanura, Perindo. Sedangkan KKP ada NasDem, Demokrat dan PKS.

Selain soal capres, pertarungan perebutan kursi RI 2 juga memanas.

Sejumlah nama politikus dan pejabat digadang-gadang akan menjadi bakal calon wakil presiden.

Mereka adalah Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga Gibran Rakabuming Raka.

"Melihat nama-nama dalam bursa calon yang menghiasi media, bukan tak mungkin muncul kuda hitam," ujar Iwan.

Menurut Iwan, siapa pun pasangan capres-cawapres yang akan diusung harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Dengan mempertimbangkan bonus demografi dan diskusi era digital di hampir semua lini kehidupan, utamanya pasca-pandemi, " pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Tak Masalah PPP Keluar dari Koalisi Jika Ngotot Sandiaga Cawapres Ganjar

#Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Bagikan