Adu Rayu 3 Koalisi: Pilih Keberlanjutan atau Perubahan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 15 Agustus 2023
Adu Rayu 3 Koalisi: Pilih Keberlanjutan atau Perubahan

Ilustrasi - Calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. (ANTARA/Naufal Ammar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Konstelasi politik Indonesia semakin dinamis menjelang pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 pada 19 Oktober 2023.

Deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar membuat peta koalisi semakin jelas.

Dengan dukungan dua partai tersebut, maka sudah terbentuk tiga koalisi, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP), dan Koalisi PDI Perjuangan (PDIP).

Baca Juga:

PAN dan Golkar Merapat Prabowo, Peta Koalisi Pemerintah Berubah

Direktur Eksekutif Ethical Politics Hasyibulloh Mulyawan menilai, bergabungnya PAN dan Golkar ke KIR, maka ada dua koalisi yang mengusung narasi "keberlanjutan".

"Jika kita lihat, bergabungnya PAN dan Golkar bersama Gerindra dan PKB secara tidak langsung mengukuhkan koalisi yang sama-sama mengusung keberlanjutan pembangunan era Jokowi," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/8).

Hal ini berbeda dengan KPP yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres dengan menggaungkan narasi "perubahan".

Pria yang karib disapa Iwan ini menjelaskan, dengan adanya dua koalisi yang mengusung narasi keberlanjutan, maka keduanya harus memiliki identitas narasi dan program yang jelas.

Di sisi lain, Iwan menuturkan, dengan adanya dua koalisi mengusung narasi yang sama, hal itu sangat menguntungkan pemerintahan Jokowi.

"Tentu narasi keberlanjutan dari dua koalisi menguntungkan Jokowi, namun seberapa besar efek elektoral ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh masing-masing partai dalam dua Koalisi tersebut," sambungnya.

Baca Juga:

Golkar dan PAN Dukung Prabowo Subianto Sesuai Skenario Koalisi Besar, Ada Arahan Jokowi

Adapun tiga poros koalisi saat ini. KIR berisi Gerindra, PKB, PAN, Golkar, PBB. Sementara, koalisi PDIP isinya PDIP, PPP, Hanura, Perindo. Sedangkan KKP ada NasDem, Demokrat dan PKS.

Selain soal capres, pertarungan perebutan kursi RI 2 juga memanas.

Sejumlah nama politikus dan pejabat digadang-gadang akan menjadi bakal calon wakil presiden.

Mereka adalah Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga Gibran Rakabuming Raka.

"Melihat nama-nama dalam bursa calon yang menghiasi media, bukan tak mungkin muncul kuda hitam," ujar Iwan.

Menurut Iwan, siapa pun pasangan capres-cawapres yang akan diusung harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Dengan mempertimbangkan bonus demografi dan diskusi era digital di hampir semua lini kehidupan, utamanya pasca-pandemi, " pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Tak Masalah PPP Keluar dari Koalisi Jika Ngotot Sandiaga Cawapres Ganjar

#Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Beredar informasi yang menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan menduetkan Gibran-Kaesang di Pilpres 2029. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 28 Januari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jokowi Berwasiat Agar Gibran dan Kaesang Jadi Pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2029
Indonesia
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Mensesneg, Prasetyo Hadi, merespons usulan soal e-voting Pilkada. Ia meminta hal itu membutuhkan kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Respons Usulan E-Voting Pilkada, Sebut Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Mensesneg, Prasetyo Hadi mengatakan, tidak wacana pemilihan Presiden lewat MPR. Pilpres akan tetap dipilih langsung oleh rakyat.
Soffi Amira - Senin, 19 Januari 2026
Istana Bantah Isu Pemilihan Presiden Lewat MPR, Pastikan Tetap Dipilih Rakyat
Indonesia
Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Gerakan Rakyat harus mengurus surat domisili tiap-tiap kantor partai, menetapkan kuota perempuan sebanyak 30 persen
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Januari 2026
 Gerakan Rakyat Deklarasi Jadi Partai, Daftar Februari 2026
Indonesia
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
PDIP memilih tema Satyam Eva Jayate, dengan sub tema Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Januari 2026
PDIP Gelar Rakarnas 10 -12 Januari, Ini Tema dan Agenda Yang Dibahas
Indonesia
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Hanya 53,3 persen publik percaya partai politik bekerja untuk kepentingan rakyat, sementara 39,3 persen menyatakan tak percaya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Mayoritas Pemilih Partai Politik Tolak Pilkada Dipilih DPRD
Indonesia
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Rifqi membuka peluang dilakukannya kodifikasi atau penyatuan hukum pemilu dan pilkada
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Indonesia
ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
ICW mencatat, sepanjang 2010–2024 terdapat 545 anggota DPRD yang terjerat kasus korupsi
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 31 Desember 2025
 ICW Tolak Kepala Daerah Dipilih DPRD, Rugikan Demokrasi dan Fasilitasi Politik Transaksional
Indonesia
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Sebanyak 102 kota kecil melakukan pemungutan suara pada fase pertama pemilihan. Fase kedua dan ketiga akan diadakan pada 11 dan 25 Januari,
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Desember 2025
Junta Gelar Pemilu Pertama Sejak Kudeta Militer Pada 2021
Berita
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Pria yang akrab disapa Pram itu pun mengaku tidak peduli jika ia dikritik terkait keputusannya untuk membersihkan spanduk dan bendera partai di Jakarta.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Desember 2025
Pramono Perintahkan 2 Hari Setelah Acara Bendera dan Spanduk Partai Harus Diturunkan
Bagikan