Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Adu Rayu 3 Koalisi: Pilih Keberlanjutan atau Perubahan

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 15 Agustus 2023
Adu Rayu 3 Koalisi: Pilih Keberlanjutan atau Perubahan

Ilustrasi - Calon Presiden Republik Indonesia pada Pilpres 2024. (ANTARA/Naufal Ammar)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Konstelasi politik Indonesia semakin dinamis menjelang pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) 2024 pada 19 Oktober 2023.

Deklarasi dukungan terhadap Prabowo Subianto oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar membuat peta koalisi semakin jelas.

Dengan dukungan dua partai tersebut, maka sudah terbentuk tiga koalisi, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), Koalisi Persatuan untuk Perubahan (KPP), dan Koalisi PDI Perjuangan (PDIP).

Baca Juga:

PAN dan Golkar Merapat Prabowo, Peta Koalisi Pemerintah Berubah

Direktur Eksekutif Ethical Politics Hasyibulloh Mulyawan menilai, bergabungnya PAN dan Golkar ke KIR, maka ada dua koalisi yang mengusung narasi "keberlanjutan".

"Jika kita lihat, bergabungnya PAN dan Golkar bersama Gerindra dan PKB secara tidak langsung mengukuhkan koalisi yang sama-sama mengusung keberlanjutan pembangunan era Jokowi," ujarnya di Jakarta, Selasa (15/8).

Hal ini berbeda dengan KPP yang mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres dengan menggaungkan narasi "perubahan".

Pria yang karib disapa Iwan ini menjelaskan, dengan adanya dua koalisi yang mengusung narasi keberlanjutan, maka keduanya harus memiliki identitas narasi dan program yang jelas.

Di sisi lain, Iwan menuturkan, dengan adanya dua koalisi mengusung narasi yang sama, hal itu sangat menguntungkan pemerintahan Jokowi.

"Tentu narasi keberlanjutan dari dua koalisi menguntungkan Jokowi, namun seberapa besar efek elektoral ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh masing-masing partai dalam dua Koalisi tersebut," sambungnya.

Baca Juga:

Golkar dan PAN Dukung Prabowo Subianto Sesuai Skenario Koalisi Besar, Ada Arahan Jokowi

Adapun tiga poros koalisi saat ini. KIR berisi Gerindra, PKB, PAN, Golkar, PBB. Sementara, koalisi PDIP isinya PDIP, PPP, Hanura, Perindo. Sedangkan KKP ada NasDem, Demokrat dan PKS.

Selain soal capres, pertarungan perebutan kursi RI 2 juga memanas.

Sejumlah nama politikus dan pejabat digadang-gadang akan menjadi bakal calon wakil presiden.

Mereka adalah Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, Sandiaga Uno, Erick Thohir, hingga Gibran Rakabuming Raka.

"Melihat nama-nama dalam bursa calon yang menghiasi media, bukan tak mungkin muncul kuda hitam," ujar Iwan.

Menurut Iwan, siapa pun pasangan capres-cawapres yang akan diusung harus mampu menerjemahkan kebutuhan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Dengan mempertimbangkan bonus demografi dan diskusi era digital di hampir semua lini kehidupan, utamanya pasca-pandemi, " pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Tak Masalah PPP Keluar dari Koalisi Jika Ngotot Sandiaga Cawapres Ganjar

#Pemilu #Pilpres #Partai Politik
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Partai politik yang berada di barisan pemerintah menghormati semua pendapat dan pandangan yang berbeda. Karena itu, dia menilai posisi PDIP sebaiknya harus jelas.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
Puan Tegaskan Sikap PDIP Tidak Abu-Abu, Jelas!
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Ia menginstruksikan seluruh pengurus ORI yang menduduki jabatan struktural di Partai Buruh, mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan, segera menyampaikan surat pengunduran diri
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 26 Juni 2026
Sekjen Partai Buruh Mundur, Bawa Gerbong 1,3 Juta Anggota
Bagikan