Adian Desak Polri Usut Aktor di Balik Sindikat Saracen

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 24 Agustus 2017
Adian Desak Polri Usut Aktor di Balik Sindikat Saracen

Adian Napitupulu. (MP/Ponco Sulaksono)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu mendesak Polri mengusut tuntas sindikat Saracen yang kerap menyebarkan postingan ujaran kebencian bernuansa SARA di akun media sosial, termasuk mengusut pihak donatur maupun pemesan ujaran kebencian.

"Sampai tuntas bos, sampai siapa yang pakai, siapa yang bayar, iya dong. Biar kelar dong, jangan setengah-setengah terus buat rakyat bingung," ujar Adian di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

Menurut Adian, tak menutup kemungkinan sindikat Saracen dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik praktis seperti Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) dan Pemilihan Umum (Pemilu).

"Menurut gue bisa ada (kaitan dengan Pilkada dan Pemilu), bisa enggak. Polisi saja selidiki. Tapi menurut gue, tangkep dong yang ngorder," tegas Sekjen Persatuan Nasional Aktivis 98 (PENA 98) ini.

Ketika ditanya mengenai adanya sejumlah tokoh penting di struktur grup penyebar ujaran kebencian tersebut, Adian meminta Polri tak gentar mengusut keterlibatan mereka.

"Mau sepenting apa pun tokoh itu, lebih penting Indonesia. Jadi jangan mau Indonesia kalah hanya karena satu dua orang penting," pungkas Ketua Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) ini.

Polisi terus mendalami sindikat penyebar ujaran kebencian, Saracen. Bahkan, pihak kepolisian berencana mengundang pihak-pihak yang namanya tercantum di struktur organisasi tersebut.

Beredar sebuah laman berisi struktur organisasi Saracen. Sejumlah nama disebut dalam struktur organisasi yang dimuat pada laman berlatar belakang abu-merah.

Salah satu nama yang rencananya akan dimintai klarifikasinya adalah mantan pengacara First Travel Eggi Sudjana. Nama pengacara itu ada dalam struktur organisasi Saracen yang beredar di media sosial.

Dalam kasus ujaran kebencian ini, tiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni JAS 32; MFT, 43; dan SRN, 32. JAS selaku ketua dan bertugas merekrut anggota melalui unggahan provokatif sesuai tren isu SARA yang berkembang.

MFT sebagai koordinator media. Dia berperan menyebarkan ujaran kebencian dengan mengunggah foto yang telah disunting dan membagikan ulang di grup Saracen.

Sementara itu, SRN bertugas sebagai koordinator bidang wilayah. Dia berperan menyebarkan konten ujaran kebencian di akun pribadi dan grup Saracen. (Pon)

Berita lainnya baca juga di: Politisi PDIP: Gak Masuk Akal Ada Orang Yang Order Isu SARA

#Ujaran Kebencian #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Laporan masyarakat penting untuk membantu kepolisian mengungkap praktik pemerasan dan premanisme yang menyasar para pencari kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Kapolri Minta Pencari Kerja Laporkan Calo dan Pungli lewat 110
Berita
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Kronologi kasus penyadapan Prabowo terungkap. Empat perwira tinggi Polri jadi tersangka, 28 saksi diperiksa, hingga muncul dugaan makar.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Kronologi Lengkap Kasus Penyadapan Prabowo: Berawal dari Perintah Lisan hingga 4 Perwira Tinggi Polri Tersangka
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Bagikan