Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pendanaan dalam pemindahan ibu kota akan menggunakan APBN. Namun, tak seluruhnya menggunakan APBN melainkan hanya 19 persen dan sisanya adalah pendanaan dari investasi swasta dan BUMN.
"Perlu saya sampaikan kebutuhannya Rp 466 triliun. 19%-nya akan berasal dari APBN," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/8). Jika dihitung dari total biaya Rp466 triliun, angka 19% itu mencapai sekitar Rp88,5 triliun yang bakal diambil dari kas negara
Baca Juga:
Sempat Bocor & Diralat, Jokowi Akhirnya Pastikan Ibu Kota Negara Baru di Kaltim
Jokowi mengatakan, pendanaan mengandalkan APBN akan diupayakan lewat skema pengelolaan aset negara di Jakarta dan ibu kota yang baru. "Sisanya dari KPBU dan investasi swasta," katanya.
Adapun dana Rp 466 triliun tersebut di antaranya akan digunakan untuk pembangunan sejumlah gedung. Yang pertama berkaitan dengan fungsi utama, meliputi gedung legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta istana negara dan bangunan strategis TNI/Polri.
Berikutnya yang kedua adalah menyediakan fungsi pendukung, meliputi rumah dinas untuk ASN dan TNI/Polri, sarana pendidikan seperti gedung sekolah dan perguruan tinggi, sarana kesehatan dan lembaga pemasyarakatan.
Selanjutnya, yang ketiga biaya pemindahan ibu kota juga untuk penyediaan fungsi penunjang, meliputi sarana dan prasarana jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolah limbah dan lain sebagainya. Terakhir adalah biaya untuk pengadaan lahan
Ibu kota, kata Jokowi, harus pindah dari Jakarta. Alasan utamanya adalah karena beban Jakarta yang sudah begitu berat. Beban yang dimaksud adalah beban kemacetan, beban polusi, beban kepadatan penduduk, dan beban lainnya.
"Kenapa urgent sekarang? Kita tidak bisa terus-menerus beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat dalam hal kependudukan, kemacetan parah, polusi, dan air yang semakin buruk," kata Jokowi.
Baca Juga:
Nasib Sofyan Djalil di Kabinet Usai Langkahi Jokowi Umumkan Ibu Kota di Kaltim
Ralat Pernyataan Sofyan, Presiden Jokowi Ungkap Lokasi Ibu Kota Baru Masih Dikaji
Namun, lanjut Jokowi, besarnya beban Jakarta tersebut bukanlah salah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun memang secara alamiah, berbagai kondisi membuat Jakarta harus menopang beban yang semakin berat. Sehingga satu-satunya jalan yang mungkin ditempuh adalah memindahkan ibu kota.
"Ini bukan salah Pemprov Jakarta tapi beban yang diberikan ke Jakarta," tegas Jokowi. (Knu)
