9 Capres Jagoan PSI: Jenderal Andika Sampai Sri Mulyani, Minus Anies

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 24 Februari 2022
9 Capres Jagoan PSI: Jenderal Andika Sampai Sri Mulyani, Minus Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak masuk dalam daftar 9 kandidat Capres 2024 dari PSI. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha memutuskan batal maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Alasannya, dia sadar diri peluang menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia tipis sekali.

"Dengan penuh kesadaran, saya Giring Ganesha mengumumkan mundur dari pencalonan presiden Republik Indonesia," kata Giring, dalam konferensi pers daring, Kamis (24/2).

Baca Juga:

Giring Ganesha Mundur dari Pencapresan

Sebaliknya, Giring menegaskan PSI akan mengajukan sejumlah nama untuk menjadi kandidat calon presiden (Capres) dari partainya. Ada sembilan nama. Namun, nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga banyak digadang-gadang publik layak maju dalam Pilpres 2024 tidak ada dalam lis PSI.

Berikut urut Capres yang dijagokan PSI sesuai abjad, yakni Emil Dardak, Erick Thohir, Ganjar Pranowo, Mahfud Md, Andika Perkasa, Ridwan Kamil, TIto Karnavian, Najwa Shihab, dan Sri Mulyani.

Giring
Tangkapan layar Ketua Umum PSI Giring Ganesha saat membuka acara puncak HUT Ke-7 PSI. ANTARA/Tri Meilani Ameliya

Menurut Giring, kesembilan nama itu hasil dari rembuk rakyat yang dilakukan PSI saat mendengar aspirasi masyarakat Indonesia. Atas dasar temuan itu, PSI akan turun ke basis-basis partai untuk mensosialisasikan pendapat mereka tentang kesembilan kandidat itu.

"Semoga langkah PSI ini memberi langkah luas, InsyaAllah yang kita lakukan ini yang terbaik," harap Giring yang mengenakan kacamata ini.

Sebagai informasi, sembilan nama tersebut akan dipoling melalui situs rembuk rakyat online milik PSI selama sembilang bulan ke depan. Selain poling, PSI juga mempersilakan masyarakat untuk memberikan pandangan pribadinya dalam kolom jajak pendapat.

"Jajak pendapat akan kami mulai hari ini dan akan berakhir pada awal November 2022, perkembangan jajak pendapat bisa dimonitor melalui website dan kanal media sosial PSI," tutup mantan vokalis band Nidji ini. (Knu)

Baca Juga:

MK Tolak Gugatan Gatot Hingga Anggota DPD Terkait Presidential Threshold

#Pilpres 2024 #Pemilu #Partai Politik #PSI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
KAHMI Jaksel menyebutkan, bahwa kader PSI salah alamat jika sebut PAM Jaya menabrak aturan soal IPO.
Soffi Amira - Senin, 08 September 2025
IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan
Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Formappi berharap Partai memberikan langkah tegas dengan menghentikan penuh status mereka di DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Ahmad Sahroni cs Hanya ‘Diliburkan’ Sejenak dari Keanggotaan DPR, Pengamat: Ketika Situasi Mereda Mereka Bisa Aktif Lagi
Indonesia
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Aturan penonaktifan anggota DPR tertuang dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 September 2025
Pakar Hukum Tata Negara UI: Tidak Ada Aturan Nonaktif Anggota DPR
Bagikan