Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

80 Persen Susu Indonesia Ternyata Impor, DPR RI Desak Kementan Susun Aksi Nyata Sekarang Juga

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 10 April 2026
80 Persen Susu Indonesia Ternyata Impor, DPR RI Desak Kementan Susun Aksi Nyata Sekarang Juga

Ilustrasi. (Foto: Unsplash/Anita Jankovic)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Impor susu Indonesia masih mendominasi kebutuhan nasional hingga mencapai angka 80 persen, sementara produksi peternak lokal hanya mampu menyumbang 20 persen sisanya.

Tingginya ketergantungan ini berakar pada rendahnya populasi sapi perah, dampak berkelanjutan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta efisiensi biaya imbas perjanjian perdagangan bebas.

Akar Masalah Peternak Lokal

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, mengkritik keras lambatnya langkah pemerintah dalam menekan angka impor tersebut. Menurutnya, peternak lokal masih terjebak pada problematika klasik yang tak kunjung usai, mulai dari sulitnya akses bibit unggul, mahalnya harga pakan, hingga buruknya manajemen limbah.

Baca juga:

Legislator Nilai Bebas Pajak Impor Susu Tak Adil dan Ancam Ketahanan Pangan

Panggah mendesak kementerian terkait segera merumuskan langkah konkret yang lebih fokus dan terukur untuk menyelamatkan industri susu nasional.

"Kunjungan kali ini bertujuan menyerap aspirasi koperasi susu di Salatiga agar kami memahami persoalan riil di lapangan. Masalah ketergantungan impor susu yang mencapai 80 persen ini sudah terlalu lama tidak terselesaikan," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Strategi Peningkatan Produksi Nasional

Panggah meminta Kementerian Pertanian menyusun action program dengan tahapan jelas guna mengurangi ketergantungan terhadap produk asing. Ia menilai progres yang ada saat ini berjalan sangat lambat jika dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya.

"Saya meminta mitra kementerian menyusun program aksi bertahap agar ketergantungan impor susu ini terus berkurang. Progresnya sejauh ini masih sangat-sangat lambat," tutur Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI tersebut.

Baca juga:

Viral Video Susu MBG Gratis Dijual di Minimarket, Begini Penjelasan Kepala BGN

Sebagai solusi, Panggah mengusulkan dua pendekatan klaster. Pertama, mendorong dunia usaha agar berkontribusi aktif dalam investasi sektor susu. Kedua, melakukan pembinaan intensif bagi peternak kecil guna meningkatkan volume produksi secara nyata.

Ia membandingkan sektor susu dengan beras dan daging yang sudah menunjukkan perbaikan signifikan, sementara komoditas seperti jagung, kedelai, dan susu masih jalan di tempat.

#Susu #DPR #DPR RI #Impor Sapi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Bagikan