80 Persen Susu Indonesia Ternyata Impor, DPR RI Desak Kementan Susun Aksi Nyata Sekarang Juga

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 10 April 2026
80 Persen Susu Indonesia Ternyata Impor, DPR RI Desak Kementan Susun Aksi Nyata Sekarang Juga

Ilustrasi. (Foto: Unsplash/Anita Jankovic)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Impor susu Indonesia masih mendominasi kebutuhan nasional hingga mencapai angka 80 persen, sementara produksi peternak lokal hanya mampu menyumbang 20 persen sisanya.

Tingginya ketergantungan ini berakar pada rendahnya populasi sapi perah, dampak berkelanjutan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), serta efisiensi biaya imbas perjanjian perdagangan bebas.

Akar Masalah Peternak Lokal

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, mengkritik keras lambatnya langkah pemerintah dalam menekan angka impor tersebut. Menurutnya, peternak lokal masih terjebak pada problematika klasik yang tak kunjung usai, mulai dari sulitnya akses bibit unggul, mahalnya harga pakan, hingga buruknya manajemen limbah.

Baca juga:

Legislator Nilai Bebas Pajak Impor Susu Tak Adil dan Ancam Ketahanan Pangan

Panggah mendesak kementerian terkait segera merumuskan langkah konkret yang lebih fokus dan terukur untuk menyelamatkan industri susu nasional.

"Kunjungan kali ini bertujuan menyerap aspirasi koperasi susu di Salatiga agar kami memahami persoalan riil di lapangan. Masalah ketergantungan impor susu yang mencapai 80 persen ini sudah terlalu lama tidak terselesaikan," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar dalam keterangannya, Jumat (10/4).

Strategi Peningkatan Produksi Nasional

Panggah meminta Kementerian Pertanian menyusun action program dengan tahapan jelas guna mengurangi ketergantungan terhadap produk asing. Ia menilai progres yang ada saat ini berjalan sangat lambat jika dibandingkan dengan komoditas pangan lainnya.

"Saya meminta mitra kementerian menyusun program aksi bertahap agar ketergantungan impor susu ini terus berkurang. Progresnya sejauh ini masih sangat-sangat lambat," tutur Legislator asal Dapil Jawa Tengah VI tersebut.

Baca juga:

Viral Video Susu MBG Gratis Dijual di Minimarket, Begini Penjelasan Kepala BGN

Sebagai solusi, Panggah mengusulkan dua pendekatan klaster. Pertama, mendorong dunia usaha agar berkontribusi aktif dalam investasi sektor susu. Kedua, melakukan pembinaan intensif bagi peternak kecil guna meningkatkan volume produksi secara nyata.

Ia membandingkan sektor susu dengan beras dan daging yang sudah menunjukkan perbaikan signifikan, sementara komoditas seperti jagung, kedelai, dan susu masih jalan di tempat.

#Susu #DPR #DPR RI #Impor Sapi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Indonesia
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Pengelolaannya juga perlu diperhatikan agar nilai ekonominya tidak menyusut dan potensi penerimaan negara dapat dimaksimalkan.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Khawatir Nilai Aset Rampasan Turun, Minta Pengelolaannya Dimaksimalkan
Indonesia
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Pembahasan regulasi tersebut harus tetap berorientasi pada kepentingan nasional, terutama dalam memperbaiki penegakan hukum di Indonesia.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
DPR Wanti-Wanti Kepentingan Asing Menyusup dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Indonesia
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Salah satu langkah yang ditempuh yakni memajukan jadwal rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap masukan dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 26 Oktober 2026
Komisi III DPR Sebut RUU Perampasan Aset Berpotensi Disahkan sebelum 15 Desember
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Bagikan