580 Anggota DPR 2024-2029 Dilantik, Diminta Prioritaskan Produk Legislasi Terkait HAM

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 01 Oktober 2024
580 Anggota DPR 2024-2029 Dilantik, Diminta Prioritaskan Produk Legislasi Terkait HAM

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro. (Dok. Komnas HAM)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja dilantik. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro berharap anggota DPR baru memprioritaskan pembahasan beberapa produk legislasi terkait hak asasi manusia yang masih tertunda pembahasannya.

“Di antaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), RUU Masyarakat Adat, Revisi UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT),” kata Atnike dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (1/10).

Atnike juga mendorong penguatan partisipasi publik dalam proses maupun substansi penyusunan legislasi ke depan. Di dalam penyusunan produk legislasi, DPR agar senantiasa mengarusutamakan HAM dalam setiap produk legislasi.

“Khususnya legislasi terkait pembangunan dan investasi yang juga erat terkait atau dapat berdampak terhadap HAM,” jelas Atnike.

Baca juga:

Polri Bentuk Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, Komnas HAM Punya Harapan Besar

Komnas HAM juga meminta agar DPR untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kementerian yang berkaitan erat dengan HAM, seperti terhadap aparat penegak hukum dan lembaga yang relevan.

“Langkah ini akan memperkuat penyelenggaraan pemerintah dan juga penghormatan sektor bisnis terhadap HAM guna pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM bagi seluruh warga,” ungkap Atnike.

Komnas HAM juga meminta adanya perhatian khusus DPR terhadap beberapa isu dan situasi HAM. Salah satunya adalah perlunya perhatian khusus terhadap situasi dan upaya penyelesaian konflik di Papua.

“Selain itu DPR juga agar memberikan dukungan bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat - baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial,” tutup Atnike. (Knu)

#DPR RI #Komnas HAM
Bagikan
Ditulis Oleh

Frengky Aruan

Berita Terkait

Indonesia
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Bencana hidrometeorologi belakangan ini menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas anomali cuaca yang tidak bisa lagi dipandang remeh.
Dwi Astarini - Senin, 19 Januari 2026
100 Ribu Orang Terdampak Banjir Jawa, DPR Desak Pemerintah Serius Tangani Perubahan Iklim
Indonesia
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
RUU tersebut disusun dalam delapan bab dengan total 62 pasal yang mengatur secara komprehensif mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Ini nih Isi RUU Perampasan Aset yang Terdiri dari 8 Bab 62 Pasal
Indonesia
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Yang jelas, tunjangan dan hak keuangannya harus sama karena tugasnya juga sama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
Indonesia
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Selain RUU Perampasan Aset, Komisi III juga berencana memulai pembahasan RUU Hukum Acara Perdata (Haper) secara terpisah
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
Indonesia
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti sebagian wilayah di Pulau Sumbawa, harus menjadi perhatian utama
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Indonesia
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Konsideran menimbang memiliki fungsi penting sebagai dasar dan rujukan dalam pengelolaan pemerintahan di Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Indonesia
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Azis optimis Indonesia mampu tumbuh menjadi negara besar dan bermartabat selama pemerintah konsisten menjaga keadilan dan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Indonesia
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Kritik itu bukan untuk ditutup, tetapi untuk diuji secara objektif sesuai aturan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Indonesia
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Pada saat itu, pembentuk UUD tidak menemukan kata sepakat untuk satu model pemilihan kepala daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Bagikan