Frengky Aruan
MerahPutih.com - Sebanyak 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru saja dilantik. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro berharap anggota DPR baru memprioritaskan pembahasan beberapa produk legislasi terkait hak asasi manusia yang masih tertunda pembahasannya.
“Di antaranya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT), RUU Masyarakat Adat, Revisi UU Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Menentang Penyiksaan (OPCAT),” kata Atnike dalam keteranganya di Jakarta, Selasa (1/10).
Atnike juga mendorong penguatan partisipasi publik dalam proses maupun substansi penyusunan legislasi ke depan. Di dalam penyusunan produk legislasi, DPR agar senantiasa mengarusutamakan HAM dalam setiap produk legislasi.
“Khususnya legislasi terkait pembangunan dan investasi yang juga erat terkait atau dapat berdampak terhadap HAM,” jelas Atnike.
Baca juga:
Polri Bentuk Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, Komnas HAM Punya Harapan Besar
Komnas HAM juga meminta agar DPR untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Kementerian yang berkaitan erat dengan HAM, seperti terhadap aparat penegak hukum dan lembaga yang relevan.
“Langkah ini akan memperkuat penyelenggaraan pemerintah dan juga penghormatan sektor bisnis terhadap HAM guna pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM bagi seluruh warga,” ungkap Atnike.
Komnas HAM juga meminta adanya perhatian khusus DPR terhadap beberapa isu dan situasi HAM. Salah satunya adalah perlunya perhatian khusus terhadap situasi dan upaya penyelesaian konflik di Papua.
“Selain itu DPR juga agar memberikan dukungan bagi penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat - baik melalui mekanisme yudisial maupun non yudisial,” tutup Atnike. (Knu)
