Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kasus pekerja migran yang tidak berdokumen resmi masih terus terjadi dan ditemukan di berbagai negara penempatan terutama di Timur Tengah.
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerima 56 pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab untuk dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing.
Baca Juga:
Relawan Jokowi Saran Mending Kepala BP2MI Mundur Biar Fokus Kampanye Ganjar
"Ini adalah kerja kolaborasi pemerintah. Untuk pemulangan dari luar negeri itu tanggung jawab Kementerian Luar Negeri RI, setelah sampai di Indonesia menjadi tanggung jawab BP2MI, biaya ditanggung oleh kami," ujar Sekretaris Utama BP2MI Rinardi di Jakarta, Minggu (19/11) malam.
Ia mengatakan, pekerja migran yang kembali ke Tanah Air itu merupakan korban perdagangan orang.
"Mereka ini berangkat unprosedural atau ilegal, menjadi korban perdagangan orang. Jadi mereka ini ada yang sudah lima tahun bahkan ada yang 12 tahun di sana, mereka ini tanpa dokumen," ucapnya.
Ia menegaskan, sebanyak 56 PMI yang datang merupakan gelombang kedua, gelombang pertama pada 13 November 2023 ada 101 pekerja migran Indonesia beserta anak-anaknya. Sejumlah anak dari pekerja migran Indonesia itu tercatat tidak memiliki dokumen resmi Indonesia. Hal itu dikarenakan anak PMI itu lahir di negara tempat ibunya bekerja yaitu Abu Dhabi.
"Jadi dalam surat yang kami terima bahwa anak ini tertulis PMI/WNI/ATT. Apa itu ATT? Anak tidak terdokumentasi," paparnya.
Pekerja migran Indonesia yang pulang ke kampung halamannya masing-masing, di antaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Sulawesi Tengah. (Knu)
Baca Juga:
Ketua MPR Minta Pemerintah dan BP2MI Lindungi Korban TPPO
