5 Tahun Cuma Sahkan 27 UU, Kinerja DPR 2019-2024 Dicap Buruk


Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang akan segera berakhir jauh dari memuaskan.
Alasannya, capaian pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam daftar Prolegnas selama 5 tahun ini hanya 27 UU dari target yang mencapai 264 rancangan.
"Jadi kinerja DPR hanya 10,26 persen. Presentase ini tentu saja bisa dikatakan sangat rendah jika menyandingkan ragam fasilitas yang diberikan kepada DPR," ujar Peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/9).
"Kinerja DPR hanya menyelesaikan 27 UU tidak sampai 10 persen atau 10 persen karena inilah kita bilang buruk," tegas Lucius.
Baca juga:
Bukan hanya dari sisi kinerja legislasi, Lucius menambahkan kinerja DPR RI 2019-2024 dari fungsi pengawasan dan anggaran juga tidak memiliki prestasi menonjol.
Di akhir periodenya, lanjut dia, DPR RI juga semakin menjatuhkan kepercayaan publik dengan membuat RUU yang kontroversi dan tak berpihak ke masyarakat.
Misalnya, Lucius mencontohkan revisi Undang-Undang Pilkada yang membuat masyarakat marah sehingga menggelar demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia.
Lucius menambahkan RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), dan RUU Keimigrasian juga disahkan secara kilat tanpa melibatkan masyarakat. “Tidak ada sama sekali kesempatan bagi publik untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan pandangan atau sikap ya," tandasnya. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak

Putusan MK 'Paksa' Revisi UU ASN, DPR Tegaskan Perlunya Pembentukan Lembaga Independen Baru untuk Awasi Sistem Merit

Israel Langgar Gencatan Senjata, DPR Minta Pemerintah Indonesia Lantang Bersuara

DPR Sebut Swasembada Pangan Cuma Omong Kosong Tanpa Hal Ini

PSSI Pecat Patrick Kluivert, DPR Minta Cari Pelatih yang Punya Visi Jangka Panjang

Nyawa Angga Melayang Buntut Bullying Ganas di Grobogan, Polisi Diminta Profesional dan Transparan

Komisi III DPR Mau Rombak KUHAP, Intip Jurus Damai Berbasis Nilai Lokal Ala Aceh

Jejak Kesejahteraan ASN, DPR 'Ngebet' Hapuskan Beda Gaji PNS-PPPK

Baleg DPR Buka Keran Curhat Pembahasan RUU ASN, PPPK Bisa Alih Status?

Firman Soebagyo Dukung Bulog 'Naik Kelas' jadi Kementerian, Demi Kuasai Stok Beras Nasional
