481 Kepala Daerah Bergerak dari Monas ke Istana saat Pelantikan, Gladi Bersih Digelar 2 Hari

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Selasa, 18 Februari 2025
481 Kepala Daerah Bergerak dari Monas ke Istana saat Pelantikan, Gladi Bersih Digelar 2 Hari

481 kepala daerah terpilih Pilkada Serentak 2024 mengikuti kegiatan gladi bersih yang diselenggarakan Kemendagri. (foto: MP/Asropih).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kegiatan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Serentak 2024 akan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Kamis (18/2) pukul 10.00 WIB.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan, para kepala daerah terpilih nantinya akan bergerak dari Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, menuju Istana Negara untuk dilantik Presiden RI Prabowo Subianto.

Sebanyak 481 kepala daerah dari 33 provinsi, 364 kabupaten, dan 84 kota akan mengikuti prosedur wajib tersebut sebelum resmi menjabat.

"Seluruh kepala daerah dan wakilnya bergerak dari Monas ke Istana Negara," kata Bima Arya kepada wartawan, Selasa (18/2).

Baca juga:

Presiden Prabowo Yakin Danatara Akan Menunjang Perekonomian Indonesia, Bakal Kelola Aset USD 900 Miliar

Menurut Bima, Kemendagri menggelar gladi bersih yang dilaksanakan selama dua hari, yakni pada hari ini, Selasa (18/2) dan Rabu (19/2) di Monas.

"Ini kan sekali seumur hidup dan disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jadi harus baik sekali, sekaligus latihan juga untuk bisa kompak dan kebersamaan," tuturnya, sekaligus menjelaskan para kepala daerah akan berlatih baris-berbaris pada gladi bersih itu.

Setelah pelantikan, para kepala daerah dijadwalkan mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah selama sepekan, mulai 21 hingga 28 Februari 2025. Mereka akan diberikan berbagai materi yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada kegiatan itu.

Retret akan diikuti 505 kepala daerah, terdiri dari gubernur, bupati serta wali kota. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan memberikan materi pada acara pembekalan itu. (asp)

#Kepala Daerah
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Partai Golkar baru akan menyetujui pemilihan kepala daerah lewat DPRD jika partisipasi publik tetap berjalan maksimal.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Golkar Beri Sinyal Dukung Kepala Daerah Dipilih Anggota DPRD, Sebut Lebih Demokratis, Beda dengan Orde Baru
Indonesia
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Ada pembicaraan informal, tapi belum masuk pada tahap pendekatan politik yang intens.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
PDIP akan Bahas Wacana Pilkada lewat DPRD di Rakernas
Indonesia
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Pilkada yang dilakukan lewat DPRD justru lebih banyak menimbulkan mudarat ketimbang manfaat.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
PDIP Tegaskan Pilkada Harus Langsung, bukan Diwakilkan Oligarki DPRD
Indonesia
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Pemilihan di DPRD dilakukan secara terbuka melalui voting terbuka guna mencegah praktik transaksional. Selain itu,hanya memilih kepala daerah tanpa wakil.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Januari 2026
Golkar Sebut Biaya Pilkada Langsung Berpotensi Merusak Kualitas Demokrasi
Indonesia
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Pilkada langsung yang digelar setiap lima tahun dinilai menyerap biaya besar yang berdampak pada anggaran negara.
Dwi Astarini - Selasa, 06 Januari 2026
Pengamat Ungkap Keuntungan Kepala Daerah Dipilih DPRD, Lebih Irit Anggaran, Minim Gesekan hingga Perkuat Konsolidasi
Indonesia
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Partai Gerindra mengikuti jejak Golkar, yakni mengusulkan kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ikuti Jejak Golkar, Gerindra Usulkan Kepala Daerah Dipilih Lewat DPRD
Indonesia
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Mendagri, Tito Karnavian, meminta gubernur untuk menetapkan UMP 2026 paling lambat 24 Desember 2025.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Mendagri Minta Gubernur Tetapkan UMP 2026 Paling Lambat 24 Desember
Indonesia
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Presiden RI, Prabowo Subianto, mengingatkan kepala daerah di Papua tidak menggunakan dana otsus untuk jalan-jalan.
Soffi Amira - Selasa, 16 Desember 2025
Prabowo Ingatkan Kepala Daerah Papua tak Gunakan Dana Otsus untuk Jalan-Jalan
Bagikan