Andika Pratama
MerahPutih.com - Sebanyak 40.000 Keluarga Penerima Manfaat (PKM) bakal menerima bantuan sosial (bansos) bersumber APBD 2021. Bantuan tersebut diberikan bagi warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
Kepala Dinsos Solo, Tamso mengatakan pihaknya mulai melakukan pendataan warga kurang mampu terdampak PPKM Darurat. Dari hasil pendataan terdapat 40.000 Keluarga Penerima Manfaat (PKM) bakal menerima bantuan sosial (bansos) bersumber APBD 2021.
Baca Juga
"Ada sebanyak 40.000 PKM yang telah selesai kita data untuk menerima Bansos bersumber APBD 2021," ujar Kepala Dinsos Solo, Tamso, Sabtu (24/7).
Dikatakannya, terdapat dua jenis bantuan yang diberikan warga terdampak PPKM Darurat di Solo. Bantuan pertama bersumber APBN dan dan bantuan kedua APBD Kota Solo.
"Tidak ada istilah menerima bantuan dobel. Jadi warga yang tidak dapat bantuan dari pusat kita berikan bantuan dari APBD," kata dia.
Ia mengatakan untuk bantuan dari APBN jenis bantuannya disalurkan Kementerian Sosial (Kemensos). Bantuan itu di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos. Untuk Bansos APBD hanya berupa paket sembako dan uang tunai Rp 250.000.
"Bantuan dari Kemensos jenisnya lebih banyak. Kalau bantuan dari APBD hanya satu saja," katanya.
Ia mengatakan penerima bantuan sosial tersebut dari berbagai macam kalangan yang terdampak pandemi COVID-19, diantaranya dari juru parkir, pelaku usaha, hingga pelaku seni dan budaya.
"Khusus bantuan APBD rencananya akan diberikan sebanyak tiga kali. Namun, itu menunggu persetujuan DPRD Solo,"kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Pemkot Solo mengajukan pencairan anggaran sebesar Rp 9 miliar dari APBD-Perubahan 2021 ke DPRD Solo. Dana sebesar itu diusulkan untuk membantu warga terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat 3-21 Juli.
"Kami sudah ajukan anggaran di APBD-Perubahan ke DPRD Solo senilai Rp 9 miliar," ujar Wali Kota Solo Gibran Raka, Senin (12/7).
Gibran mengatakan dana sebesar itu diperuntukan untuk memberikan kompensasi dan bantuan sosial tunai (BST) bagi 17.000 sampai 18.000 UMKM terdampak PPKM Darurat.
"Pencairan anggaran dana Rp 9 miliar nanti akan melalui mekanisme mendahului anggaran," kata Gibran. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga
Kampung Jokowi Bertahan di Level 4 COVID-19, Ini Penjelasan Pemkot Solo
