234 Tempat Makan dan Minum Terjaring Opersi Yustisi

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2020
234 Tempat Makan dan Minum Terjaring Opersi Yustisi

Juru Bicara Polda Metro Jaya Yusri Yunus. (Foto: Kanugrahana),

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polda Metro Jaya mencatat, 23.331 pelanggar dikenakan sanksi sosial dalam Operasi Yustisi terkait penegakan disiplin protokol kesehatan yang digelar bersamaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), selama 13 hari mulai tanggal 14 hingga 26 September 2020, di Jakarta dan sekitarnya.

"Hasil akumulasi Operasi Yustisi yang kita lakukan bersama-sama TNI, Polri, Pemda, Satpol PP, Dishub, juga pengadilan, dan kejaksaan DKI Jakarta, penindakan sanksi sosial 23.331 orang," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Minggu (27/9).

Menurut Yusri, aparat juga memberikan sanksi teguran tertulis kepada pelanggar sebanyak 46.270 orang dan teguran lisan 5.862 orang. Sementara denda administrasi 1.434 orang, total sanksi sebanyak 77.041 orang.

Baca Juga:

Pemerintah Keluarkan Aturan SNI Buat Masker Kain

Yusri menyampaikan, petugas memberikan saksi sosial berupa menyapu jalan dan membersihkan sampah kepada pelanggar sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020.

Sementara perkantoran yang sudah kita segel sebanyak 20 perkantoran karena tidak sesuai dengan Pergub 88 Tahun 2020, di mana ada beberapa perkantoran yang memperbolehkan di luar batas yang ditentukan.

"Kemudian ada tempat makan atau minum, restoran itu ada 234, karena tempat makan atau restoran ini cuma boleh take away ternyata masih ada beberapa yang memaksakan diri menerima kunjungan," katanya.

Operasi Yustisi
Operasi Yustisi Polda Metro Jaya. (Foto: Kanugrahana).

Yusri menyampaikan, Polda Metro Jaya dan jajaran telah membuka hotline pengaduan masyarakat terkait pelanggaran protokol kesehatan di media sosial. Apabila masyarakat melihat langsung ada pelanggaran protokol kesehatan silakan dilaporkan di akun media sosial baik Polda Metro Jaya di Humas Polda Metro maupun TMC Polda atau di 13 Polres masing-masing, dan juga 99 Polsek.

Sementara itu, Jajaran Polrestro Bekasi Kota bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi serta Kodim 0507/Kota Bekasi melakukan tindakan tegas dengan menyegel kafe yang kedapatan pengunjungnya mengabaikan protokol kesehatan.

Akhir pekan kemarin, aparat gabungan menyegel empat kafe sekaligus karena pengunjung yang membeludak, mengabaikan protokol kesehatan dan beroperasi di luar batas waktu yang diizinkan pemerintah daerah.

“Ada empat kafe, kita segel semalam,” ujar Kapolsek Bekasi Selatan Kompol, Imam Syafi'i. (Knu)

Baca Juga:

Senator dari Jakarta Sylviana Murni Positif COVID-19

#Operasi Yustisi #Protokol Kesehatan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pramono Anung Soroti Pendatang ‘Buta Jakarta’ Usai Lebaran, Disdukcapil Diminta Data
Gubernur DKI Pramono Anung menyoroti pendatang baru usai Lebaran 2026. Disdukcapil diminta mendata tanpa operasi yustisia.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 30 Maret 2026
Pramono Anung Soroti Pendatang ‘Buta Jakarta’ Usai Lebaran, Disdukcapil Diminta Data
Indonesia
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Pramono hanya mengingatkan pendatang harus punya kesiapan diri yang bagus dan kemampuan untuk bekerja.
Frengky Aruan - Jumat, 27 Maret 2026
Pendatang di Jakarta Pascalebaran Bisa Sampai 12 Ribu Orang, Gubernur Pramono: Tidak Ada Operasi Yustisia
Indonesia
Pramono Hilangkan Operasi Yustisi Setelah Lebaran
Peluang kerja di Jakarta masih tersedia bagi masyarakat yang ingin bekerja.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 07 Maret 2026
Pramono Hilangkan Operasi Yustisi Setelah Lebaran
Indonesia
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Pemerintah dan pihak sekolah tidak boleh meremehkan tren peningkatan kasus superflu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
DPR Dorong Vaksinasi Influenza Siswa Cegah Superflu, Sekolah Diharap Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Jakarta Bukan Lagi Kota Tertutup, Pendatang Baru Bebas Mengadu Nasib Setelah Lebaran
Pendataan ini akan dilakukan oleh Dukcapil sebagai bagian dari persyaratan administrasi kependudukan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 Maret 2025
Jakarta Bukan Lagi Kota Tertutup, Pendatang Baru Bebas Mengadu Nasib Setelah Lebaran
Indonesia
Pramono Kembali Tegaskan Tak Gelar Operasi Yustisi: Jakarta Terbuka Buat Siapapun
Pramono menilai setiap orang berhak mencari peruntungan di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 Maret 2025
Pramono Kembali Tegaskan Tak Gelar Operasi Yustisi: Jakarta Terbuka Buat Siapapun
Indonesia
Berpotensi Langgar HAM, DPRD DKI Setuju Pramono Tak Gelar Yustisi usai Lebaran 2025
DPRD DKI Jakarta menyetujui jika Pramono tak menggelar Yustisi usai Lebaran 2025. Sebab, hal itu berpotensi melanggar HAM.
Soffi Amira - Rabu, 26 Maret 2025
Berpotensi Langgar HAM, DPRD DKI Setuju Pramono Tak Gelar Yustisi usai Lebaran 2025
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta Pendatang Baru di Jakarta Usai Lebaran Jangan Jadi Beban
Khoirudin menyetujui kebijakan Gubernur Pramono yang tak menerapkan operasi yustisi untuk para pendatang pasca Lebaran.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 26 Maret 2025
Ketua DPRD DKI Minta Pendatang Baru di Jakarta Usai Lebaran Jangan Jadi Beban
Indonesia
Ketua DPRD Tak Persoalkan Pramono Enggak Ada Operasi Yustisi setelah Lebaran
Jakarta terbuka bagi siapapun yang datang. Tidak ada operasi yustisi bagi pendatang.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 24 Maret 2025
Ketua DPRD Tak Persoalkan Pramono Enggak Ada Operasi Yustisi setelah Lebaran
Indonesia
Pemprov DKI Tegaskan Tak Ada Operasi Yustisi Pasca Lebaran, Cuma Terapkan Penataan Adminduk
Pemprov DKI menegaskan, bahwa tak ada operasi yustisi pasca Lebaran.
Soffi Amira - Senin, 17 Maret 2025
Pemprov DKI Tegaskan Tak Ada Operasi Yustisi Pasca Lebaran, Cuma Terapkan Penataan Adminduk
Bagikan