Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan mengadakan operasi yustisi bagi pendatang baru setelah Lebaran Idul Fitri 2025. Pramono berpendapat bahwa setiap individu memiliki hak untuk mencari penghidupan di Jakarta.
"Pemerintah Jakarta tidak akan menyelenggarakan operasi yustisi, namun kami akan melakukan pengecekan terkait kependudukan," kata Pramono saat melepas pemudik dalam program mudik gratis 2025 di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (27/3).
Baca juga:
Pramono Temui Dubes Inggris, Bahas Kerja Sama Infrastruktur hingga Pendidikan
Pramono menyatakan bahwa Jakarta terbuka bagi warga pendatang yang ingin menetap setelah Lebaran 1446 Hijriah.
"Saya ingin menyampaikan bahwa Jakarta sekali lagi terbuka bagi siapa pun," ujarnya.
Meskipun demikian, Pemprov DKI akan tetap melakukan pendataan penduduk pasca-Idulfitri 2025, khususnya bagi para pendatang. Mereka diwajibkan melaporkan kedatangan mereka ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI dengan memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satunya adalah memiliki keluarga atau kerabat warga Jakarta sebagai penjamin.
Baca juga:
Pramono Temui Dubes Inggris, Bahas Kerja Sama Infrastruktur hingga Pendidikan
"Pendataan ini akan dilakukan oleh Dukcapil sebagai bagian dari persyaratan administrasi kependudukan dan untuk menjaga ketertiban bagi siapa pun yang datang ke Jakarta. Inilah beberapa hal yang ingin kami sampaikan," jelasnya.
Kebijakan operasi yustisi pernah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta periode 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
![[HOAKS atau FAKTA] : Gubernur Pramono Anung Larang Warga Non-DKI Kerja di Jakarta](https://img.merahputih.com/media/a7/6b/e3/a76be38b23ed1c0cbbe66e946bf13e8b_182x135.png)
