21 Negara APEC Bertemu di Bali Bahas Pengembangan UMKM

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 April 2024
21  Negara APEC Bertemu di Bali Bahas Pengembangan UMKM

Tren live shopping masih akan ramai di 2024. (Foto: Pexels/Mart Production)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia menjadi tuan rumah forum internasional yang berfokus pada pengembangan UMKM di negara-negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC SMEWG) ke-57 di Nusa Dua, Bali pada 24-25 April 2024.

APEC SMEWG ke-57 ini akan dibuka secara resmi oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dan dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara/wilayah anggota APEC.

Baca juga:

Punya Potensi Tumbuh, Instrumen ‘Pendanaan Hijau’ untuk UMKM Justru Hadapi Tantangan di Indonesia

Ke-21 anggota APEC adalah Indonesia, Australia, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Filipina, Peru, Papua Nugini, Rusia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menilai forum tersebut sangat strategis untuk membahas perkembangan dan isu-isu terkini terkait usaha mikro, kecil, menengah di kawasan Asia-Pasifik.

"Dalam penyelenggaraan APEC SMEWG ke-57 ini, Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga sebagai inkubator ide, yakni sarana bagi pertukaran ide, gagasan, dan pengalaman serta praktik terbaik untuk meningkatkan daya saing produk UMKM Indonesia," kata Arif dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/4).

Selain pertemuan APEC SMEWG, Dialog Kebijakan APEC bertajuk "Inklusi Keuangan untuk UMKM: Memahami Pentingnya Literasi Keuangan Digitaljuga akan diselenggarakan pada 23 April 2024.

Agenda dialog ini bertujuan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam membantu UMKM meningkatkan kesadaran dan wawasan terhadap sistem keuangan digital sehingga mampu mendorong peningkatan akses inklusi keuangan.

Pertemuan ini akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa program dan kebijakan pengembangan UMKM di Indonesia sejalan dengan Rencana Strategis SMEWG untuk tahun 2021-2024.

"Salah satu hal yang ingin kita tunjukkan adalah terkait pengembangan kemampuan inklusif menuju digitalisasi serta akses terhadap keuangan dan solusi keuangan alternatif," katanya.

Ia berharap, para pemangku kebijakan yang hadir dapat mendukung pengembangan UMKM Indonesia, termasuk dalam pelatihan teknis dan pembangunan kapasitas, yang akan melibatkan anggota ekonomi dan dibiayai oleh APEC.

Selain mengikuti pertemuan, para delegasi APEC dijadwalkan untuk ikut serta dalam kunjungan ke pusat oleh-oleh Krisna sebagai representasi usaha yang memberdayakan UMKM dalam menjalankan bisnisnya, serta menikmati tari kecak di Uluwatu.

UMKM yang ada di Indonesia, sebagian besar merupakan kegiatan usaha rumah tangga yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, di Indonesia pada tahun 2019, terdapat 65,4 juta UMKM. Dengan jumlah unit usaha yang sampai 65,4 juta dapat menyerap tenaga kerja 123,3 ribu tenaga kerja. (*)

Baca juga:

UMKM Bisa Ajukan Sertifikasi Halal Lewat E-commerce

#UMKM #Kemenkop UKM
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Hal serupa terjadi pada desa dan kampung wisata yang memiliki potensi besar
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Jangan Cuma Tulis 'Renyah dan Gurih', Literasi Jadi Kunci UMKM Kaya Mendadak
Berita Foto
Aktivitas UMKM Budidaya Ikan Mas Koki Beromzet Ratusan Juta
Pekerja memisahkan ikan mas koki (Carassius auratus) di Pembudidaya Ikan Hias Mas Koki, CCB Goldfish Farm, Tangerang Selatan, Banten, Senin (13/10/2025).
Didik Setiawan - Senin, 13 Oktober 2025
Aktivitas UMKM Budidaya Ikan Mas Koki Beromzet Ratusan Juta
Indonesia
Pramono Targetkan Tahun Ini Fasilitasi 5.000 Sertifikasi Halal
Pemerintah DKI secara konsisten terus menjalankan program sertifikasi halal mulai 2015 hingga kini.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
Pramono Targetkan Tahun Ini Fasilitasi 5.000 Sertifikasi Halal
Berita Foto
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Pekerja melipat kaos saat proses produksi UMKM Konveksi Rumahan di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Didik Setiawan - Selasa, 07 Oktober 2025
Pemerintah Akan Perpanjang Jangka Waktu PPh Final UMKM 0,5 Persen hingga 2029
Indonesia
Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM
TikTok telah menjadi ekosistem penting bagi UMKM yang membuka ases pasar lebih luas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 04 Oktober 2025
Komdigi Bekukan Izin Live TikTok, DPR Khawatirkan Nasib UMKM
Indonesia
Bank Jakarta dan Indogrosir Resmikan Toko Mandiri Difabel, Bantu Bangun Ekosistem UMKM
TMI Difabel jadi wadah pemberdayaan bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna grahita, dalam mengelola usaha ritel modern.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Bank Jakarta dan Indogrosir Resmikan Toko Mandiri Difabel, Bantu Bangun Ekosistem UMKM
Indonesia
Gubernur Pramono Jamin Raperda Kawasan Tanpa Rokok Tak Akan Matikan Bisnis UMKM
Pengunjung tempat hiburan tetap dapat merokok, namun hanya di ruangan khusus yang telah disediakan.
Wisnu Cipto - Selasa, 30 September 2025
Gubernur Pramono Jamin Raperda Kawasan Tanpa Rokok Tak Akan Matikan Bisnis UMKM
Indonesia
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang
Besaran PPh 22 yang dipungut yaitu sebesar 0,5 persen dari omzet bruto yang diterima pedagang dalam setahun. Pungutan itu di luar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 27 September 2025
Menkeu Tunda Penunjukan E-Commerce Untuk Memungut Pajak Penghasilan 22 dari Pedagang
Indonesia
UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa
MRT sejatinya menetapkan tarif sewa kios sebesar Rp 300 ribu untuk anggota koperasi dan Rp 1,5 juta untuk pedagang di luar anggota koperasi
Frengky Aruan - Minggu, 21 September 2025
UMKM Angkat Kaki dari District Blok M, PT MRT Sebut Koperasi Langgar Perjanjian Biaya Sewa
Indonesia
UMKM Binaan KAI Siap Go Global Lewat Sertifikasi Halal, BPOM, dan HKI
KAI dorong UMKM naik kelas dengan sertifikasi halal, BPOM, dan HKI.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 21 September 2025
UMKM Binaan KAI Siap Go Global Lewat Sertifikasi Halal, BPOM, dan HKI
Bagikan