Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Instrumen pendanaan hijau (green instrument investment) bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berkelanjutan dianggap penting. Khususnya bagi pertumbuhan ekonomi dan konservasi hutan.
Ahli Ekonomi Lingkungan, Mubariq Ahmad menyebut, terdapat sejumlah tantangan untuk mengembangkan UMKM Hijau atau bisnis berkelanjutan di tanah air. Tantangan ini dialami pemilik usaha maupun modal.
Tantangan pertama, untuk mengembangan UMKM Hijau dari segi penyedia dana, yaitu belum banyaknya pendanaan dari pemerintah yang berfokus untuk pengembangan UMKM Hijau.
“Ditambah terbatasnya ketersediaan fasilitas investasi berdampak untuk pemilik usaha,” ungkap Mubariq dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).
Selain itu, tantangan selanjutnya adalah tidak adanya kesadaran terhadap penggunaan bank konvensional dan kemampuan untuk mengaksesnya dari pemilik usaha.
“Dengan demikian para pemilik UMKM perlu diberikan akses ke dalam empat kerangka kerja ekonomi berkelanjutan, diantaranya adalah akses pendanaan, pengembangan kapasitas UMKM, akses pada teknologi, dan pada akses pasar,” imbuh Mubariq.
Baca juga:
Mubariq yakin Indonesia memiliki potensi yang luar biasa dalam mengembangkan bisnis keberlanjutan. Dia mencontohkan, hingga kini, UMKM mampu berkontribusi terhadap 61 persen pendapatan domestik bruto (PDB) negara.
“Jika model business as usual bisa diubah menjadi bisnis berkelanjutan, maka sektor ini berpotensi membawa dampak besar pada upaya target pengurangan emisi karbon nasional sekaligus pertumbuhan ekonomi,“ tuturnya.
Mubariq menambahkan, butuh dukungan konkrit dan intervensi langsung dari pemerintah dalam bentuk regulasi pada bisnis UMKM berkelanjutan.
Mekanisme yang ditawarkan dapat berupa sumber permodalan pada program pemerintah yang sudah ada. Seperti pinjaman program kredit usaha rakyat (KUR), program Investment Facility, badan layanan umum (BLU) pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat berbasis credit union.
“Ke depannya, pemerintah dapat membuat kebijakan dan dorongan yang konkrit untuk menggunakan dana pemerintah dan mengaplikasikannya pada UMKM hijau,” jelas Mubariq.
Baca juga:
Sementara itu, praktisi kebijakan keuangan berkelanjutan Mahpud Sujai menuturkan, sudah terdapat inisiatif dari pemerintah untuk mendorong bisnis berkelanjutan melalui adanya payung regulasi yang dapat menjadi dasar bagi keuangan keberlanjutan Indonesia.
Salah satu payung regulasi untuk mengembangkan bisnis berkelanjutan adalah regulasi Taksonomi Hijau Berkelanjutan Indonesia (TKBI).
“TKBI akan melindungi implementasi penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk pembiayaan terhadap transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tutur Muhpud.
Muhpud menambahkan walaupun masih ditemukan banyak tantangan pada pelaksanaannya, TKBI diharapkan dapat menaungi inovasi atas skema pendanaan hijau.
“Terutama bagi entitas yang berperan sebagai perantara dalam proses menemukan pemilik usaha dan investor yang tepat dan berkomitmen mendukung usaha sesuai dengan skalanya.” terang Muhpud. (knu)
Baca juga:
Teten Yakin UMKM Otomotif Punya Potensi Besar di Tengah Gempuran EV
