20 Ribu TNI Siap Berangkat ke Gaza, Komisi I Ingatkan Mandat PBB dan OKI Dulu Biar Aman
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Arsip - Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito saat memberikan selamat kepada prajurit yang akan bergabung dalam misi PBB di Kongo. (ANTARA/HO/Pendam XVII Cenderawasih)
MerahPutih.com - Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman 20 ribu prajurit TNI ke wilayah konflik Gaza, Palestina, sebagai bagian dari misi perdamaian dan bantuan kemanusiaan.
Komisi I DPR menegaskan pengerahan pasukan harus mendapat mandat dari dua lembaga internasional. Dua lembaga internasional yang dimaksud itu Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Plus.
“Sehingga operasi dapat berjalan secara aman, sah, dan terkoordinasi,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, dalam keterangannya kepada media, Senin (17/11).
Baca juga:
Bakal Kirim 20 Ribu Pasukan Perdamaian ke Gaza, DPR Pertanyakan Alokasi Anggaran
Menurut Sukamta, komposisi pasukan harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, khususnya pasukan kesehatan yang dinilainya sangat krusial terkait kondisi Gaza saat ini
“Keterlibatan Korps Kesehatan Militer akan memperkuat operasi bantuan dan penanganan korban di Gaza,” tutur pimpinan komisi DPR yang membawahi bidang luar negeri itu.
Lebih jauh, Sukamta menekankan pengiriman pasukan harus ditempatkan dalam misi penjaga perdamaian, bukan operasi tempur.
Baca juga:
20.000 TNI Sudah Disiapkan, Indonesia Punya 2 Jalur Kirim Pasukan Perdamaian ke Gaza
“Saya yakin kemampuan TNI yang sudah teruji sebagai penjaga perdamaian tidak akan mudah dikecoh oleh kelicikan Israel," tandas politikus PKS itu. (Knu)
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Kemenag Samakan Antrean Haji Nasional, DPR Pastikan Daerah yang Kuotanya Turun Akan Kembali Normal
Heboh Kodifikasi Hukum Pemilu, Komisi II DPR Tegaskan Pilkada Lewat DPRD Konstitusional
Wakil Ketua DPR Dasco Dikabarkan Konsolidasikan Dukungan Pilkada Oleh DPRD
DPR Desak Investigasi Detail Terkait Kecelakaan Kapal Wisata di Labuan Bajo
DPR Ingatkan Risiko Kekacauan jika Aparat tak Siap Jalankan KUHP-KUHAP Baru
Kasus Nenek Elina di Surabaya, DPR Minta Polisi Tidak Premanisme Berkedok Ormas
Penyandang Disabilitas Wicara Dirundung, DPR Sebut Masih Rendahnya Pemahaman dan Empati
Program dan Kawasan Transmigrasi Harus Jadi Penggerak Ekonomi Daerah
Minta Program MBG Disetop Selama Libur Sekolah, Fokus ke Ibu Hamil Saja
Tragedi Berdarah Tol Krapyak: 16 Nyawa Melayang, DPR Semprot Kemenhub Agar Bus 'Zombie' Tak Gentayangan Saat Nataru
