2 Sinyal yang Muncul dari Pertemuan Paloh-PKS versi Pengamat

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Sabtu, 02 November 2019
2 Sinyal yang Muncul dari Pertemuan Paloh-PKS versi Pengamat

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (kiri) berpelukan dengan Presiden PKS Sohibul Iman. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai ada dua sinyal yang bisa dibaca dari pertemuan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman.

Pertama, ini merupakan manuver politik yang dilakukan oleh Nasdem agar mereka diperhatikan dalam koalisi. Lalu, pertemuan ini bisa menjadi sinyal kerjasama jangka panjang dan jangka pendek.

Baca Juga:

Ketemu Isu Tertentu, PAN, PKS dan Demokrat Akan Bersatu

"Kerjasama jangka pendek bisa berupa kerjasama saat pilkada serentak 171 wilayah tahun 2020. Sementara kerjasama jangka panjang bisa berupa mempersiapkan kekuatan politik menuju pilpres tahun 2024 nanti," jelas Wempy kepada merahputih.com, Jumat (1/11).

Wempy meyakini, apa yang dilakukan oleh Nasdem bisa saja dibaca oleh publik bahwa ini bagian dari kekecewaan Nasdem atas masuknya partai baru dalam koalisi.

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh (kedua kiri) bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (tengah). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Padahal hal tersebut tidak berkontribusi dalam memenangkan Jokowi-Maruf Amin. Secara logika, bisa diterima. Namun mungkin ada pertimbangan yang sangat serius dan demi kepentingan bangsa dan negara yang lebih besar sehingga Partai Gerindea diterima salam koalisi.

"Nah hal seperti ini sebenarnya harus sudah selesai ditingkat elit. Tidak perlu mengumbar kekecewaan dengan melakukan manuver politik. Karena manuver tersebut hanya akan merugikan partai itu sendiri," imbuh Wempy.

Sayangnya, Wempy menyebut, jika Nasdem berkoalisi dengan PKS, mereka belum nampak kekuatan politik yang dimiliki.

Baca Juga:

PKS-Gerindra Tetap Koalisi di DKI

Kalau PKS sendiri mereka merupakan Partai yang memiliki militansi yang sangat tinggi. Tidak demikian dengan Nasdem yang militansinya lemah. "Justru kehadiran Nasdem di PKS bisa membuat pemilihnya meninggalkan Nasdem dan beralih ke partai nasionalis lainnya," tutup Wempy. (Knu)

#Partai Nasdem #PKS #Surya Paloh
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Kebijakan tersebut perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat keluarga sebagai fondasi pembangunan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
NasDem Usulkan Pemberian Insentif Bagi Ibu Rumah Tangga
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Bagikan