PKS-Gerindra Tetap Koalisi di DKI

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 24 Oktober 2019
PKS-Gerindra Tetap Koalisi di DKI

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - PKS masih berkoalisi dengan Gerindra mengenai pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta meskipun partai berlambang burung garuda itu masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Faktanya sudah ada dua nama kandidat calon DKI 2 yang diusulan partai pengusung PKS dan Gerindra yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Baca Juga:

Melihat Progres Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta

"Koalisi dengan Gerindra terkait cawagub tetap jalan," ujar Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin ketika dihubungi wartawan, Kamis (24/10).

Arifin pun meminta kepada anggota Dewan Parlemen Kebon Sirih untuk secepatnya menuntaskan pengganti Sandiaga Uno di kursi pemerintahan nomor dua di Jakarta itu.

Ketua Fraksi PKS DKI
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Arifin (MP/Asropih)

Ia juga mendorong wakil rakyat DKI untuk segera menggelar Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) pengesahan tata tertib (tatib) agar proses pemilihan Wagub cepat bergulir.

"Meminta pimpinan DPRD untuk segera selenggarakan rapimgab," tutupnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan RI. Artinya partai berlambang kepala Burung Garuda itu masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju.

Baca Juga

PKS Pastikan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu Masih Berstatus Cawagub DKI Jakarta

Usai melangsungkan pertemuan Prabowo mengungkapkan, dia diminta RI-1 untuk duduk di kursi Kabinet Kerja jilid II periode 2019-2024.

"Saya diminta dibantu beliau di bidang pertahanan," ucap Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10) kemarin. (Asp)

#PKS #Gerindra #Wagub DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Bagikan