2 Putusan MK Era Mahfud Solusi Atasi Kriminalisasi Aktivis Lingkungan

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 22 Januari 2024
 2 Putusan MK Era Mahfud Solusi Atasi Kriminalisasi Aktivis Lingkungan

Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Maraknya penangkapan aktivis lingkungan yang terjadi di Indonesia mendapat sorotan dari Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dalam debat keempat Pilpres 2024.

Pasangan Capres Ganjar Pranowo itu menyesalkan cara pemerintah menyikapi para aktivis lingkungan yang menyuarakan kritik namun berujung pidana. Menurut dia, tindakan tersebut justru menempatkan Indonesia dalam bahaya kelangsungan lingkungan hidup.

Baca Juga:

Menggagas Pemilu Ramah Lingkungan Minim Sampah

“Sekarang ini kalau orang bicara lingkungan, ditangkap. Nah, itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita," kata Mahfud di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Mahfud menegaskan pemerintah perlu melakukan dua langkah guna menyelaraskan hubungan antara negara dan masyarakat di persoalan aktivis lingkungan hidup. “Ke depan itu, menurut saya, pemerintah pelru melaksanakan dua putusan MK yang dulu saya yang membaca vonis,” ujar mantan Ketua MK periode 2008-2013 itu.

Langkah pertama, lanjut Mahfud, pemerintah mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum sebagaimana putusan MK, sedangkan yang kedua adalah menegaskan perbedaan definisi antara hutan adat dan hutan negara.

“Kedua, saya juga sudah pernah itu membuat putusan MK, agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara. Karena definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat dari lingkungan hidupnuya,” pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Merasa Menjadi Kewajiban, Alasan Nadine Chandrawinata Terlibat Sebagai Aktivis Lingkungan Hidup

#Mahkamah Konstitusi #Aktivis Lingkungan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Berawal dari Spanduk Liar, Nail Hunter Kumpulkan 10 Kilogram Paku dari Pohon
Nail Hunter mencabut paku dari batang pohon di Jakarta. Sejak Mei, gerakan ini mengumpulkan sekitar 10 kilogram paku dan merencanakan pembelian bibit pohon dari hasil penjualannya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 23 Oktober 2026
Berawal dari Spanduk Liar, Nail Hunter Kumpulkan 10 Kilogram Paku dari Pohon
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini belum mereda. Direktur P3S, Jerry Massie, menilai setiap calon pejabat negara harus memenuhi persyaratan.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Polemik Ijazah Gibran Masih Berlanjut, Pengamat Tekankan Pentingnya Kepastian Hukum
Indonesia
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kemungkinan berlanjut ke DPR. Hal itu diungkapkan Direktur P3S, Jerry Massie.
Soffi Amira - Jumat, 09 Oktober 2026
Pengamat Sebut Polemik Ijazah Gibran Belum Tertutup, Ada Peluang Pembahasan di DPR
Indonesia
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, merespons putusan MK soal ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menegaskan, anak sulungnya itu kuliah sampai S1.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Jokowi Tanggapi Putusan MK soal Ijazah Gibran, Singgung Sistem Tiap Negara Berbeda
Indonesia
Polemik Syarat Pendidikan Gibran Berlanjut, Wacana Pansus di DPR Mulai Bergulir
Polemik ijazah Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kini masih berlanjut. Muncul wacana pansus di DPR yang mulai bergulir.
Soffi Amira - Kamis, 08 Oktober 2026
Polemik Syarat Pendidikan Gibran Berlanjut, Wacana Pansus di DPR Mulai Bergulir
Indonesia
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
KPU bertanggung jawab melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon, sedangkan penilaian dan penyetaraan pendidikan luar negeri merupakan kewenangan kementerian
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Oktober 2026
Penjelasan Detail KPU Soal Verifikasi Ijazah Gibran Saat Pencalonan Pilpres
Indonesia
MK Tidak Temukan Bukti Ijazah SMA, Wapres Gibran Siap Atur: Nanti Segera Kami Follow-up
Wapres Gibran Rakabuming merespons putusan MK yang tak menemukan bukti ijazah SMA miliknya. Gibran pastikan siap follow-up penyetaraan dokumen luar negeri.
Wisnu Cipto - Rabu, 07 Oktober 2026
MK Tidak Temukan Bukti Ijazah SMA, Wapres Gibran Siap Atur: Nanti Segera Kami Follow-up
Indonesia
Gibran Tanggapi Putusan MK soal Ijazah, Singgung Pernah Kuliah di Singapura
Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, merespons putusan MK soal ijazah setara SMA. Ia menegaskan kuliah sampai S1 di Singapura.
Soffi Amira - Rabu, 07 Oktober 2026
Gibran Tanggapi Putusan MK soal Ijazah, Singgung Pernah Kuliah di Singapura
Indonesia
Tanggapi Putusan MK soal Ijazah, Gibran: Kalau Saya Tak Lulus SMA, Tak Mungkin Bisa Kuliah
Gibran Rakabuming Raka menghormati putusan MK soal syarat pendidikan Pilpres 2024. Ia menegaskan pernah kuliah hingga S1 di Singapura.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 07 Oktober 2026
Tanggapi Putusan MK soal Ijazah, Gibran: Kalau Saya Tak Lulus SMA, Tak Mungkin Bisa Kuliah
Bagikan