2 Hari Setelah Dilantik, Pemerintahan Prabowo Sudah Jual Surat Utang Rp 10 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 Oktober 2024
2 Hari Setelah Dilantik, Pemerintahan Prabowo Sudah Jual Surat Utang Rp 10 Triliun

Pecahan seratus ribu rupiah di atas uang dolar AS, pada pusat uang tunai sebuah bank di Jakarta. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah Prabowo Subianto yang baru dua hari memegang komando negara, sudah menyerap dana senilai Rp 10 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 22 Oktober 2024.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan total penawaran masuk yakni sebesar Rp 17,47 triliun.

Melalui sistem lelang Bank Indonesia (BI), pemerintah melelang SPNS01042025 (pembukaan kembali), SPNS07072025 (pembukaan kembali), PBS032 (pembukaan kembali), PBS030 (pembukaan kembali), PBS029 (pembukaan kembali), PBS004 (pembukaan kembali), dan PBS038 (pembukaan kembali).

Serapan terbesar pada lelang kali ini berasal dari seri SPNS07072025 yang dimenangkan sebesar Rp3,05 triliun. Penawaran masuk untuk seri ini tercatat sebesar Rp 3,4 triliun dengan imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,25000 persen.

Baca juga:

90% Utang Minyak Goreng Telah Dibayar

Serapan berikutnya yaitu seri SPNS01042025 yang dimenangkan senilai Rp2,25 triliun dari penawaran masuk Rp 2,72 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,21000 persen.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana sebesar Rp1,95 triliun dari seri PBS038 yang menerima penawaran masuk Rp 4,95 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,97973 persen.

Dari seri PBS030, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1 triliun dari penawaran masuk Rp 2,68 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan untuk seri ini yaitu 6,46218 persen.

Kemudian, dari seri PBS029 diserap dana sebesar Rp900 miliar. Seri ini mencatatkan penawaran masuk sebesar Rp 1,14 triliun dan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,67981 persen.

Baca juga:

Utang Minyak Goreng Sudah Dibayar 90 Persen

Seri PBS032 dimenangkan sebesar Rp 700 miliar dari penawaran masuk Rp 1,72 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini yaitu 6,44901 persen.

Terakhir, pemerintah menyerap dana Rp 150 miliar dari seri PBS004 yang menerima penawaran masuk Rp 864 miliar. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini adalah sebesar 6,82654 persen.

#Utang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Indonesia
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Langkah ini, penting untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap utang proyek yang dikerjakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Indonesia
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Angka itu, bisa jadi lebih besar karena belum termasuk potensi kerugian keuangan negara lain yang menyertainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya dinilai lebih menjanjikan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Indonesia
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Purbaya yakin tidak akan menarik utang besar pada tahun anggaran 2026. Malah, percaya diri utang yang diterbitkan nanti bisa lebih rendah dari target yang dipatok pada APBN 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Defisit Anggaran Bakal Capai Rp 698 Triliun di 2026, Menkeu Pede Tarik Utang Berkurang
Indonesia
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi
Angga Yudha Pratama - Jumat, 15 Agustus 2025
Bank Indonesia Ungkap Fakta Mengejutkan di Balik Utang Luar Negeri yang Tumbuh Melambat
Bagikan