Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh mencapai sekitar Rp 116 triliun di 2025 ini. Sementara, pemerintah telah mengalihkan seluruh dividen dari BUMN dikelola langsung oleh Danantara.
Menteri Keuangan (Menkeu) menilai Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk menyelesaikan utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh tanpa perlu menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ia mengaku, saat ini CEO Danantara Rosan Roeslani masih melakukan kajian teknis untuk merumuskan skema penyelesaian utang yang tepat untuk KCIC.
“Mereka (Danantara) akan purpose ke kita seperti apa. Ya kira-kira nanti kita tunggu deh seperti apa studinya. Tapi yang jelas, saya tanya ke beliau (Rosan) tadi, apakah di klausulnya yang bayar harus pemerintah? Kan yang penting, kalau yang saya tahu CDB (China Development Bank) mereka yang penting struktur pembayarannya clear. Jadi seharusnya enggak ada masalah,” ujar Purbaya, usai menghadiri Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10).
Baca juga:
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
“Sudah saya sampaikan, karena kan Danantara terima dividen dari BUMN hampir Rp80 triliun-Rp90 triliun. Itu cukup untuk menutupi sekitar Rp2 triliun (bunga) bayaran tahunan untuk KCIC,” katanya lagi.
Nilai dividen tersebut juga berpotensi meningkat setiap tahun. Dan sebagian dana saat ini sempat ditempatkan dalam bentuk obligasi pemerintah.
Purbaya juga meminta Danantara mengoptimalkan penempatan dana agar lebih produktif.
Sementara itu, Politikus DPR mendesak adanya solusi jalan tengah yang rasional dan tidak membebani APBN dalam pembayaran utang proyek KCJB senilai total Rp 116 triliun.
