PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh

MerahPutih.com - Beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh mencapai sekitar Rp 116 triliun di 2025 ini.

Angka itu, bisa jadi lebih besar karena belum termasuk potensi kerugian keuangan negara lain yang menyertainya.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto prihatin atas utang tersebut, dan mendukung sikap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menolak membayar utang proyek kereta cepat tersebut lewat APBN.

"Sejak awal proyek ini dikritik karena perhitungan keekonomiannya yang tidak transparan dan proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis," kata Mulyanto kepada wartawan, Rabu (15/10).

Baca juga:

Utang Kereta Cepat Whoosh Jadi Sorotan, Purbaya Tegaskan Tidak Ditanggung APBN

Ia mengatakan, kini setelah beroperasi, proyek tersebut justru terus menimbulkan kerugian miliaran rupiah setiap bulan dan membebani keuangan BUMN, khususnya PT KAI dan konsorsium PSBI.

"Ini sangat memberatkan PT. KAI selaku induk usaha kereta cepat," imbuhnya.

Ia mendesak Pemerintah dan DPR untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan audit investigatif atau Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terhadap proyek kereta cepat ini.

Audit investigatif BPK perlu dilakukan untuk menelusuri penggunaan dana proyek, baik yang bersumber dari pinjaman luar negeri (China Development Bank) maupun penyertaan modal negara (PMN) dan dukungan fiskal lainnya.

Selain itu, untuk menilai potensi kerugian negara akibat keputusan investasi, cost overrun, dan dukungan keuangan terselubung kepada BUMN.

"Dari pemeriksaan itu baru dapat ditentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab, baik di tingkat kebijakan, manajemen BUMN, maupun konsorsium proyek, bila ditemukan unsur pelanggaran hukum atau penyalahgunaan wewenang," katanya. (Pon)