14 Tahun Berdirinya KPK, Laode: OTT Tahun Ini Tertinggi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 29 Desember 2017
14 Tahun Berdirinya KPK, Laode: OTT Tahun Ini Tertinggi

Gedung kantor KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari ini tepat 14 tahun usia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahun ini menjadi tahun tersibuk KPK karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tahun 2017 ini merupakan yang terbanyak.

Peringatan hari lahir lembaga antirasuah itu dilangsungkan secara sederhana. KPK menyelenggarakan aneka lomba di antara pegawai KPK seperti pertandingan olahraga dan kegiatan seni.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung KPK sampai hari ini. Kalau kami mau ambil 2002, kami 15 tahun tetapi kalau mau pakai KPK mulai beroperasi, tahun 2003 berarti kami 14 tahun hari ini. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Jumat (29/12) seperti dikutip Antara.

Lebih lanjut Syarif mengungkapkan banyak kasus-kasus besar tindak pidana korupsi seperti e-KTP dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu, OTT tahun ini merupakan yang terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Tahun 2017 banyak sekali yang kami lakukan berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus besar tindak pidana korupsi seperti e-KTP dan berupaya untuk menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan BLBI dan tentunya beberapa OTT yang saya pikir terbanyak tahun ini, saya kira (ada) 19," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Wadah Pegawai KPK Aulia Postiera mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapidan masyarakat yang selalu memberikan dukungan KPK dalam bekerja.

"Sebagaimana dijelaskan Pak Laode tadi, tahun 2017 ini adalah salah satu tahun terbaik KPK di mana terdapat banyak perkara dapat kami selesaikan. Begitu juga pencegahan banyak yang kami lakukan pada tahun 2017 ini," kata Aulia.

Sekedar catatan, KPK lahir pada 29 Desember 2003. KPK terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun baru beroperasi pada 2003 pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Megawati Soekarnoputri menandatangani Keppres untuk mengangkat pimpinan KPK jilid pertama menjelang tahun baru. (*)

#KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
KPK menduga Ketua DPP PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menerima aliran uang suap proyek ijon di Bekasi. Ia telah diperiksa sebagai saksi kasus suap proyek Bekasi.
Soffi Amira - Kamis, 15 Januari 2026
Kasus Suap Proyek Bekasi, KPK Dalami Dugaan Aliran Uang ke Ono Surono
Indonesia
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Pada 5 Juni 2025, KPK mengungkapkan identitas delapan orang tersangka kasus pemerasan dalam pengurusan RPTKA di Kemenaker, yakni aparatur sipil negara di Kemenaker
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Duga Bekas Sekjen Kemenaker Terima Rp 12 Miliar dari Pemerasan Tenaga Kerja Asing
Indonesia
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Ono enggan membeberkan lebih jauh soal nominal maupun sumber aliran dana tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Diperiksa KPK, Ono Surono Ngaku Dicecar soal Aliran Dana Kasus Suap Ijon Proyek Bekasi
Indonesia
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
KPK memeriksa Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Bekasi. Tujuh pejabat teknis juga diperiksa.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
KPK Periksa Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Terkait Suap Proyek Bekasi
Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
KPK menggeledah kantor PT Wanatiara Persada terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak KPP Madya Jakarta Utara dan menyita dokumen serta barang elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Indonesia
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK belum menahan tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK. MAKI menilai KPK tidak serius dan berencana melayangkan somasi serta melapor ke Dewas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
Indonesia
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Membersihkan oknum justru menguatkan pondasi negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Bagikan