14 Tahun Berdirinya KPK, Laode: OTT Tahun Ini Tertinggi

Luhung SaptoLuhung Sapto - Jumat, 29 Desember 2017
14 Tahun Berdirinya KPK, Laode: OTT Tahun Ini Tertinggi

Gedung kantor KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Hari ini tepat 14 tahun usia Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tahun ini menjadi tahun tersibuk KPK karena Operasi Tangkap Tangan (OTT) di tahun 2017 ini merupakan yang terbanyak.

Peringatan hari lahir lembaga antirasuah itu dilangsungkan secara sederhana. KPK menyelenggarakan aneka lomba di antara pegawai KPK seperti pertandingan olahraga dan kegiatan seni.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung KPK sampai hari ini. Kalau kami mau ambil 2002, kami 15 tahun tetapi kalau mau pakai KPK mulai beroperasi, tahun 2003 berarti kami 14 tahun hari ini. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat kepada KPK," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Jumat (29/12) seperti dikutip Antara.

Lebih lanjut Syarif mengungkapkan banyak kasus-kasus besar tindak pidana korupsi seperti e-KTP dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Selain itu, OTT tahun ini merupakan yang terbanyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Tahun 2017 banyak sekali yang kami lakukan berupaya untuk menyelesaikan kasus-kasus besar tindak pidana korupsi seperti e-KTP dan berupaya untuk menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan BLBI dan tentunya beberapa OTT yang saya pikir terbanyak tahun ini, saya kira (ada) 19," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Wadah Pegawai KPK Aulia Postiera mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapidan masyarakat yang selalu memberikan dukungan KPK dalam bekerja.

"Sebagaimana dijelaskan Pak Laode tadi, tahun 2017 ini adalah salah satu tahun terbaik KPK di mana terdapat banyak perkara dapat kami selesaikan. Begitu juga pencegahan banyak yang kami lakukan pada tahun 2017 ini," kata Aulia.

Sekedar catatan, KPK lahir pada 29 Desember 2003. KPK terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun baru beroperasi pada 2003 pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Saat itu, Megawati Soekarnoputri menandatangani Keppres untuk mengangkat pimpinan KPK jilid pertama menjelang tahun baru. (*)

#KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Indonesia
Eks Penyidik KPK Sebut Kehadiran Johanis Tanak Bersama Saksi Perkara Korupsi Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan
Menimbulkan persoalan serius dari sisi etik, integritas, dan persepsi publik. ?
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
Eks Penyidik KPK Sebut Kehadiran Johanis Tanak Bersama Saksi Perkara Korupsi Berpotensi Timbulkan Konflik Kepentingan
Indonesia
Saksi Kasus Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Ancam Lapor ke DPR jika KPK tak Kembalikan Aset Rp 600 M
Seluruh aset tersebut merupakan warisan sah dari orangtua Linda Susanti, bukan hasil tindak pidana korupsi.
Dwi Astarini - Jumat, 10 Oktober 2025
Saksi Kasus Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan Ancam Lapor ke DPR jika KPK tak Kembalikan Aset Rp 600 M
Indonesia
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
KPK mulai menyasar masalah katering yang menjadi salah satu temuan penting Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Haji DPR RI.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 Oktober 2025
KPK Mulai Sasar Masalah Katering di Kasus Dugaan Korupsi Haji
Indonesia
Parahnya Korupsi Haji, KPK Temukan Jatah Kuota Petugas Kesehatan Sampai Dijual ke Jemaah
"Kuota-kuota haji yang seharusnya diperuntukkan untuk petugas, ternyata diperjualbelikan kepada calon jemaah,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.
Wisnu Cipto - Rabu, 08 Oktober 2025
Parahnya Korupsi Haji, KPK Temukan Jatah Kuota Petugas Kesehatan Sampai Dijual ke Jemaah
Indonesia
Linda Susanti Minta KPK Kembalikan Aset yang Disita, Mulai dari Uang Dolar, Tanah, hingga Emas 11 Kg
KPK diminta segera membuka status sita terhadap barang-barang tersebut dan mengembalikannya secara resmi kepada Linda Susanti.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Oktober 2025
Linda Susanti Minta KPK Kembalikan Aset yang Disita, Mulai dari Uang Dolar, Tanah, hingga Emas 11 Kg
Indonesia
KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag
Sebagian biro travel diduga menyerahkan uang kepada pejabat Kemenag untuk mendapatkan kuota lebih banyak.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Oktober 2025
KPK Ungkap Asal Uang Rp100 Miliar dari Kasus Korupsi Kuota Haji Kemenag
Indonesia
KPK Kembalikan Toyota Alphard Milik Immanuel Ebenezer, Ternyata Mobil Sewaan
KPK mengembalikan Toyota Alphard milik eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Mobil tersebut ternyata disewa oleh kementerian.
Soffi Amira - Selasa, 07 Oktober 2025
KPK Kembalikan Toyota Alphard Milik Immanuel Ebenezer, Ternyata Mobil Sewaan
Indonesia
KPK Kembalikan Alphard Sitaan Tersangka Eks Wamenaker Noel, Ternyata Statusnya Mobil Sewaan
Langkah pengembalian ini merupakan bentuk profesionalisme KPK dalam menangani barang bukti.
Wisnu Cipto - Selasa, 07 Oktober 2025
KPK Kembalikan Alphard Sitaan Tersangka Eks Wamenaker Noel, Ternyata Statusnya Mobil Sewaan
Indonesia
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Ia juga mengingatkan bahwa kasus kuota haji ini harus dipahami secara proporsional
Angga Yudha Pratama - Jumat, 03 Oktober 2025
KPK Dinilai Terlalu Tendensius ke Salah Satu Ormas Dalam Mengusut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Indonesia
Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Anak Buahnya ke KPK, Minta Dicek Rekam Jejaknya
Gus Irfan datang untuk menyerahkan nama-nama calon pejabat Kementerian Haji dan Umrah untuk dilakukan tracking alias penelusuran rekam jejak mereka.
Wisnu Cipto - Jumat, 03 Oktober 2025
Menteri Haji Serahkan 200 Nama Calon Anak Buahnya ke KPK, Minta Dicek Rekam Jejaknya
Bagikan