100 Hari Kerja Jokowi-JK, Sopir Angkot Minta Perbaikan Sistem Operasi


100 Hari Kerja Jokowi-JK, SOpir Angkot Minta Perbaikan Sistem Operasi (Foto: Antarafoto)
MerahPutih Nasional - Pemerintahan Jokowi-JK sudah memasuki seratus hari kerja mulai dari semenjak dilantik menjadi presiden dan wakil presiden, walaupun baru seratus hari kerja akan tetapi sudah memberikan banyak geberakan dibidang ekonomi khususnya bahan bakar minyak (BBM).
Sudah berkali-kali BBM naik turun, tercatat ada tiga kali perubahan harga BBM. Pada awal pemerintahannya Jokowi menaikkan harga BBM, kemudian satu bulan berikutnya diturunkan lalu akhirnya harga bbm kembali turun menjadi 6600 rupiah per liter.
Menurut Anto (37) sopir angkot mengatakan hal itu adalah sebuah prestasi tersendiri terhadap pemerintahan presiden Jokowi-JK ini yang diberikan terhadap rakyat.
"Secara otomatis anggapan masyarakat tarif angkot turun, akan tetapi hal itu belum ada keputusan penurunan tarif dari pihak organda." katanya ketika ditemui MerahPutih.com, Terminal Manggarai (29/1).
Untuk itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah mengenai hal ini mendesak agar semua organda ini menyesuaikan tarif angkutan umum dengan penurunan harga BMM, kalau hal itu tidak segera ada kejelasan maka kami sebagai sopir harus menanggung setoran sesuai target yang sudah ditentukan yaitu sebesar Rp 500 ribu perharinya.
Sedangkan terkadang para penumpang membayar ongkos kurang dari harga yang dipatok yakni dengan harga Rp 4000 dengan jarak dekat maupun jauh. hal itulah yang menjadi masalah dari para supir angkot non AC.
"Memang dengan adanya penurunan BBM ada sebagian angkot yang sudah diturunkan harganya dari semula yakni angkot yang menggunkan AC harga tarifnya diturunkan dikisaran Rp 500," Terangnya. (fik)
Berita Lainnya:
Batu Bacan Primadona Para Penggemar Batu Akik
Cara Mengetahui Keaslian Batu Akik
Bagikan
Berita Terkait
Pramono Berencana Ubah 'Aturan Main', Pegawai Swasta Bakal Wajib Naik Angkutan Umum Seperti ASN

KAI Angkut 21,6 Juta Ton Barang hingga April 2025, Didominasi Batu Bara Hampir 18 Ribu Ton

DPRD DKI Dukung Ingub ASN Wajib Naik Angkutan Umum, Langkah Awal Atasi Macet dan Polusi

ASN Wajib Kantor Naik Angkutan Umum, Pramono Jadikan Satpol PP 'Intel Gubernur'

Badan Kepegawaian Bakal Pantau Rekap ASN DKI Pakai Angkutan Umum, Pimpinan Wajib Verifikasi

Rakyat Jadikan Angkutan Umum Jadi Pilihan Saat Arus Mudik dan Balik, Ada Peningkatan 8 Persen

Kawasan Tanpa Rokok Bakal Diberlakukan di Semua Angkutan Umum

Jokowi Minta Daerah Bangun Bus Gandeng Berpemandu Lidar, Siap Berikan Subsidi

25,18 Persen Penduduk Jabodetabek Didorong Pakai Angkutan Massal

Pengguna Angkutan Umum Lebaran 2024 Dekati 1 Juta Penumpang
