10 Nama Capim KPK Baru Sudah Rampung, Begini Kata Mantan KPKPN

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 02 September 2019
10 Nama Capim KPK Baru Sudah Rampung, Begini Kata Mantan KPKPN

Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) telah melaksanakan tugasnya secara tepat dan terukur dengan memilih 10 nama Capim KPK terbaik, sehingga polemik soal proses seleksi dan kriteria harus segera diakhiri.

"Dengan telah dipilihnya 10 nama Capim KPK dan akan diserahkan ke Presiden pada hari ini untuk disampaikan ke DPR RI, maka tugas Pansel Capim KPK sudah selesai," kata Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus di Jakarta, Senin (1/9).

Baca Juga:

9 Kriteria Ideal yang Harus Dimiliki Capim KPK

Menurut Petrus, Pansel Capim KPK periode 2019-2023 sudah melesaikan tugasnya melakukan seleksi Capim KPK dalam semua tahapan secara terukur dan tepat waktu.

Anggota Pansel Capim KPK usai bertemu Joko Widodo. (Antaranews)
Anggota Pansel Capim KPK usai bertemu Joko Widodo. (Antaranews)

"Fokus publik berikutnya adalah mengawasi pelaksanaan fit and proper test yang akan dilakukan DPR RI untuk memilih dan menetapkan lima dari 10 nama Capim KPK. Lima nama pilihan DPR RI itu akan diserahkan lagi ke Presiden untuk dilantik menjadi pimpinan KPK," katanya.

Advokat PERADI ini menegaskan, tugas pimpinan KPK ke depan akan jauh lebih berat, karena ada beban tambahan yaitu membersihkan warna KPK yang disebut-sebut ada "Polisi Taliban" dan ada "Polisi India". "Itu artinya soliditas di internal KPK terbelah dua di mana ada polisi yang memiliki loyalitas ganda," katanya.

Mencermati kondisi ini, kata dia, Pansel Capim KPK telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, telah menghasilkan 10 nama Capim KPK, meskipun diwarnai kritik dan aksi demo. "Nama-nama 10 Capim KPK terbaik itu, akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada hari Senin ini," katanya.

Petrus menilai, tangung jawab Pansel Capim KPK kali ini, tidak hanya untuk melahirkan kualitas kepemimpinan KPK ke depan dalam mencegah dan memberantas korupsi, juga harus mampu menjaga soliditas di antara Pimpinan dan ASN di KPK, mengelola struktur dan personalia ASN di internal KPK terutama membersihkan apa yang disebut ada "Polisi Taliban" dan "Polisi India".

Baca Juga:

Sederet Nama Beken yang Lolos Seleksi Pertama Capim KPK

"Jika saja dua warna Polisi di KPK ini tetap ada maka KPK akan terus tersandera oleh kepentingan-kepentingan lain di luar pemberantasan korupsi yang berkepanjangan," katanya.

Petrus menegaskan, KPK saat ini membutuh figur pimpinan yang sangat paham tentang seluk beluk dan dinamika yang berkembang secara tidak sehat di internal KPK.

"Pansel Capim KPK memahami kondisi itu, sehingga pimpinan KPK mendatang, seperti apa yang dibutuhkan. Pansel memahami dan telah memilih 10 nama Capim KPK dengan karakter kepemimpinan yang sesuai pada kondisi riil KPK saat ini," katanya.

Petrus menilai, Pansel Capim KPK tetp bekerja "on the track" hingga terpilih 10 nama terbaik, meskipun diwarnai berbagai kritikan, fitnah, dan bahkan nyaris diintervensi oleh kekuatan yang mengatasnamakan publik. (Knu)

Baca Juga:

Pansel: Sudah Ada 282 Orang yang Daftar Capim KPK

#Capim KPK #Pansel KPK #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Pengungkapan kasus ini harus dijadikan momentum penting untuk melakukan bersih-bersih secara menyeluruh di kantor pajak.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Komisi III DPR Desak KPK Usut Tuntas Korupsi Pegawai Pajak
Indonesia
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Mengusulkan agar substansi MoU Helsinki dimasukkan ke poin B konsideran menimbang, khususnya yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus Aceh.
Dwi Astarini - Rabu, 14 Januari 2026
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
Berita Foto
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai pertemuan dengan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Sambangi KPK Bahas Tarif Resiprokal Amerika Serikat
Indonesia
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
KPK menggeledah kantor PT Wanatiara Persada terkait kasus dugaan suap pengurusan pajak KPP Madya Jakarta Utara dan menyita dokumen serta barang elektronik.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Kembangkan Kasus Suap Pajak, Kantor PT Wanatiara Persada Digeledah
Indonesia
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
KPK belum menahan tersangka kasus korupsi dana CSR BI dan OJK. MAKI menilai KPK tidak serius dan berencana melayangkan somasi serta melapor ke Dewas.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 14 Januari 2026
Belum Tahan Tersangka CSR BI, MAKI akan Somasi dan Laporkan Pimpinan KPK ke Dewas
Indonesia
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Membersihkan oknum justru menguatkan pondasi negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
KPK Obok-Obok Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa, DPR Tegaskan Bersih-Bersih Jadi Syarat Mutlak Sistem Perpajakan Modern
Indonesia
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
Uang yang disita penyidik KPK diduga bersumber dari tersangka kasus suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara.
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Geledah Kantor DJP, KPK Sita Uang dan Bukti Elektronik OTT Suap Pajak
Indonesia
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Penggeledahan kantor DJP Kemenkeu dilakukan untuk mencari bukti tambahan dalam mengusut kasus dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Geledah Kantor Ditjen Pajak Kemenkeu
Indonesia
Kantor DJP Diobok-obok KPK, Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa Janji Tak Bakal Menghalang-halangi
Kasus suap PBB PT Wanatiara Persada seret Kepala KPP Madya Jakarta Utara
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Januari 2026
Kantor DJP Diobok-obok KPK, Anak Buah Purbaya Yudhi Sadewa Janji Tak Bakal Menghalang-halangi
Indonesia
KPK Sita CCTV hingga Valas usai Geledah KPP Madya Jakarta Utara
KPK menggeledah KPP Madya Jakarta Utara terkait dugaan suap penurunan nilai pajak PT Wanatiara Persada. Penyidik menyita CCTV, dokumen, dan uang valas.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
KPK Sita CCTV hingga Valas usai Geledah KPP Madya Jakarta Utara
Bagikan