10 Nama Capim KPK Baru Sudah Rampung, Begini Kata Mantan KPKPN

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 02 September 2019
10 Nama Capim KPK Baru Sudah Rampung, Begini Kata Mantan KPKPN

Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus. (Antaranews)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK (Pansel Capim KPK) telah melaksanakan tugasnya secara tepat dan terukur dengan memilih 10 nama Capim KPK terbaik, sehingga polemik soal proses seleksi dan kriteria harus segera diakhiri.

"Dengan telah dipilihnya 10 nama Capim KPK dan akan diserahkan ke Presiden pada hari ini untuk disampaikan ke DPR RI, maka tugas Pansel Capim KPK sudah selesai," kata Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus di Jakarta, Senin (1/9).

Baca Juga:

9 Kriteria Ideal yang Harus Dimiliki Capim KPK

Menurut Petrus, Pansel Capim KPK periode 2019-2023 sudah melesaikan tugasnya melakukan seleksi Capim KPK dalam semua tahapan secara terukur dan tepat waktu.

Anggota Pansel Capim KPK usai bertemu Joko Widodo. (Antaranews)
Anggota Pansel Capim KPK usai bertemu Joko Widodo. (Antaranews)

"Fokus publik berikutnya adalah mengawasi pelaksanaan fit and proper test yang akan dilakukan DPR RI untuk memilih dan menetapkan lima dari 10 nama Capim KPK. Lima nama pilihan DPR RI itu akan diserahkan lagi ke Presiden untuk dilantik menjadi pimpinan KPK," katanya.

Advokat PERADI ini menegaskan, tugas pimpinan KPK ke depan akan jauh lebih berat, karena ada beban tambahan yaitu membersihkan warna KPK yang disebut-sebut ada "Polisi Taliban" dan ada "Polisi India". "Itu artinya soliditas di internal KPK terbelah dua di mana ada polisi yang memiliki loyalitas ganda," katanya.

Mencermati kondisi ini, kata dia, Pansel Capim KPK telah bekerja dengan penuh tanggung jawab, telah menghasilkan 10 nama Capim KPK, meskipun diwarnai kritik dan aksi demo. "Nama-nama 10 Capim KPK terbaik itu, akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada hari Senin ini," katanya.

Petrus menilai, tangung jawab Pansel Capim KPK kali ini, tidak hanya untuk melahirkan kualitas kepemimpinan KPK ke depan dalam mencegah dan memberantas korupsi, juga harus mampu menjaga soliditas di antara Pimpinan dan ASN di KPK, mengelola struktur dan personalia ASN di internal KPK terutama membersihkan apa yang disebut ada "Polisi Taliban" dan "Polisi India".

Baca Juga:

Sederet Nama Beken yang Lolos Seleksi Pertama Capim KPK

"Jika saja dua warna Polisi di KPK ini tetap ada maka KPK akan terus tersandera oleh kepentingan-kepentingan lain di luar pemberantasan korupsi yang berkepanjangan," katanya.

Petrus menegaskan, KPK saat ini membutuh figur pimpinan yang sangat paham tentang seluk beluk dan dinamika yang berkembang secara tidak sehat di internal KPK.

"Pansel Capim KPK memahami kondisi itu, sehingga pimpinan KPK mendatang, seperti apa yang dibutuhkan. Pansel memahami dan telah memilih 10 nama Capim KPK dengan karakter kepemimpinan yang sesuai pada kondisi riil KPK saat ini," katanya.

Petrus menilai, Pansel Capim KPK tetp bekerja "on the track" hingga terpilih 10 nama terbaik, meskipun diwarnai berbagai kritikan, fitnah, dan bahkan nyaris diintervensi oleh kekuatan yang mengatasnamakan publik. (Knu)

Baca Juga:

Pansel: Sudah Ada 282 Orang yang Daftar Capim KPK

#Capim KPK #Pansel KPK #KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Ruang Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Tersentuh Penggeledahan KPK
KPK menegaskan tidak menggeledah ruang Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Fokus operasi pada tiga dirjen terkait kasus suap HGB Summarecon.
Wisnu Cipto - Kamis, 17 September 2026
Ruang Kerja Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Belum Tersentuh Penggeledahan KPK
Indonesia
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
KPK menggeledah Kementerian ATR/BPN usai OTT kasus Summarecon. Penyidik mengumpulkan bukti-bukti.
Soffi Amira - Kamis, 17 September 2026
KPK Geledah Kementerian ATR/BPN usai OTT Summarecon, 3 Ruang Dirjen Disasar
Indonesia
KPK Kembali Panggil Bebizie, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Rita Widyasari
KPK kembali memanggil Bebizie Sri Mulyati sebagai saksi dalam pengembangan perkara Rita Widyasari yang berkaitan dengan gratifikasi batu bara dan TPPU.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
KPK Kembali Panggil Bebizie, Diperiksa sebagai Saksi Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Kasus Suap HGB Bergulir, KPK Geledah Ruangan Dirjen ATR/BPN
KPK menggeledah sejumlah lokasi di kantor ATR/BPN, termasuk ruangan Dirjen Lampri, terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Kasus Suap HGB Bergulir, KPK Geledah Ruangan Dirjen ATR/BPN
Indonesia
Kasus Suap HGB Bogor Makin Melebar, IM57+ Desak KPK Jerat Korporasi
IM57+ Institute mendesak KPK mempertimbangkan penetapan korporasi sebagai tersangka, selain individu yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 17 September 2026
Kasus Suap HGB Bogor Makin Melebar, IM57+ Desak KPK Jerat Korporasi
Indonesia
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
“Dugaannya praktik-praktik terkait dengan layanan pertanahan ini melibatkan banyak entitas swasta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (16/9).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
KPK Sinyalir Banyak Pengembang dan Individu di Sektor Properti Harus Suap BPN
Indonesia
KPK Tangkap Pejabat ATR/BPN, Nusron Wahid Tidak Hadiri Rapat di DPR
Ossy memastikan Nusron tidak sedang dalam kondisi sakit dan dirinya tetap berkomunikasi dengan Menteri ATR/Kepala BPN tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
KPK Tangkap Pejabat ATR/BPN, Nusron Wahid Tidak Hadiri Rapat di DPR
Indonesia
KPK Bongkar Aliran Uang Kasus HGB, Summarecon Berpeluang Jadi Tersangka Korporasi
KPK membuka peluang menetapkan PT Summarecon Agung Tbk sebagai tersangka korporasi dalam kasus dugaan suap pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
KPK Bongkar Aliran Uang Kasus HGB, Summarecon Berpeluang Jadi Tersangka Korporasi
Indonesia
KPK Ungkap Awal Kasus Suap HGB Summarecon, Berawal dari Sengketa Tanah dengan Ahli Waris
KPK mengungkap dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Bogor berawal dari sengketa tanah dengan sejumlah ahli waris.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
KPK Ungkap Awal Kasus Suap HGB Summarecon, Berawal dari Sengketa Tanah dengan Ahli Waris
Indonesia
Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka Korupsi, KPK: Ini Ketiga Kalinya
Fahd El Fouz kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi HGB ATR/BPN. KPK menyebut ini kali ketiga Fahd terjerat perkara korupsi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 September 2026
Fahd El Fouz Kembali Jadi Tersangka Korupsi, KPK: Ini Ketiga Kalinya
Bagikan