1,81 Juta Orang Menganggur di Jawa Barat, Usia Produktif Kesulitan Cari Kerja

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Mei 2025
1,81 Juta Orang Menganggur di Jawa Barat, Usia Produktif Kesulitan Cari Kerja

Ilustrasi job fair. Foto: Humas Pemkot Tangerang

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat mencatat, tingkat pengangguran pada lulusan SMK merupakan yang tertinggi, yaitu 12,42 persen, disusul lulusan diploma IV, S1, S2, S3 dengan 9,47 persen, lalu SMA dengan 9,28 persen.

BPS mengungkapkan pengangguran tahunan (year on year/yoy) di Jawa Barat per Februari 2025 mengalami pertambahan, dengan adanya kemungkinan dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Senin ini, tercatat ada 1,81 juta orang menganggur di Jawa Barat pada Februari 2025.

Hal ini menunjukkan peningkatan jika dibanding Februari 2024 di angka 1,79 juta orang, atau kenaikannya ada 0,02 juta (20 ribu) orang atau 1,04 persen.

Baca juga:

Jumlah Pengangguran di Indonesia Tembus 7,28 Juta Orang, Menaker: ‘No Comment’

"Jadi kalau dilihat kan memang ada penambahan pengangguran sebanyak 0,02 juta orang, artinya kan kita juga harus memperhitungkan berbagai faktor lainnya, semisal ada pertambahan penduduk begitu ya," kata Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus di Gedung BPS Jabar, Bandung, Senin.

Statistisi Ahli Madya (Ketua Tim Statistik Sosial) Isti Larasati Widiastuty membenarkan, angka pengangguran yang meningkat ini, terdiri dari penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang saat disurvei tidak bekerja, mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha, disebabkan banyak faktor termasuk pemutusan hubungan kerja.

"Jadi dalam sepekan terakhir ketika disurvei, mereka itu tidak bekerja dan itu karena berbagai faktor, bisa juga dampak dari PHK," ujar Isti pada Antara.

Meski terjadi peningkatan jumlah orang yang menganggur di Jawa Barat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Jawa Barat yang menunjukan persentase angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar, menunjukan penurunan.

BPS mencatat TPT pada Februari 2025 adalah sebesar 6,74 persen, yang mengalami penurunan 0,17 persen poin dari sebelumnya sebanyak 6,91 persen.

"Jumlah penduduk bekerja di Jawa Barat mencapai 24,99 juta orang, dengan distribusi penduduk bekerja terbesar adalah sebagai buruh/pegawai sebanyak 40,58 persen dan berusaha sendiri sebanya 22,53 persen," ujar Darwis Sitorus. (*)

#Pengangguran #Tingkat Pengangguran #Badan Pusat Statistik (BPS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
BPS mencatat perdagangan Indonesia surplus USD 7,25 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Ekspor USD 193,64 miliar dan impor USD 186,39 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
BPS Ungkap Kinerja Perdagangan Indonesia hingga Agustus 2026, Surplus USD 7,25 Miliar
Indonesia
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Guna memastikan validitas data secara berkelanjutan, pemerintah membuka luas akses partisipasi publik melalui berbagai kanal pemutakhiran mandiri.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Jamin Bantuan Pemerintah Tetap Diberikan, Data Desil Diperbaharui Tiap 3 Bulan
Indonesia
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
BPS memperkuat DTSEN untuk memperbaiki akurasi data bantuan sosial. Warga dapat mengajukan perbaikan data melalui sejumlah kanal resmi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
DTSEN Terus Dimutakhirkan, BPS Pastikan Keluarga Penerima Bansos Tercatat Akurat
Indonesia
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Komoditas yang turut memberikan tekanan di wilayah tersebut antara lain cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, dan daging sapi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
Mayoritas Daerah Alami Kenaikan Harga Pangan
Indonesia
Kekurangan Orang, Jepang Bakal Buka Lowongan Bagi Warga Asing Jadi Pekerja Keamanan Swasta
Badan Kepolisian Jepang akan berkonsultasi dengan Kementerian Kehakiman serta Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan mengenai rincian kerangka kerja baru.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Kekurangan Orang, Jepang Bakal Buka Lowongan Bagi Warga Asing Jadi Pekerja Keamanan Swasta
Indonesia
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
BPS dan Bank Dunia menggunakan sumber data yang sama, yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Namun, cara pengukuran kemiskinan yang digunakan berbeda karena memiliki tujuan yang berbeda.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 11 September 2026
Begini Cara Melihat Beda Data Kemiskinan Ala BPS Dengan Bank Dunia
Indonesia
SIAPkerja, Platform Mudahkan Warga ke Akses Kesempatan Kerja
pemanfaatan SIAPkerja diharapkan dapat membantu peserta melanjutkan proses pengembangan dirinya setelah mengikuti program penunjang seperti Magang Nasional (MagangHub).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 September 2026
SIAPkerja, Platform Mudahkan Warga ke Akses Kesempatan Kerja
Indonesia
Ini Link Daftar Magang Nasional Tahap II, Ditutup 8 September 2026
Menaker berharap peserta program ini dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan keterampilan, serta memahami lingkungan kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 04 September 2026
Ini Link Daftar Magang Nasional Tahap II, Ditutup 8 September 2026
Indonesia
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
DPR menyoroti ketidaksesuaian data desil yang berpotensi membuat warga miskin kehilangan bansos, subsidi energi, hingga bantuan pendidikan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 04 September 2026
Data Desil Tak Sesuai Kondisi Warga, DPR Minta Kemensos dan BPS Bergerak Cepat
Indonesia
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Pemerintah tidak hanya mengandalkan kondisi harga minyak untuk menjaga surplus perdagangan, tetapi juga akan terus mendorong peningkatan ekspor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 02 September 2026
Mendag Ingin Harga Minyak Terkendali, Neraca Perdagangan Bisa Tetap Surplus
Bagikan