Suara Hati Buruh Perempuan Tentang Rumor Dihapusnya Hak Cuti Melahirkan

TANGGAL 8 Oktober lalu para buruh dari seluruh penjuru tanah air melakukan aksi demo besar-besaran terkait disahkannya UU Cipta Kerja. Hal itu lantaran banyak poin-poin dalam UU tersebut yang dianggap tidak berpihak pada buruh.

Salah satu poin yang cukup menarik perhatian yakni tentang rumor dihilangkannya hak cuti haid dan cuti melahirkan. Kabar tersebut sontak membuat para buruh, khususnya buruh perempuan merasa khawatir.

Baca juga:

Tetap Survive di Tengah Kemelut UU Cipta Kerja dan Pandemi Meski Kena PHK

Contohnya yang dirasakan buruh perempuan bernama Septi ini. Ia mengaku kaget dan tak habis pikir bila rumor penghapusan hak cuti melahirkan benar adanya.

"Pastinya khawatir, ngedenger rumor cuti melahirkan mau dihapuskan sih, mau merinding dengernya, saya juga kan perempuan dan bakal melahirkan nantinya, terlebih di perusahaan saya tuh mayoritas perempuan, jadi pasti berasa banget khawatirnya," jelas Septi saat ditemui merahputih.com

Septi menjelaskan sebelumnya perusahaan menerapkan cuti melahirkan selama 3 bulan, dan tetap digaji selama periode itu. Dia berpikir bila rumor cuti melahirkan dihapuskan akan merugikan bumil.

"Tiga bulan kita dirumah aja ninggalin bayi usia segitu masih agak susah susah, gimana kalau cuma dua hari atau dihapuskan, terus ibunya harus udah masuk kerja, kayak yang gimana yah gitu," kata Septi.

Di perusahaan tempat Septi bekerja yang mayoritas perempuan, ada tiga orang rekannya yang diketahui tengah hamil. "Posisinya sekarang saya megang anak buah ada 40 orang, anak buah saya 3 orang lagi hamil, sesama perempuan, saya turut merasakan gimana perasaan mereka pas ngedenger kabar itu," lanjutnya.

Di sepanjang wawancara tampak jelas raut wajah kekhawatiran Septi soal rumor penghapusan cuti melahirkan itu. Hanya kebijakan tersebut yang menurutnya tidak dapat diterima.

"Saya sih eggak setuju banget kalo itu (cuti melahirkan) dihapuskan, mungkin kalo kebijakan-kebijakan lainnya masih bisa ditolerir," kata Septi.

Septi mengaku, kalaupun tidak digaji selama tiga bulan namun tetap diberikan cuti dia tidak masalah. Daripada tidak ada hak cuti sama sekali.

Pikirnya, di masa pandemi ini sulit untuk mencari kerja, jadi tidak masalah biarpun mendapat cuti tiga bulan tanpa digaji.

Namun, bila hak cuti melahirkan benar-benar dihapuskan, Septi mengaku lebih baik kehilangan pekerjaan dibanding harus rela meninggalkan anak di usia yang masih sangat kecil. "Rezeki datengnya dari mana aja kan, bisa buka usaha atau apa gitu," tegas Septi.

Pada aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja 8 Oktober 2020 kemarin, Septi mengaku turut melakukan aksi mogok kerja selama sehari pada 8 Oktober 2020. Padahal banyak rekannya yang mulai mogok kerja sejak tanggal 5 Oktober 2020.

Baca juga:

Tetap Waras Meski Kontrak Kerja Urung Diperbarui

Namun, ketika banyak buruh yang turun ke jalan menuju Gedung DPR untuk menyuarakan aspirasi mereka, Septi memilih menggambarkan kekecewaanya dengan aksi mogok kerja. Ditambah lagi ia masih khawatir kondisi belum kondusif karena pandemi. "Soalnya parno di masa pandemi gini ketemu banyak orang gerombolan gitu," ujarnya.

Menurut Septi, banyak rekannya sesama buruh perempuan yang berani untuk ikut aksi demo menolak Omnibus Law. Bahkan ada temannya yang sampai terkena gas air mata. "Dia mengaku ikut demo karena perjuangin haknya sebagai buruh," tutur Septi.

Di satu sisi, Septi merasa agak sedikit tenang lantaran perusahaan tempatnya bekerja masih memanusiakan buruh. Septi berharap apapun Undang-Undangnya nanti, perusahaan bisa mengambil kebijakan menguntungkan bagi buruh.

Terkait rumor dihilangkannya hak cuti pekerja seperti cuti haid dan cuti melahirkan pada UU Omnibus Law Cipta Kerja, Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker), Ida Fauziyah, baru-baru ini membantah hal tersebut.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa waktu istirahat dan cuti itu tetap diatur seperti di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Memang tidak diatur di Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya kalau tidak dihapus berarti undang-undang yang lama tetap eksis, namun undang-undang ini memerintahkan untuk pengaturan lebih detailnya di peraturan pemerintah (PP)," ucap Ida seperti yang dikutip dari Antara, Jumat (9/10). (ryn)

Baca juga:

Mengupas Stigma Pekerjaan di Indonesia