Usai Lebaran, Jokowi Diprediksi Bakal Rombak Kabinet
Jumat, 03 Juli 2015 -
MerahPutih Politik - Presiden Joko Widodo diprediksi akan merombak kabinetnya (Reshuffle) usai hari raya lebaran, kisaran bulan Agustus atau September mendatanag. Perombakan kabinet disebabkan hasil survei yang menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) semakin terkikis. Publik semakin tidak percaya terhadap duet Jokowi-JK.
Demikian disampaikan analis politik Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo kepada MerahPutih.com, Jakarta, Jumat (3/7).
Karyono melanjutkan ketidakpuasn publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK terjadi di dua sektor. Sektor pertama adalah di bidang ekonomi dan kedua di bidang hukum.
"Dua bidang ini menjadi sorotan mayoritas masyarakat di akar rumput. Kedua, sinyal reshuffle sudah didengungkan oleh sejumlah pihak, termasuk relawan dan partai pendukung Jokowi-JK, terutama PDI Perjuangan," sambung Karyono.
Karyono yang juga mantan aktivis GMNI menambahkan, PDI Perjuangan sebagai partai utama pendukung Jokowi-JK dalam pemilu presiden (pilpres) 2014 memiliki daya pengaruh besar dalam menentukan masalah reshuffle.
Persoalan lain yang menjadi masalah serius adalah persoalan dalam bidang ekonomi. Melemahnya nilai mata uang rupiah terhadap dollar AS yang menembus 13.000 rupiah per 1 dollar dan menurunnya pertumbuhan ekonomi yang berada di level 4,7 persen. Persoalan tersebut adalah masalah serius. Karena itu Karyono mendesak kepada Presiden Jokowi untuk menggunakan wewenangnya mencopot menteri yang dinilai tidak kompeten.
"Reshuffle jangan dianggap sesuatu hal yang tabu. Tetapi harus dimaknai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. Namun yang lebih penting lagi adalah reshuffle bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, tetapi spirit reshuffle adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan agar sejalan dengan visi Trisakti dan Nawacita," demikian Karyono. (bhd)
BACA JUGA:
Enam Variabel Ini Jadi Faktor Penentu Reshuffle Kabinet
Pengamat Politik: Reshuffle Kabinet Bisa Jadi Dilema
