Strategi Satgas Pangan Polri Antisipasi Kenaikan Harga Sembako Jelang Ramadan
Kamis, 24 Maret 2022 -
MerahPutih.com - Menjelang Ramadan, harga sembako sudah mengalami kenaikan. Hal ini pun menjadi sorotan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes Polri
Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika menerangkan terdapat sejumlah strategi yang diterapkan pihaknya dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok jelang Ramadhan. Untuk meminimalisir kenaikan tersebut, pihaknya telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait.
Baca Juga
Satgas Pangan Polri Ungkap Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng
"Termasuk dengan asosiasi-asosiasi dan para pelaku usaha," kata Helmy saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (23/3).
Ia berujar, Satgas Pangan Polri melalui koordinasi tersebut berupaya untuk memaksimalkan produktivitas bahan pokok, percepatan distribusi hingga memangkas rantai pasok.
"Sehingga ketersediaan tetap aman, distribusi lancar dan harga akan tetap terkendali serta terjangkau bagi masyarakat," jelasnya.
Menurut Helmy, kenaikan bahan pokok atau sembako yang kerap terjadi jelang Ramadhan disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya karena permintaan masyarakat meningkat drastis. Kenaikan harga bahan pokok pangan menjelang Ramadan dan Lebaran lebih disebabkan karena naiknya permintaan.
"Bila permintaan naik sementara ketersediaan kurang, maka harga mengalami kenaikan yang cukup signifikan," jelas dia.
Terkait fenomena tingginya harga minyak goreng setelah pemerintah mencabut kebijakan harga Eeeran tertinggi (HET) untuk minyak kemasan, serta berlimpahnya stok minyak goreng kemasan di ritel, hal itu disebabkan naiknya harga bahan baku utama minyak goreng sawit (MGS).
“Tingginya harga minyak goreng lebih disebabkan naiknya bahan baku utama MGS,” ujarnya.
Baca Juga
DPR RI: Jangan Cuma Stok, Harga Pangan Saat Ramadan Harus Aman
Berdasarkan pemantauan Satgas Pangan Polri, fenomena yang terjadi saat harga sesuai HET, terjadi kelangkaan barang di gerai modern namun di pasar tradisional stok tersedia banyak dengan harga di atas HET.
Selain itu, ditemukan penjualan lewat media sosial dengan harga sesuai HET. Helmy menyebut, kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat itu, khususnya pada gerai ritel modern lebih disebabkan aksi borong atau punic buying.
Ini karena disparitas harga yang cukup besar dengan pasar tradisional, sementara di pasar tradisional rantai pasok cukup panjang dengan margin yang tidak diatur dan diserahkan pada mekanisme pasar.
Hal ini, lanjut Helmy, menyebabkan harga yang sampai ke konsumen akhir di atas HET yang ditetapkan pemerintah.
Helmy juga menekankan, Satgas Pangan Polri tengah mendalami fenomena banyaknya stok minyak goreng setelah kebijakan HET minyak kemasan dianulir pemerintah.
“Banyaknya stok minyak goreng khususnya kemasan setelah pengembalian harga sesuai acuan keekonomian, sedang kami dalami,” ujarnya.
Mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri itu juga mengungkapkan hingga saat ini Satgas Pangan Polri belum menemukan adanya praktik mafia (persekongkolan besar, masif dan terstruktur melibatkan banyak pihak) minyak goreng di lapangan.
Namun demikian, Satgas Pangan Polri menemukan di lapangan cukup banyak pedagang dadakan, "reseller" dan pelaku usaha yang tidak mengikuti kebijakan pemerintah.
“Sampai saat ini tidak ditemukan praktik (mafia) seperti itu. Sementara ini temuan kami lebih personal pelaku usaha bukan mafia minyak goreng,” ujar Helmy. (Knu)
Baca Juga
