MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengkritik adanya jabatan Wakil Panglima TNI yang akan dimunculkan oleh Presiden Jokowi.
Pasalnya, posisi setara jenderal bintang empat itu hanya menggemukkan birokrasi. Trubus mengatakan, bisa saja posisi itu hanya untuk bagi-bagi jabatan saja.
Baca Juga
"Selain itu, ini juga akan memperpanjang birokrasi," kata Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Selasa (12/11).
Trubus menilai, posisi Wakil Pengalima TNI bisa saja merupakan cara Jokowi untuk memuaskan para pendukungnya
"Jokowi ini pernah menyatakan apa yang disusun dengan kabinet bamyak yanh tak puas. Untuk meredam itu dibuka jabatan," imbuh pengajar dari Universitas Trisakti ini.
Sementara itu, Direktur SETARA Institute Bonar Tigor Naipospos menduga, jabatan Wakil Panglima TNI yang baru dimucunlkan hanya sekedar bagi-bagi jabatan. Pasalnya, ada ratusan perwira TNI dari jabatan perwira menengah hingga tinggi yang belum mendapatkan jabatan strategis.
Baca Juga
Pembentukan Wakil Panglima TNI Bisa Kurangi Jumlah Perwira Non Job
Bonar melihat, sejatinya jabatan Wakil Panglima TNI tak penting mengingat sudah ada tiga kepala staf angkatan yang berbintang empat.
"Sebetulnya sih ini tak terlalu signifikan. Apa sih kepentingannya ada Wakil Panglima TNI," kata Bonar.
Bonar mengatakan, posisi non job di Mabes TNI sangat banyak. Sehingga dibentuk satuan dan posisi.
"Ini tak terelakan. Mudah-mudahan saja pembentukan posisi ini untuk memenuhi komposisi ini. Ini warisan dari orde baru peran dwifungsi ini memungkinkan karena saat itu perwira aktif menempati jabatan sipil seperti walikota, menteri dan dubes," imbuh Bonar.
Baca Juga
Jokowi Kembali Hidupkan Jabatan Wakil Panglima TNI, Ini Tugas-Tugasnya
Bonar melihat, posisi pertahanan Indonesia kini dalam keadaan yang relatif stabil dan aman.
"Situasi dunia saat ini dan Indonesia tak menghadapi ancaman dari luar tak diperlukan juga ada posisi Wakil Panglima. Tantangan kita sebetulnya dari internal," ungkapnya.
Baca Juga
Posisi Wakil Panglima TNI Dikritik karena Terkesan Bagi-bagi Jabatan
Ia menyebut, posisi yang menumpuk di internal perwira membuat Jokowi harus memberikan ruang.
"Kalau mereka hanya perwira aktif di Mabes saja itu berbahaya juga. Karena mereka perwira aktif yang profesional dan berprestasi, kalau hanya distafkan saja biaa saja mencari 'kanal' yang lain," imbuh Bonar. (Knu)