Serangkaian Aksi Mahasiswa Jadi Alarm Peringatan Bagi Jokowi

Rabu, 25 September 2019 - Andika Pratama

MerahPutih.com - Pengamat Politik dari President University Muhammad A.S Hikam mengingatkan, aksi mahasiswa yang sangat massif belakangan sebagai alarm bagi Presiden Joko Widodo. Ia mengibaratkannya sebagai alarm bagi orang nomor satu di Indonesia ini.

“Apakah Pak Jokowi bisa menghentikan kegaduhan ini? Bahwa legitimasi beliau sebagai pemimpin sedang mendapat ujian. Sebab di antara produk yang ditolak mahasiswa tersebut ada yang benar-benar dianggap mengkhianati amanat reformasi, yaitu revisi Undang-Undang KPK yang beliau lakukan bersama DPR,” kata A.S Hikam dalam keterangganya yang dikutip, Rabu (25/9).

Baca Juga

Kondisi 90 Mahasiswa Korban Kericuhan yang Dilarikan ke RSPP

Menurut Hikam, Jokowi harus menjadikan aksi demo ini sebagai pelajaran bahwa kesewenang-wenangan tak akan berhasil membendung kehendak rakyat.

Pengamat Politik dari President University Muhammad A.S Hikam

“Tidak pada tahun 60-an, 80-an, atau sekarang dan yang akan datang. Rakyat Indonesia harus menjadi rujukan beliau dan pemerintahannya. Bukan para oligarch,” jelas dia.

Presiden mungkin saja kaget melihat mahasiswa yang biasanya baik-baik saja selama lima tahun terakhir ini, kini tampil berunjuk rasa seperti ketika rezim Orde Baru masih ada.

“Pak Jokowi mungkin kaget karena beliau dilapori para aparatnya bahwa hal seperti ini tidak bakal terjadi. Pak Jokowi mungkin juga kaget karena tak menyangka puluhan Perguruan Tinggi dan ratusan Guru Besar menolak revisi Undang-Undang KPK, padahal menurut penasihat beliau semuanya baik,” ujar Hikam

Baca Juga

Seusai Demo Rusuh di DPR, Kapolda Metro Jaya Pastikan Jakarta Kondusif

Karenanya, menurut A.S Hikam, sangat memprihatinkan apabila seorang presiden yang dipilih kembali oleh lebih dari 55 persen rakyat ternyata malah didemo sebelum disumpah untuk periode ke dua.

“Ada yang mesti dipertanyakan, mengapa legitimasi Pak Jokowi bisa anjlok seperti itu? Salah satunya mungkin adalah karena Pak Jokowi dan para elit politik terlalu percaya diri dan meremehkan aspirasi publik terkait penghancuran KPK,” nilai dia.

Hikam melihat, Jokowi mampu menanggulangi peristiwa ini. Yakni dengan membuka dialog dengan publik, khususnya para mahasiswa, cendekiawan, maha guru, tokoh masyarakat, dan sebagainya untuk mencari solusi soal UU KPK yang baru tersebut.

Demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam dua hari terakhir, yakni Senin (23/9) dan Selasa ini di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP dan UU KPK. Akibat aksi di Jakarta, ruas jalan Gatot Soebroto dan jalan tol dalam kota sempat terganggu. Merahputih.com / Rizki Fitrianto
Demonstrasi terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia dalam dua hari terakhir, yakni Senin (23/9) dan Selasa ini di gedung-gedung legislatif untuk menuntut pembatalan RUU KUHP dan UU KPK. Akibat aksi di Jakarta, ruas jalan Gatot Soebroto dan jalan tol dalam kota sempat terganggu. Merahputih.com / Rizki Fitrianto

“Bisa dengan bikin Perppu, atau melalui jalan lain: Judicial review oleh MK. Imbau agar MK mau mencabut UU KPK yang tak dikehendaki rakyat itu. Bukan intervensi sebagai Presiden, tetapi imbauan seorang Kepala Negara yang bijaksana!” saran eks Menteri Riset dan Teknologi era Presiden KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini.

Baca Juga

Fahri Hamzah Kritik Perilaku Anarkis Mahasiswa

Sebelumnya, aksi mahasiswa serentak beberapa hari ini berlangsung di hampir seluruh kota-kota besar Indonesia. Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta turun ke jalan.

Di Jakarta, aksi terpusat di Gedung DPR. Hingga malam ini, Gedung DPR masih dikepung. Bentrokan terjadi, gas air mata dilepaskan. Para mahasiswa ini menyuarakan penolakan sejumlah revisi Undang-Undang yang dinilai sepihak, penuh kontroversi, dan antidemokrasi. (Knu)

Bagikan

Baca Original Artikel
Bagikan