Sanusi Bantah Seret Ahok ke KPK sebagai Dendam Antarlembaga
Selasa, 24 November 2015 -
MerahPutih Megapolitan - Sengkarut yang terjadi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, seakan membuka tabir jika "perang" antara dua lembaga terhormat di Jakarta itu semakin terbuka.
Sebagian kalangan menilai, jika upaya yang dilakukan DPRD DKI dengan membawa kasus pembelihan lahan RS Sumber Waras ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai aksi balasan atas ulah Ahok yang telah menyeret beberapa anggota DPRD DKI Jakarta ke Bareskrim Mabes Polri terkait kasus Uninterruptible Power Supply (UPS). Namun secara tegas, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi membantah pendapat tersebut.
"Ini enggak ada kaitannya, antara UPS dan Sumber Waras, jadi Ahok menyeret DPRD lewat UPS, terus Ahok diseret soal Sumber waras," ujar Sanusi menampik wacana yang beredar di tengah masyarakat kepada merahputih.com, di bilangan Jakarta Selatan, Selasa (24/11).
Menurut Sanusi, laporan yang dilakukan oleh rekan-rekannya di DPRD yang dimotori oleh Abraham Lunggana atau Haji Lulung ke KPK terkait kasus RS Sumber Waras berawal dari temuan BPK yang melihat ada indikasi kerugian negara di situ. Bukan karena persoalan dendam.
"Gak ada itu, Sumber Waras itu kita enggak nyeret, tapi ini laporan negara. Kita cuma mengingatkan ada laporan itu, enggak benar kalau kita menyeret. Ini cuma ada persoalan ada lembaga negara, cuma satunya disahkan negara menjadi editor, yang menyatakan Anda salah melakukan pembelian tanah tersebut," beber Sanusi. (aka)
Baca Juga:
