Berita

Indonesiaku

Hiburan & Gaya Hidup

Olahraga

Visual

Berita Indonesia

Rugikan Negara Rp 2,7 Triliun, Begini Modus Korupsi Eks Bupati Konawe Utara

Zulfikar Sy - Selasa, 03 Oktober 2017

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi Rp 2,7 triliun dan penerimaan suap Rp 13 miliar yang diduga dilakukan eks Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman terkait pemberian izin pertambangan nikel di wilayah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Aswad diduga melakukan praktik korupsi itu saat menjadi pejabat Bupati Konawe Utara 2007-2009 dan Bupati Konawe Utara 2011-2016. Usai resmi menjabat, pada 2007 diduga Aswad mencabut izin PT Antam secara sepihak di Kecamatan Langgikima dan Molawe.

"Yang bersangkutan diduga secara sepihak mencabut kuasa pertambangan milik PT Antam," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (3/10).

Saut menuturkan, Kabupaten Konawe Utara merupakan daerah hasil pemekaran di Sulawesi Tenggara. Kabupaten itu memiliki potensi nikel yang dikelola beberapa perusahaan dan secara mayoritas dikelola PT Antam.

Menurut Saut, Aswad kemudian menerima pengajuan permohonan kuasa pertambangan eksplorasi dari delapan perusahaan di wilayah tambang yang masih dikuasai PT Antam. Kemudian, tak lama Aswad langsung menerbitkan 30 SK Kuasa Pertambangan Eksplorasi.

"Dari proses tersebut, ASW diduga telah menerima sejumlah uang dari masing-masing perusahaan," pungkas Saut.

Aswad disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31/ 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain diduga merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun, Aswad juga diduga menerima suap sebesar Rp 13 miliar dari sejumlah perusahaan terkait pertambangan nikel. Uang itu diterima Aswad saat menjadi pejabat Bupati Konawe Utara 2007-2009.

Atas kasus dugaan suap ini, Aswad disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Pon)

Baca juga berita terkait kasus korupsi eks Bupati Konawe Utara dalam artikel: KPK Tetapkan Eks Bupati Konawe Utara Sebagai Tersangka

Baca Artikel Asli