Rp 100 Triliun Duit Hasil Efisiensi APBN Digelontoran Buat Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis
Jumat, 31 Januari 2025 -
MerahPutih.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan presiden memerintahkan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga dibutuhkan tambahan anggaran sampai Rp 100 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal mengabulkan permintaan tambahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp 100 triliun dari Rp 71 triliun.
"Bukan naik ke Rp 100 triliun tapi jadi Rp 171 triliun, maka jumlah sentra akan meningkat dan saya harap ini bisa menimbulkan efek berganda yang luar biasa bagi usaha kecil dan menengah di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam BRI Microfinance Outlook 2025 di Tangerang, Banten, Kamis (31/1).
Pemerintah memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan alokasi belanja negara tahun anggaran 2025 senilai Rp 3.621,3 triliun. Efisiensi itu bertujuan untuk memastikan manfaat APBN dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca juga:
Tindaklanjuti Inpres Efisiensi Anggaran APBD, Pj Teguh Hamat Pengeluaran Perjalanan dan Rapat-rapat
Maka pos belanja yang tidak berdampak langsung ke masyarakat diminta untuk dipangkas. Sedangkan program dan proyek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat diprioritaskan, termasuk MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Tujuan dari program ini adalah untuk menjamin anak-anak Indonesia yang sekolah mendapatkan asupan gizi yang cukup, sehingga mereka mampu melakukan kegiatan belajar dengan baik,” ujarnya.
Sri Mulyani menyebut, program MBG merupakan investasi jangka panjang yang membutuhkan anggaran besar. Penambahan anggaran itu dilatarbelakangi keinginan Prabowo mempercepat pemenuhan target penerima manfaat yang berjumlah 82,9 juta orang.
"Mulanya, target itu dijadwalkan terpenuhi pada akhir tahun 2025, namun diminta oleh Prabowo untuk dipercepat menjadi September 2025," katanya.
Sri Mulyani sudah memberikan arahan kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), termasuk di dalamnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), untuk mendorong lembaga keuangan turut mendukung kesuksesan program MBG.
Lembaga keuangan diharapkan dapat memberikan akses kredit kepada perusahaan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG, sehingga perusahaan bisa memenuhi kebutuhan modal kerja maupun produksi dengan baik.
"Kami akan terus mendukung, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun kementerian/lembaga lain, untuk terus menyesuaikan programnya guna menjamin MBG berjalan dengan baik, menciptakan pemerataan, dan tata kelolanya kuat," katanya. (*)
