MerahPutih.com - Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mempermasalahkan Pemprov DKI yang baru merevisi Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai dasar RAPBD 2020 dari Rp 95,99 triliun menjadi Rp 89,44 triliun atau turun sebesar Rp 6,55 triliun.
Idris berharap perubahan anggaran ini bisa dijelaskan lebih detail kegiatan dan komponen mana saja yang dihilangkan atau dikurangi.
Baca Juga:
Anies Enggan Komentari Anggaran TGUPP Naik Rp21 Miliar Dalam Usulan KUA-PPAS
"Pengurangannya dan penambahannya di kegiatan mana tidak jelas. Kami ingin tahu apa yang berubah dan logika berubahnya bagaimana. Kami mau lihat data pergeseran angka-angka anggaran. Padahal, ini penting sekali dalam proses penganggaran yang bertanggung jawab,” kata Idris, Senin (28/10).
Ia pun mengaku kaget saat pertama kali pembahasan KUA-PPAS di Badan Anggaran (Banggar) dengan Pemprov DKI dengan berubahnya anggaran KUA-PPAS.
"Pertama kali kami di rapat KUA-PPAS di Banggar, dan eksekutif, sangat terkejut," jelas.
Idris meminta Pemprov DKI transparan dalam perencanaan anggaran dengan membuka tahapan dokumen KUA-PPAS 2020 hingga level komponen ke publik agar jutaan mata bisa turut mengawasi.
“Semua proses harus dipublikasi karena ini uang rakyat Jakarta, bukan uang Gubernur atau DPRD. PSI tidak akan menyetujui APBD jika tidak dibahas mendalam sebagaimana semestinya," ucap Idris.
Baca Juga:
Pemprov DKI Akan Putuskan UMP DKI Jakarta Pada Tanggal 1 November
lebih lanjut, Idris berharap kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk menegur Gubernur Anies yang lalai dalam menyusun
KUA-PPAS sebagai dasar RAPBD 2020.
"Jadi, sekali lagi kami minta dengan segala hormat Pak Mendagri (Tito Karnavian) memberikan kartu kuning kepada gubernur Anies Baswedan," tuturnya. (Asp)