Relevansi "Indonesia Menggugat" Bung Karno di Zaman Sekarang
Kamis, 06 Juni 2024 -
MerahPutih.com - Sejarawan Bondan Kanumoyoso, menyatakan pidato pembelaan atau pledoi "Indonesia Menggugat" Soekarno atau Bung Karno atas tuduhan hendak menggulingkan pemerintah Hindia Belanda, masih relevan dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini.
“Walaupun sudah berlalu hampir 100 tahun yang lalu, tapi rasanya Bung Karno seperti berbicara lagi di telinga kita dan menggedor hati kita semua dengan argumen-argumen yang masih relevan hingga saat ini. Jadi perbaikan nasib rakyat Indonesia itu menjadi tugas bersama,” kata Bondan.
Bondan memuji pemikiran Bung Karno lewat pledoi "Indonesia Menggugat". Di mana, pledoi itu dibuat di bawah tekanan pemerintahan kolonial saat di dalam penjara Banceuy di Bandung pada 1930. Dia juga menyebut belum ada yang bisa menandingi pemikiran Bung Karno yang tertuang dalam pledoi "Indonesia Menggungat".
“Saya kira menyamakan tidak bisa. Karena memang ditulis dengan kedalaman dan satu pemahaman yang luar biasa. Dengan runtut dan sistematis, dengan mengambil referensi 60 orang penulis, saya hitung, dan tokoh-tokoh dunia yang cukup itu paling kurang. Jadi luar biasa,” ucap Bondan.
Baca juga:
“Jadi Pledoi Indonesia Menggugat yang berbeda dibagi dalam 19 bagian. Diawali dengan uraian tentang imperialisme, diakhiri dengan marhaenisme. Sangat sistematis,” sambung dia.
Bondan pun mengingatkan pemikiran Bung Karno jauh melampaui zaman. Sebab, imperialisme dan kolonialisme tidak berakhir dan justru bertranformasi saat ini.
“Jadi menurut Bung Karno, imperialisme dan kolonialisme tidak berakhir. Nah ketika VOC bangkrut. Tetapi justru telah bermetamorfosis menjadi neoimperialisme dan neokolonialisme. Ini relevansinya dengan situasi zaman sekarang. Nah Indonesia menggugat, menyajikan dengan jelas,” jelasnya.
Bondan juga mengajak seluruh peserta dan masyarakat untuk mendalami kembali pidato pembelaan atau Pledoi Indonesia Menggugat Bung Karno. Karena, di sana dijelaskan bahwa akar dari penderitaan dan kemiskinan rakyat itu adalah sistem ekonomi yang tidak adil.
Baca juga:
“Kalau kita lihat Pancasila, yang paling bermasalah adalah sila ke-5 Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menyebabkan munculnya sistem politik yang kita rasakan di Indonesia itu menindas,” katanya. (Pon)
